Tax Amnesty dan Politik Orang Baik

Sesuai dengan perkiraan, DPR mensahkan RUU Tax Amnesty. Tidak ada gejolak berarti dari partai-partai di parlemen mengenai RUU usulan pemerintah ini. Secara garis besar, semuanya sepakat mensahkan. Meski ada beberapa fraksi yang memberikan catatan, tapi itu hanya basa-basi politik yang tidak berimplikasi secara hukum. 

Dari namanya, Tax Amnesty atau pengampunan pajak, adalah upaya pemerintah untuk memberikan pengampunan kepada para pengemplang pajak. Termasuk diantaranya para konglomerat hitam yang selama bertahun-tahun tidak menuntaskan kewajiban membayar pajak. Langkah ini diambil untuk menambah pemasukan negara karena keuangan negara sedang kritis. 

Selain itu penerimaan negara dari sektor pajak memang jauh dari harapan. Setelah sebelumnya Dirjend Pajak mundur karena gagal memenuhi target penerimaan pajak, sekarang pun katanya realisasi penerimaan pajak jauh dari target. Hanya baru mencapai sekitar 25%

Namun secara politik Tax Amnesty pada dasarnya solusi pemerintah keluar dari ancamam impeachment karena tidak bisa mengelola keuangan negara. Karena UU APBN 2016 menyebutkan bahwa defisit anggaran negara tidak boleh lebih dari 3%. Artinya kalau defisit lebih dari 3%, maka Presiden sudah melanggar UU dan itu sudah menjadi alasan yang sangat konstitusional untuk menjatuhkan Presiden. 

Mari kita bandingkan peristiwa politik ini dengan apa yang menimpa Presiden-Presiden sebelumnya. Presiden Habibie atau Alm Gus Dur misalnya. 

Secara kapasitas dan kapabilitas, sedikit yang meragukan Habibie. Dalam bidang politik, hanya dalam satu tahun, Habibie berhasil menyiapkan dan melaksanakan Pemilu paling demokratis, bersih dengan tingkat partisipasi pemilih lebih dari 90%. Pemilu berjalan aman meski baru setahun sebelumnya Indonesia chaos dengan kerusuhan 98. Begitu juga dalam ekonomi. Sampai sekarang orang pasti akan mengenang bagaimana Presiden satu ini bisa menurunkan nilai tukar rupiah terhadap dollar. Dari dollar seharga Rp 16.000 turun sampai angka Rp 6. 000. Habibie melakukan kontak langsung dengan jaringan-jaringannya yang ada di Eropa untuk menangani krisis ini. 

Tapi Habibie berhenti hanya sampai 1999. Parlemen tidak mau mencalonkan kembali Habibie karena dia dianggap titisan Orde Baru dan anak kesayangan Soeharto. Strateginya adalah dengan menolak laporan pertanggung jawaban Habibie sehingga dia tidak mempunyai legitimasi moral untuk mencalonkan diri menjadi Presiden. 

Begit juga dengan Gus Dur. Waktu alm memimpin, banyak orang yang mencibir. Sekarang orang tahu prestasi alm. Meski hanya memimpin selama 2 tahun, kebijakan alm masih dirasakan sampai sekarang. Mulai dari menangani ancaman disintegrasi bangsa (NKRI masih utuh sampai sekarang) sampai dengan libur imlek dan terobosannya dengan ide gaji Ke-13 bagi para PNS. (Gaji ke-13 versi Gus Dur berbeda dengan gaji ke-14 yang digembar-gemborkan sekarang. Karena gaji ke-14 sekarang pada dasarnya akumulasi dari tiadanya kenaikan gaji PNS sampai 2 tahun)

Tetapi alm di impeach parlemen. Alasan senayan ketika itu adalah karena alm terlibat Brunei Gate. Padahal ketika itu belum ada putusan hukum tentang Brunei Gate. Di kemudian hari pengadilan membuktikan tidak ada korupsi dalam kasus Brunei Gate. Dan keputusan pengadilan itu dikeluarkan ketika Gus Dur sudah tidak berkuasa. Isu itu ternyata hanya menjadi bahan permainan parlemen untuk menjatuhkan Gus Dur. 

Alm sendiri ketika itu sangat gigih bertahan karena merasa tidak ada konstitusi yang dilanggar. Konon untuk mempertahankan agar konstitusi dihormati, Alm menyuruh staffnya mendatangi Lurah tempat Istana berada. Meminta supaya Pak Lurah mengeluarkan surat perintah supaya Gus Dur keluar dari Istana. Karenanya itulah satu-satunya alasan konstitusional mengapa Alm mau keluar istana. 

Sekarang ini ada potensi parlemen untuk menjatuhkan Presiden karena melanggar konstitusi. Tetapi parlemen tidak melaksanakannya. Termasuk diantaranya oposisi. Tidak melakukan upaya lobby serius untuk menjegal RUU Tax Amnesty ajuan pemerintah. Padahal bila RUU ini dijegal, Presiden mempunyai potensi melanggar UU dan itu menjadi alasan konstitusional untuk mengimpeach.