Kartu Jakarta Pintar: Upaya Meningkatkan Akses Pendidikan atau Justru Sebaliknya?

Anggaran Program Dukungan Biaya Pelatihan Pribadi Kartu Jakarta Pintar juga sangat besar yaitu sebesar 2,3 triliun rupiah pada tahun 2015. Program Dukungan Biaya Pelatihan Pribadi Kartu Jakarta Pintar telah melibatkan Pemda DKI Jakarta. Karena hadirnya kegiatan ini dalam RPJMD 2017-2013, dan juga mendapat dukungan dari APBD 2013, dimana BPSM ditawarkan kepada siswa SD/SDLB/MI, maka program ini diperuntukkan bagi anak sekolah dari SD hingga SMA. Sekolah atau sederajat dari keluarga miskin.

Permasalahan penyalahgunaan dana para penerima program kartu jakarta pintar

Namun permasalahannya, banyak masyarakat yang menerima KJP tetapi tidak memenuhi kriteria penerimaan peserta KJP, menyalahgunakan uang yang diterima dari KJP untuk membeli barang yang tidak dibutuhkan.Ketika ada uang dari KJP, banyak masyarakat yang menyalahgunakan uang tersebut untuk membeli barangbarang yang tidak ada kaitannya dengan pendididikan.

Berdasarkan temuan Kementerian Pendidikan, banyak penerima manfaat KJP yang memanfaatkan bantuan yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan seharihari di luar sekolah. Hal ini diawali oleh banyaknya masyarakat DKI Jakarta yang masih mempunyai pola hidup konsumeris.Gaya hidup konsumtif,kurangnya kerjasama orang tua siswa pemegang KJP dan kurangnya pengawasan dari pihak pembina program menjadi salah satu penyebab dana tersebut disalahgunakan.

Menggunakan dana program KJP untuk membeli perlengkapan sekolah mempunyai kerugian yang dihadapi masyarakat Kerugian yang bisa diketahui masyarakat adalah tidak dipatuhinya aturan yang telah ditetapkan hal ini membuat masyarakat memihak pada dirinya sendiri.

Permasalahan lainya yaitu persyaratan penerima KJP yang ketat dan sulit Permasalahan yang disebabkan oleh persyaratan yang memberatkan penerima KJP seperti kesalahan entri data, validasi data yang salah, keterlambatan pencairan, penggunaan dana yang tidak tepat, keterlambatan pencairan uang, tidak diterbitkannya pedoman.

Implementasi kebijakan publik merupakan hal yang penting karena jika kebijakan tersebut tidak dilaksanakan dengan baik maka tidak akan ada manfaatnya bagi masyarakat. Implementasi yang baik membantu mencapai tujuan politik dan memberikan manfaat besar bagi masyarakat. Selain itu, implementasi yang baik dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi program atau kebijakan pemerintah khususnya Program Kartu Jakarta Pintar (KJP).