Disadari atau tidak, Jokowi telah menerapkan standar ganda yang kontradiksi dengan Nawa Cita-nya. Bagaimana tidak, pengangkatan menteri yang merupakan hak preogratifnya melibatkan KPK dan PPATK, sedangkan pemilihan Kapolri tanpa melibatkan keduanya. Ada apa ini? Saya yakin pembaca sudah bisa menyimpulkan sendiri.
Bukankah ketika dulu Jokowi mengatakan ingin menciptakan pemerintahan yang bersih dengan melibatkan KPK dan PPATK, tapi Jokowi sendiri yang menerapkan standar ganda.
Disinilah muncul pertanyaan: ADA APA DENGAN JOKOWI??
Salam,
Dedi Arifianto
Beri Komentar
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!