Penyakit Lama

Bisa kita sebut sebagai penyakit lama, karena hal yang satu ini tidak asing lagi di telinga kita,yap betul... Korupsi. Budaya korupsi sepertinya sangat sulit untuk di tangani di negara kita. Dikutip dari media www.Merdeka.com, Indonesia menempati peringkat ke 3 negara terkorup di Asia dalam Transparency International merilis laporan yang bertajuk "Global Corruption Barometer-Asia". 

Dalam hal ini tentunya negara kita menjadi sorotan dunia, maka dari itu kita sebagai penerus bangsa harus bisa belajar dan menyadari pentingnya pendidikan Politik dan hukum administasi agar jalannya pemerintahan tidak dibalut dengan kasus-kasus korupsi.  Jika dilihat dari sisi Hukum Administrasi Negara, Korupsi ini merupakan pelanggaran administrasi yang merugikan uang negara bisa selesai di tingkat administrasi pemerintahan, tetapi jika ditemukan niat jahat maka masuk wilayah pidana.

Keserakahan menjadi faktor paling utama dalam beberapa kasus korupsi, keserakahan berpotensi dimiliki setiap orang dan berkaitan dengan individu pelaku korupsi. Tindakan korupsi merupakan tindakan yang sangat merugikan negara. Korupsi mengakibatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara menjadi melambat, menurunnya investasi, meningkatnya kemiskinan, serta meningkatnya ketimpangan pendapatan. Bahkan korupsi juga dapat menimbulkan kesenjangan sosial dan menurunkankan tingkat kebahagiaan masyarakat di suatu negara. 

Yang saat ini menjadi pertanyaan kita adalah "kemanakah uang hasil korupsi dan siapa yang menanggung kerugian tersebut?" Maka jawaban nya adalah rakyat dan pemerintah yang menanggung , karena jika terkorupsi, maka utang negara terhadap negara lain semakin banyak.Jadi, dari sini kita dapat ketahui bahwa kerugian negara itu ditanggung sendiri oleh terpidana korupsi yang telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi melalui sanksi pidana yang dijatuhkan kepadanya.

Sebagai kontrol sosial, kita sebagai mahasiswa dapat melakukan peran pencegahan terhadap korupsi di negara kita dengan membantu masyarakat dalam mewujudkan sikap taat kepada peraturan dan  ketentuan yang adil dan berpihak kepada masyarakat, serta mengkritisi peraturan yang tidak adil dan tidak berpihak kepada masyarakat.