Pandemi Covid-19 telah berlangsung lebih dari setahun telah membawa dampak yang sangat signifikan bagi setiap aspek kehidupan masyarakat. Penyebarannya yang tak terkendali membuat banyak negara kewalahan mangatasi pandemi ini. salah satu solusi yang dapat menghentikan pandemi ini adalah melalui jalan vaksinasi massal masyarakat dunia.
Vaksin adalah suatu zat atau senyawa yang memiliki fungsi untuk membentuk kekebalan tubuh terhadap suatu penyakit. Bila seseorang sudah mendapat vaksin untuk suatu penyakit, tubuhnya bisa dengan cepat membentuk antibodi untuk melawan kuman atau virus penyebab penyakit tersebut ketika nanti ia terpapar. Oleh karena itu, vaksinasi penting dilakukan sebagai bentuk perlindungan diri terhadap penyakit, terutama pada masa pandemi Covid-19.
Sebenarnya vaksin sendiri bukanlah hal yang baru di dalam masyarakat Indonesia, setiap tahunnya senantiasa rutin dilakukan imunisasi utamanya terhadap anak-anak yang sedang dalam masa tumbuh-kembang, Bahkan dalam Sejarah imunisasi di Indonesia telah dimulai puluhan tahun yang lalu dimulai dari imunisasi cacar (1956); imunisasi campak (1963); dengan selang waktu yang cukup jauh mulai dilakukan imunisasi BCG untuk tuberculosis (1973); disusul imunisasi tetanus toxoid pada ibu hamil (1974); imunisasi difteri, pertusis, tetanus (DPT) pada bayi (1976); lalu polio (1981); campak (1882); dan hepatitis B (1997); hingga inisiasi imunisasi Haemophilus Influenza tipe B dalam bentuk vaksin pentavalen (Kemkes.go.id,2017).
Namun kini Pandemi Covid-19 telah membawa perubahan terhadap sosial terhadap tingkat kepercayaan vaksin masyarakat Indonesia. dalam hal ini terhadap menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Vaksin melalui vaksin Covid-19 utamanya yang berasal dari ekonomi rendah.Â
Dari hasil survei yang dikeluarkan oleh Kementrian Kesehatan pada bulan November 2020 menyebutkan bahwa responden yang tergolong berpenghasilan rendah memiliki tingkat pengetahuan terkait vaksin paling rendah. Tingkat pengetahuan tentang informasi tersebut cenderung naik sesuai dengan tingkatan status ekonomi responden. Mungkin lebih disebabkan oleh tingginya akses ke informasi yang dimiliki responden dengan status ekonomi tinggi.
Kemudian lebih lanjut berdasarkan survei tersebut, tingkat penerimaan vaksin tertinggi (69%) berasal dari responden yang tergolong kelas menengah, sedangkan yang terendah (58%) berasal dari responden yang tergolong miskin. Hal ini mengidikasikan bahwa semakin tinggi status ekonomi responden, maka semakin tinggi pula tingkat penerimaannya.
Berdasarkan dri permasalahan tersebut sehingga dibuthkan suatu strategi dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Efektivitas Vaksin Covid-19 dalam Rangka Menyukseskan Vaksinasi Covid-19 di Indonesia
 Bagaimana Strategi Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat terhadap Efektivitas Vaksin Covid-19?
Hal yang paling mendasar yang perlu dilakukan oleh pemerintah adalah melalui transparansi informasi Vaksin. Hal ini dikarenakan terdapat 6 (enam) jenis vaksin yang digunakan di Indonesia. Hal itu tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 9.860 Tahun 2020 tentang Penetapan Jenis Vaksin Untuk Pelaksanan Vaksinasi Corona Virus Disease 2019 ( Covid-19). Keenam jenis vaksin itu adalah Vaksin Merah Putih, AstraZeneca, China National Pharmaceutical Group Corporation (Sinopharm), Moderna, Pfizer Inc and BioNTech dan Sinovac Biotech Ltd.
Hal yang menjadi kerisauan bagi sebagian masyarakat adalah vaksin yang manakah yang akan digunakan kepada mereka. Kerisauan ini diperkuat dengan adanya perbedaan harga dari setiap vaksin tersebut. Harga dari vaksin yang digunakan di Indonesia bervariasi. Mulai dari Sinovac dengan harga Rp.438.000, Pfizer seharga Rp.292.000, Moderna seharga Rp.468.000, AstraZeneca dengan harga Rp.58.000, Johnson and Johnson seharga Rp.146.000 dan Sinopharm yang mencapai harga Rp. 2.100.000 (CNBCIndonesia.com,2021).
Presiden Joko Widodo sendiri telah divaksin pada bulan januari lalu dan di klaim menggunakan vaksin dari Sinovac. Untuk menjawab kerisauan dari masyarakat tersebut, seharusnya sejak awal pemerintah menyeragamkan vaksin yang digunakan di Indonesia. Vaksin yang digunakan oleh Presiden, Menteri dan pejabat-pejabat lainnya adalah vaksin yang sama yang akan digunakan kepada masyarakat. Dan kalaupun memang tidak dapat diseragamkan, setidaknya masyarakat dapat memilih jenis vaksin apa yang ingin mereka gunakan.
