Polemik saat ini,berbagai lapisan masyarakat cenderung menyalahkan demokrasi dan ideologi negara kita sebagai akar permasalahan negara. Mereka dengan gamblangnya menyebut demokrasi dan pancasila sebagai awal mula kegagalan negara dalam menjalankan mekanisme penyelenggaraan negara. Sehingga secara eksplisit,dikatakan bahwa demokrasi dan pancasila tidak relevan lagi dengan kehidupan berbangsa dinegara majemuk ini.
Jelas hal ini dikarenakan,pemerintah belum mampu membawa perubahan yang lebih baik bagi kehidupan bermasyarakat. Pengangguran di sana-sini, tingkat kemiskinan yang jalan ditempat,serta ketidak sanggupan pemerintah dalam mengelola Sumber Daya Alam kita secara mandiri. Belum lagi,krisis kepemimpinan di negara ini yang menjadikan presiden seperti tak ada saja. Ironisnya lagi,malah korupsi berjamaah yang tumbuh subur dan nge-trend di masa pubertas negara kita saat ini. Oleh karena itu, sebagian orang langsung menarik kesimpulan ekstrim bahwa sistem pemerintahan dan ideologi negara kitalah sebagai dalang kemerosotan bangsa hari ini.
Menurut saya,realitas hari ini bukanlah salah dari demokrasi itu sendiri. Karena demokrasi yang ideal itu merupakan sistem pemerintahan yang mampu merangkul seluruh komponen negara dengan mencari kesepakatan dari banyak orang. Dalam konteks negara, keputusan dari kebanyakan orang itu dianggap merupakan keputusan terbaik dalam sebuah kelompok. Bukankah mufakat cara terbaik mencari sebuah kesepahaman. Tapi,yang perlu kita tanamkan bahwa demokrasi itu harus di genggam bersama hati nurani. Karena demokrasi itu sendiri menghalalkan kita menghitung banyak kepala. Ketakutannya,jangan sampai sebagian orang membelokkan demokrasi dengan menggelapkan mata orang-orang dengan melakukan “money politik”. Sebagai contohnya,pada saat pemilihan umum banyak orang-orang berpura-pura baik dan kemudian melakukan money politik terhadap para pemilih. Kalau saja demokrasi tidak kita sandingkan dengan hati nurani, maka yang terjadi adalah dekadensi demokrasi itu sendiri yang berujung pada kehancuran moralitas bangsa. Sehingga semestinya penyelenggara negara melakukan pembelajaran pendidikan politik kepada masyarakat luas agar tidak memilih orang-orang yang melakukan money politik. Memberikan pengajaran untuk betul-betul memilih dengan kata hatinya demi kemaslahatan bangsa ke depannya. Hal ini perlu dilakukan sebagai bentuk antisipasi kita terhadap gerakan-gerakan yang berupaya mengotori demokrasi.
Pembelokkan demokrasi seperti ini sebenarnya lebih pantas kita sebut sebagai otoritarianisme. Sebab yang punya uang seolah menjadi “raja kecil” yang punya otoritas dan bebas melakukan apa saja termasuk money politik. Sayangnya,sebagian orang menafsirkan hal demikian sebagai kegagalan demokrasi. Sekali lagi,harus saya tegaskan bahwa demokrasi itu dapat terwujud jika dibarengi dengan hati nurani. Ketika seluruh masyarakat menggunakan hak suaranya dan mengikuti kata hatinya maka jangan harap money politik dan superioritas pemilik modal akan terjadi lagi. Itulah wujud demokrasi yang sebenar-benar demokrasi.
Anehnya lagi,pancasila ikut-ikut dituduh sebagai teman otoritarianisme yang menyebabkan negara gagal mencapai tujuannya. Saya juga agak bingung akan paradigma semacam ini. Karena menurut saya,pancasila itu dipilih oleh founding father negara ini sebagai upaya untuk merekatkan seluruh perbedaan di negara yang sangat plural ini. Sehingga semangat kebhinekaan itulah yang diharapkan memunculkan semangat nasionalisme. Kita boleh saja berbeda dalam suku,agama,ras,daerah,atau apalah itu tapi kita tetap SATU dalam berbangsa,bangsa Indonesia. Justru sebaliknya,pancasila ini merupakan sebuah konsep ideal untuk hidup bersama sekalipun kita berada dalam kubangan perbedaan. Istilahnya, pancasila itu terang-terangan mengakui adanya perbedaan namun tetap menjunjung tinggi prinsip kesetaraan/egaliter, dengan harapan agar tak ada pihak-pihak ataupun kelompok-kelompok yang merasa termarjinalkan dalam negara kesatuaan ini. Oleh karena negara kita sangat majemuk, maka harus ada perekat kita semua dalam ber-ideologi,yaitu pancasila.
Lantas timbul pertanyaan,haruskah kita menyalahkan demokrasi dan pancasila sebagai biang kegagalan negara???
Jelas jawabannya tidak!!!
Sebab,kesalahan sebenarnya bukan pada sistem ataupun ideologi negara. Melainkan pada tahapan pelaksanaan dan penyelenggaraan negara, yang kerap kali membentuk tatanan liberalisme dan berujung pada otoritarianisme. Masih begitu banyak pejabat-pejabat negara yang menyalahgunakan demokrasi sebagai alat untuk menghalalkan proses ber-money politik. Oleh sebab itulah,untuk kesekian kalinya saya harus katakan bahwa demokrasi itu mesti berjalan beriringan dengan hati nurani,agar proses demokrasi itu mampu menghasilkan keputusan terbaik dalam sebuah negara.
