Ratna Sarumpaet di Danau Toba, untuk Apa?

Sekilas memang sepertinya protes Ratna Sarumpaet yang menuntut pencarian korban KM Sinar Bangun terus dilanjutkan, patut didukung dan sempat mempengaruhi netizen yang menonton videonya. Namun setelah mendengar penjelasan dari pihak pemerintah, akhirnya kita bisa memahami duduk persoalan yang sebenarnya.   

3 kali perpanjangan waktu pencarian korban dan batas waktu yang diatur dalam undang-undang, keterbatasan kemampuan teknologi untuk mengangkat bangkai kapal membuat keluarga korban bisa memahami  kendala yang dihadapi Video yang viral, Ratna yang merasa mewakili keluarga korban menyela ketika Luhut sedang berbicara langsung dengan mereka.

Suasana memanas karena keluarga korban yang merasa tidak terwakili dengan ucapan Ratna malah menjadi lawan debat Ratna. Dengan mudahnya ia berkata kepada keluarga korban lawan debatnya "Kamu jangan mau dibayar".

Wah, atas dasar apa Ratna Sarumpaet berkata begitu? Apakah ada bukti orang tersebut dibayar? Lalu ketika Ratna Sarumpaet sudah berseberangan dengan keluarga korban, lalu siapa sebenarnya yang diperjuangkan Ratna? Yang jelas dirinya sendiri!

Sentimen kepada pemerintah, itulah dasar tindakannya sehingga menyinggung soal mengadukan permasalahan kemanusiaan ini ke Dewan Keamanan PBB ketika motifnya adalah politis, untuk mempertegas kelemahan pemerintah.  Makanya masyarakat batak berhak untuk marah kepada Ratna karena mengambil panggung diatas penderitaan orang lain.  

So, berempatilah sedikit.  Urusan sentiment kepada pemerintah saat ini jangan dipertontonkan didepan keluarga yang sedang berduka. Itu sangat keterlaluan, ibunda...Kalau Negara sudah tidak mampu, lantas apa solusinya dari ibu Ratna?  "Cari sampai dapat!"  Wong keluarga korban meski perih, mau tak mau harus menerima kenyataan ini, kenapa Ratna Sarumpaet terus ngotot agar pemerintah bertanggungjawab?Kita harus maklum, dari dulu Ibu Ratna ini suka protes.  

Kapan sih ibu Ratna tidak protes? Wong mobilnya diderek Dishub DKI saja dia langsung mencak-mencak dan telpon Gubernur.