Data dan Fakta Privatisasi

TAP MPR No IV tahun 1999 tentang GBHN 1999-2004 terdapat
kata “privatisasi” sebanyak 1x.

http://www.tatanusa.co.id/tapmpr/99TAPMPR-IV.pdf

Tap MPR No VIII Tahun 2000 terdapat kata  “privatisasi” sebanyak 7x.

http://www.tatanusa.co.id/tapmpr/00TAPMPR-VIII.pdf

UU No 25 Tahun 2000  tentang Propenas terdapat kata “privatisasi”
sebanyak 13x

http://dikdas.kemdiknas.go.id/application/media/file/UU Nomor 25 Tahun 2000 tentang PROGRAM PEMBANGUNAN NASIONAL (PROPENAS) TAHUN 2000-2004.pdf

Tap MPR No X Tahun 2001 terdapat
kata “privatisasi” sebanyak 6x

http://www.tatanusa.co.id/tapmpr/01TAPMPR-X.pdf

UU No 19 Tahun 2001  terdapat kata “privatisasi” sebanyak 1x

http://www.minerba.esdm.go.id/library/sijh/uu-19-2001.pdf

Hasil Pemilu 1999: Presiden adalah mandataris MPR dan wajib
menaati GBHN yang ditetapkan oleh MPR

http://www.tatanusa.co.id/tapmpr/99TAPMPR-VII.pdf

http://www.tatanusa.co.id/tapmpr/01TAPMPR-III.pdf

Ketua MPR 1999-2004 adalah Amin Rais

http://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_Ketua_Majelis_Permusyawaratan_Rakyat

DPR berwenang membuat undang-undang, RUU nya dibahas oleh
DPR bersama Presiden kemudian disetujui bersama.

http://www.dpr.go.id/id/tentang-dpr/pembuatan-undang-undang

Silakan dipelajari dan berpendapat sendiri.

Jadilah pemilih cerdas!!!