Alternatif Kebijakan
Sebagai alternatif, pemerintah dapat mengalihkan dana subsidi ke program-program pemberdayaan ekonomi, pelatihan keterampilan, dan pembangunan infrastruktur yang dapat menciptakan lapangan kerja. Program seperti ini tidak hanya memberikan bantuan jangka pendek, tetapi juga membekali masyarakat dengan keterampilan dan kesempatan yang mereka butuhkan untuk mandiri.
Presiden Joko Widodo juga pernah menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur sebagai cara untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Dalam salah satu pidatonya, beliau mengatakan, "Pembangunan infrastruktur adalah investasi jangka panjang yang akan membuka akses dan peluang bagi masyarakat untuk berkembang dan berkontribusi lebih banyak terhadap perekonomian."
Dan dengan melakukan Investasi melalui sektor UMKM menjadi alternatif pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan yang sangat baik untuk perekonomian negara, dengan menginvestasikan modal dan fasilitas kepada para UMKM dan berkembangnya UMKM tersebut akan membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat atau khalayak  banyak, dengan demikian pengangguran di Indonesia menurun dan perekonomian Indonesia membaik.
Intinya subsidi memang memiliki manfaat jangka pendek dalam membantu masyarakat yang membutuhkan. Namun, jika tidak dikelola dengan baik, subsidi bisa menjadi alat yang justru melemahkan mentalitas kemandirian masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk menyeimbangkan antara memberikan bantuan langsung dan menciptakan program-program yang mendorong kemandirian dan produktivitas masyarakat. Dengan demikian, kita bisa membangun masyarakat yang tidak hanya sejahtera secara materi, tetapi juga kuat dan mandiri dalam menghadapi tantangan ekonomi.
