Konflik yang terjadi antara Palestina dan Israel dari dahulu memang selalu panas. Perebutan wilayah menjadi awal dari konflik ini terjadi dimana Israel datang ke tanah Palestina namun tidak memperlakukan Palestina layaknya pemilik tanah serta banyak hak-hak rakyat Palestina yang dirampas. Berbagai solusi telah ditawarkan namun jalan tengah dan perdamaian belum bisa diambil dan dilakukan. Konflik ini Kembali pecah saat Hamas melakukan penyerangan ke Israel hingga menewaskan kurang lebih 1.200 orang dan menyandera lebih dari 250 orang lainnya ke Gaza.
Alasan dibalik penyerangan Hamas terhadap Israel adalah sebagai respons terhadap kejahatan Israel pada rakyat Palestina seperti penggrebekan keamanan di Masjid al-Aqsa dan pemukiman Yahudi di Tepi Barat yang diduduki. Hamas juga menuntut dibebaskannya ribuan tahanan Palestina di Israel dan diakhirinya blokade jalur Gaza oleh Israel dan Israel yang menurut kedua negara itu demi keamanan.
Karena penyerangan yang dilakukan Hamas, maka Israel memulai serangan udara besar-besaran di Gaza, Israel melakukan invasi darat tiga minggu kemudian dan juga memborbardir Gaza dari laut. Benjamin Netanyahu, Perdana Menteri Israel, mengatakan tujuan Israel adalah demi menghancurkan Hamas dan mengembalikan para sandera. Awalnya serangan terfokus di Gaza Utara terutama di bagian Kota Gaza dan terowongan dibawahnya. Namun serangan Israel melebar ke bagian Gaza Selatan hingga sampai ke Rafah. Israel tidak hanya menyerang rakyat sipil dari Perempuan hingga anak-anak namun juga pihak medis, jurnalis, ambulans, dan juga rumah sakit yang ada di Gaza.
Dengan banyaknya kerugian serta korban yang dialami oleh Palestina jika dibandingkan dengan korban yang dialami Israel serta kebrutalan dan banyaknya kode etik yang dilanggar, dunia tidak lagi menganggap bahwa apa yang dilakukan Israel adalah sebagai self-defense ataupun perang namun sebagai tindakan genosida atau pemusnahan massal. Walaupun begitu banyak masyarakat yang seakan tutup mata dengan hal itu dan mendukung negara Israel melakukan penyerangan. Saat ini pun dunia seakan terbelah menjadi dua, yaitu kubu membela Palestina dan kubu membela Israel.
Ada cukup banyak negara, artis, dan perusahaan produksi yang menyatakan dukungannya dengan salah satu kubu, terutama Israel. Masyarakat yang memiliki rasa kemanusiaan dan telah membela serta berusaha akan kebebasan Palestina tentu tidak terima akan hal ini. Usaha-usaha terus dilakukan pendukung kebebasan Palestina dari demo-demo hingga pemboikotan pada perusahaan serta benda yang terbukti terafiliasi dengan Israel.
Begitu juga Indonesia yang memang sedari dulu mendukung kebebasan Palestina, Masyarakat Indonesia atas dasar kemanusiaan dan rasa penderitaan yang sama karena dulu adalah negara jajahan, juga melakukan aksi boikot kepada produk yang terafiliasi mendukung Israel. Namun karena kebanyakan produk yang masuk dalam daftar boikot adalah produk dan perusahaan yang telah lama menjadi dasar ekonomi Indonesia, maka tentu hal ini berpengaruh pada ekonomi di Indonesia.
Jika aksi boikot terus dilakukan tanpa ada kepastian dari pemerintah Indonesia, pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat menurun. Terlebih ada juga potensi terjadinya persaingan bisnis secara tidak sehat dengan mendaftarkan produk bisnis lawannya ke daftar pemboikotan juga terancamnya peningkatan pengangguran karena tutupnya perusahaan yang diboikot. Hal ini bisa dicegah dengan cara pemerintah mendorong para konsumen untuk menggunakan barang produksi dalam negeri.
Jika barang produksi dalam negeri memiliki banyak konsumen, maka peningkatan produksi bisa terjadi. Jika produksi meningkat, maka Perusahaan memerlukan lebih banyak tenaga kerja, disitulah orang-orang yang mengalami pemutusan hubungan kerja atau PHK bisa kembali mendapat pekerjaan. Jika pemboikotan ini dilakukan dan ditangani dengan baik, maka yang harusnya Indonesia mengalami dampak negatif, malah merasakan dampak positif dan pertumbuhan ekonomi pun bisa terjaga atau juga meningkat.
Hal ini kembali lagi pada kesadaran masyarakat yang harusnya konsisten dengan gerakan pemboikotan, juga pada pemerintah yang harusnya menggiring dengan baik aksi pemboikotan ini. Walaupun sebenarnya Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa MUI Nomor 28 Tahun 2023 tentang Hukum Dukungan terhadap Perjuangan Palestina yang merekomendasikan Masyarakat muslim untuk menghindari penggunaan produk yang terafiliasi dengan Israel. Secara tidak langsung pemerintah mendukung Gerakan ini dan meminta Masyarakat beralih menggunakan produk lain, utamanya produk dalam negeri atau Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau UMKM.
Walaupun pertumbuhan ekonomi Indonesia menurun dikarenakan aksi boikot pada Perusahaan seperti Starbucks, McDonalds, dan Unilever maka saat inilah UMKM Indonesia mengambil bagian dan menjadi produk alternatif dari produk yang masuk ke daftar pemboikotan. Walaupun masalah utamanya adalah di kualitas dan pemasaran. Walau tidak pada semua produk, namun beberapa produk sangat jelas tidak memiliki kualitas yang diharapkan oleh para konsumen dengan harga yang bisa dibilang cukup tinggi. Itu juga merupakan tantangan bagi Masyarakat dan pemerintah untuk bagaimana melakukan peningkatan kualitas dari produk UMKM agar gerakan boikot yang dilakukan bisa berjalan dengan baik dan lancar.
