Ridwan Kamil menyampaikan ini dalam akun Twitter-nya @ridwankamil seperti dilihat detikcom, Kamis (11/1/2017). Ridwan Kamil menjawab ini karena sebelumnya di-mention oleh akun Twitter @Gerindra yang menjelaskan soal tuduhan La Nyalla.
"Twit admin @Gerindra ini benar. Saya bersaksi. waktu pilwalkot BDG, Pak Prabowo dan Gerindra tidak meminta mahar sepeser pun utk tiket pilkada. Hatur Nuhun," kata cuit Ridwan Kamil (Detik)
Itulah petikan jawaban Calon Gubernur Jawa Barat Ridwan kamil atas twit dari twitter resmi Gerindra yang mengatakan tidak ada mahar politik, yang mana Gerindra telah membantah bahwa tidak ada mahar politik dalam pencalonan kepala daerah dari partai Gerindra.
Bahkan Partai Gerindra melakukan mention langsung kepada @Jokowi, @Basuki_BTP, @ridwan kamil, anies baswedan, dan @sandiuno yang pernah didukung oleh partai Gerindra dan berhasil menjadi kepala daerah.
Seakan sama dan seirama dengan ridwan kamil, sandiaga uno juga menyatakan bahwa pak Prabowo sangat profesional. Karena terbukti saat mencalonkan dirinya dan beberapa tokoh lainnya yang sukses menjadi kepala daerah seperti anies, ahok, ridwan kamil, dan jokowi.
Sandiaga sendiri mengaku memang mengeluarkan biaya 100 miliar pada Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu, tetapi menurut sandiaga itu bukan mahar, melainkan konsekuensi demokrasi Indonesia.
Menurut saya sandiaga mengakui itu merupakan biaya politik yang mana merupakan biaya kampanye, dan tentu saja dalam demokrasi ada konsekuensi pendanaan yang kuat untuk menjalankan mesin partai dalam memenangkan calonnya.
Gerindra menurut sandiaga memang menghendaki setiap calon harus punya pendanaan, karena tidak ingin ketika mencalonkan tidak mempunyai pendanaan.
Sandiaga mengatakan, dirinya memang benar telah mengeluarkan dana sebanyak 100 miliar rupiah ketika berkampanye pada Pilkada Jakarta 2017 lalu, tetapi sandi menekankan itu adalah biaya berpoitik.
Bahkan sandi mengakui telah melaporkan secara transparan kepada KPK, hasil audit pendanaan selama kampanye berlangsung. Jika merujuk dengan pernyataan sandi tersebut, tentu masuk akal memang jika sebuah parpol meminta pendanaan untuk menggerakkan mesin politik.
Toh ibaratnya mobil, apakah mobil bisa berjalan tanpa bensinnya? Nah begitupun parpol, pendanaan ibaratnya bensin dan mesin parpol tentu membutuhkan bensin tersebut. Perihal mahar politik memang bukan kali ini saja terjadi.
