Solusi Tuntas Pemerintah dalam Mengupayakan Pengembangan dan Pembangunan Pulau Maratua

KEK (Kawasan Ekonomi Khusus ) harus sesegera mungkin dijadikan skala prioritas untuk dikembangkan. Karena Kawasan pariwisata ini akan mendatangkan banyak wisatawan luar dalam negeri maupun manca negara. Maka Pemprov kaltim dan Pemkab Berau harus mengupayakan percepatan pembangunan dan pengembangan pulau Maratua ini. Sehingga Provinsi Kaltim tidak hanya mengandalkan batu bara dan hasil hutan sebagai PAD (Pendapatan Asli Daerah), melainkan kawasan pariwisata pulau Maratua bisa mempercepat peningkatan PAD di Kaltim.

Disbudpar dengan Dinas Komunikasi dan Informasi pemkab Berau harus berkoordinasi dalam upaya meningkatkan minat pengunjung melalui publikasi yang berkelanjutan. Misalkan di Pulau Maratua bisa dijadikan sebagai tempat pefilm-an pendek dan video creative serta objek fotografi untuk dapat meningkatkan minat pengunjung maupun wisatawan asing. Selain itupun, Diskominfo juga harus mengupayakan proses publikasi dan komunikasi visual sepeti mencetak spanduk-spanduk di tengah kota, kalender, kaos, topi, gelang dan aksesories lainnya.

Pemkab Berau dapat berkoordinasi langsung dengan Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (KemendesPemda) Dalam rangka memberi pelatihan kepada kepala desa terkait program-program yang dapat menciptakan kemandirian masyarakat desa serta pembangunan infrastruktur penunjang pariwisat di Pulau Maratua. Dalam hal ini, desa dapat dikatakan sebagai garda terdepan dalam mengatasi segala permasalahan yang terjadi di Pulau Maratua karena berada pada kawasan Pariwisata langsung. 

Pemerintah Desa dalam hal ini bertanggung jawab penuh terhadap setiap pengunjung yang datang sehingga pengunjung tidak ditinggalkan begitu saja. Selain itupun kesadaran penuh masyarakat desa harus terus-menerus di komunikasikan secara berkelanjutan demi terciptnya masyarakat yang sadar lingkungan, mandiri secara ekonomi, berpartisipasi aktif dalam mendukung program pemerintah dan cerdas dalam mengatasi segala permasalahan secara politik, ideologi, budaya dan sebagainya.