Penerapan kebijakan kenaikan BBM yang kemarin muncul, membuat para masnyarakat menjadi kesulitan. Permasalahan yang dialami masnyarakat ini dikarenakan anggaran subsidi bbm yang dipotong menjadikan harga BBM meningkat, pemotongan ini di sebabkan karena meningkatnya  hasil pembangunan dan krisis global yang menjadikan anggaran BBM membengkak hampir mencapai 300 Triliun. Pemerintah melalukan pemotongan ini demi kebaikan ekonomi Negara bukan semata-mata untuk menyengsarakan masnyarakat, karena bagi pemerintah mensejahterakan masnyarakat adalah tugas yang telah tertera di dalam nilai murni UUD 1945 dan pancasila.
Kebijakan pemotongan anggaran BBM yang dilakukan pemerintah tentu pasti ada akibatnya, karena BBM di mata masnyarakat Indonesia bahkan di seluruh dunia adalah sumber daya yang sangat penting bagi kehidupan ekonomi di berbagai Negara. Berbagai barang -barang yang di Negara itu pasti akan meningkat dan mengakibatkan masnyarakat miskin makin menderita. Penderitaan yang dirasakan masnyarakat ini merupakan bentuk pengingkaran penerapan pemerintah terhadap inti nilai pancasila, khususnya sila ke 5 keadilan sosial dengan menjamin semua masnyarakat bisa merasakan kemudahan dalam kehidupanya di Negara Indonesia.
Pemerintah memberikan kebijakan peningkatan BBM untuk masnyarakat yang membuat menaiknya bahan-bahan lain dan meningkatnya inflasi haruslah disertai dengan progam dan perluasaan perlindungan sosial terhadap masnyarakat, serta menyelenggarakan program khusus terhadap masnyarakat yang membutuhkan, supaya para masnyarakat itu menjadi tertolong dengan adanya program yang dibuat pemerintah. Dengan begini pemerintah sudah bisa menjalankan inti dari nilai pancasila sila ke 5, tetapi juga perlu diingat  pemberian program yang tepat sasaran kepada masnyarakat haruslah diterima kepada yang benar-benar membutuhan. Apabila itu tidak tepat sasaran pemerintah lah yang melanggar isi dari ekonomi pancasila.
Namun begitu pemerintah tidak tinggal diam saat terjadi kenaikan BBM, pemerintah telah memperhitungkan dengan cermat dampaknya serta upaya upaya yang perlu dilakukan pemerintah antara lain:
- Pemerintah berupaya untuk menajaga ketahanan ekonomi akibat inflansi
- Untuk membantu kestabilan ekonomi masnyarakat yang kriterianya di bawah mampu, Negara memberikan bantuan sosial berupa uang sebesar Rp24,17 triliun  yang dibagikan kepada masnyarakat yang kurang mampu
- Meningkatkan fungsi keamanan penjaga pangan ( Satgas ) dalam lingkup ekonomi, Â di distribusi dan pengawasan terhadap harga, terutama pada harga pangan agar inflasi pangan tetap terkendali dan tidak terdapat penimbunan/permainan harga dari orang-orang yang curang dan tidak bermoral.
Dengan kesadaran untuk menggunakan BBM yang bersubsidi hanya untuk orang yang kurang mampu dan orang yang mampu diharapkan menggunakan BBM yang tidak bersubsidi, agar semuanya bisa merasakan keadilan yang diterapkan oleh pemerintah. Tidak hanya diperuntukan kepada masnyarakat kurang mampu saja tetapi kepada pejabat-pejabat pemerintah untuk tidak menggunakan BBM yang bersubsidi milik masnyarakat miskin karena bisa melanggar nilai murni dari sila ke 5 dengan tidak menjaga kewajibanya sebagai seorang pajabat dengan menggunakan BBM bersubsidi.
Menurut Bapak Marsudi, kebijakan pemerintah untuk menaikan BBM akan membawa kemaslahatan dan kebaikan untuk rakyat, "sasaran dari penyesuaian harga BBM adalah kemaslahatan dan kebaikan bagi rakyat terutama bagi yang paling membutuhkan" katanya. Dia menjelaskan, kenaikan harga BBM adalah keputusan yang paling tepat yang dilakukan pemerintah karena memilih keputusan yang mengarah jauh ke arah kepentingan kemaslahatan masnyarakat. Hal tersebut juga termasuk implementasi dari ekonomi pancasila, karena inti dari ekonomi pancasila adalah perekonomian yang dilaksanakan berdasarkan 5 sila yang fungsinya untuk kemaslahatan rakyat.
Upaya yang dilakukan pemerintah itu sudah baik tetapi bagi para rakyat tetap masih terasa berat, apalagi rakyat yang kurang mampu dengan pengahasilan yang tidak tetap. Cara lain yang seharusnya pemerintah lakukan dalam menangani hal tersebut dengan menerapkan salah satu kebijakan. Kebijakan yang dapat dilakukan ialah dengan cara melalukan penyesuaian harga kepada masnyarakat sehinggga harga tersebut tidak di samaratakan, untuk masnyarakat yang pendapatanya 1 juta per bulan di buat harga per liter berapa, untuk pendapatan 2 juta berapa dan seterusnya.
Prespektif nilai-nilai pancasila sebagai dasar landasan system perekonomian Indonesia, yang dibuat dengan mementingkan prinsip kebersamaan atas dasar demokrasi ekonomi, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan serta keseimbangan kemajuan ekonomi nasional harus dipegang teguh dan diamalkan oleh pemerintah sebagai dasar untuk membuat kebijakan yang baik untuk meningkatkan perekonomian Negara. Seharusnya sebagai rakyat yang mematuhi UUD 1945 dan nilai-nilai pancasila mendukung program yang dilakukan pemerintah selagi program tersebut dilakukan demi kesejahteraan bangsa dan Negara.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H
