Pernahkan Anda, saudara Anda, ataupun teman Anda mengidap penyakit? Penyakit yang parah sampai harus dirawat di rumah sakit. Perawatan oleh tenaga kesehatan pun mulai dilaksanakan dan kalian dapat sembuh dari penyakit tersebut. Namun, setelah keluar dari ruang penginapan, kalian disodorkan dengan biaya pengobatan rumah sakit yang begitu mahal. Tanpa pikir panjang, Anda pun mengeluarkan kartu BPJS yang selalu Anda bayar tiap bulannya. Di mana iuran BPJS ini masih terjangkau dan terbagi menjadi beberapa kategori kelas untuk BPJS. Tetapi faktanya, masih banyak masyarakat yang menuntut agar layanan BPJS ini diubah menjadi tidak dipungut biaya. Padahal dengan penggratisan terhadap layanan BPJS ini, bisa memberikan sejumlah dampak buruk bagi pemerintah dalam mengatur pelayanan kesehatan.
Di sisi lain, apakah tenaga kesehatan yang melayani di fasilitas kesehatan BPJS mendapat bayaran yang setimpal dengan jasanya? Sedangkan banyak yang memberi tuntutan terhadap pemerintah yang mengatur bidang kesehatan untuk menggratiskan layanan BPJS ini. Lantas apakah para tenaga kesehatan tidak diberi imbalan atas jasa-jasanya yang mereka luangkan? masyarakat memilih layanan berobat gratis, namun tidak memikirkan nasib para dokter dan perawat yang mengobati mereka.
Terdapat beberapa ahli yang berpendapat bahwa penggratisan layanan BPJS dapat mengurangi insentif bagi penyedia layanan kesehatan swasta. Dilansir melalui, Healthcare Professionals Association, mengeluarkan pernyataan pada 25 Juli 2023 yang mengkhawatirkan bahwa jika pemerintah membayar dengan tarif yang rendah atau tidak sesuai dengan biaya sebenarnya, fasilitas kesehatan swasta mungkin akan kesulitan dalam menjaga kualitas layanan mereka.
Dampak buruk yang kedua adalah penggratisan layanan BPJS juga dapat menimbulkan antrian panjang, sehingga pasien yang harusnya segera dilayani perlu menunggu. Dilansir dari Medical Watch pada 8 Agustus 2023, menyebutkan bahwa lonjakan permintaan akibat penggratisan dapat mengakibatkan overkapasitas di rumah sakit dan pusat kesehatan, yang pada gilirannya dapat memengaruhi kualitas pelayanan. Akibatnya perawatan dalam fasilitas kesehatan tersebut tidak dapat berlangsung secara maksimal. Hal ini disebabkan oleh tenaga kesehatan yang kurang mampu menangani pasien yang begitu banyak jumlahnya, sehingga akan ada banyak pasien yang mengantri.
Dampak buruk yang ketiga adalah kebijakan penggratisan layanan BPJS akan mengakibatkan penyalahgunaan oleh mereka yang sebenarnya tidak membutuhkan layanan kesehatan darurat. Penggratisan dapat merangsang perilaku merugikan dan dapat dimanfaatkan seenaknya. Banyak kasus di mana pasien-pasien yang dirawat di fasilitas kesehatan yang menawarkan layanan BPJS, merupakan golongan masyarakat dengan status finansial yang mampu. Penyalahgunaan kebijakan pemerintah pun akhirnya terjadi dan anggaran yang diinvestasikan oleh pemerintah terhadap layanan BPJS ini menjadi boros. Seharusnya dana tersebut dipakai untuk menangani pasien-pasien yang benar-benar membutuhkan. Maka dari itu, tenaga yang dikerahkan oleh pelaku kesehatan dapat tersalurkan dengan maksimal.
Kesimpulan dari artikel ini, yaitu kebijakan penggratisan layanan BPJS memiliki manfaat besar dalam mengurangi beban finansial masyarakat terutama dapat membantu kalangan yang kurang mampu. Namun, aspek negatif yang diberikan juga melimpah. Dampak terhadap keberlangsungan hidup para tenaga kesehatan, potensi penyalahgunaan layanan, dan ketidakseimbangan anggaran pemerintah perlu dipertimbangkan oleh pemerintah agar tidak mencabut kebijakan iuran tiap bulan bagi layanan BPJS. Pemerintah perlu memastikan bahwa kebijakan ini tidak hanya memberikan manfaat jangka pendek, tetapi juga dapat berlangsung dengan lancar ke depannya. Sehingga dengan layanan BPJS ini, pemerintah mampu menjaga kualitas layanan kesehatan yang berkelanjutan dan merata bagi semua warga negara.
