Banyak hal yang harus dipertimbangkan untuk memberikan kepercayaan kepada orang lain dengan membentuk sebuah kerjasama terutama. Karena kerjasama merupakan hal terpenting dalam kehidupan sosial terutama ketika menjalankan suatu kegiatan yang dapat menjalin relasi dengan orang lain. Ketika berorganisasi, tentu membutuhkan relasi yang kuat dengan anggota maupun masyarakat untuk melaksanakan program kerja yang telah direncanakan. Sama halnya dalam suatu pemerintahan, Pemerintah membutuhkan relasi yang kuat dengan badan usaha Negara maupun swasta untuk melaksanakan program pembangunan Negara.
Menumbuhkan kepercayaan kepada orang lain sangatlah tidak mudah, karena harus teliti dan banyak mempertimbangkan terhadap objek yang akan menjadi mitra kerja, supaya dapat menjalin kerjasama dengan baik yang dapat memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak.
Peranan swasta hingga saat ini memiliki pengaruh yang besar dalam pembangunan dalam negeri. Terbatasanya anggaran pemerintah merupakan alasan kerjasama antara pemerintah dan swasta dilakukan. Â Indonesia memiliki 34 provinsi dan 508 kabupaten/kota, pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat masih terus hingga saat ini. Hal ini dapat terwujud apabila pemerintah daerah mampu menerapkan kebijakan lokal dengan bijaksana yang memaksimalkan pelayanan publik. Penyediaan pelayanan publik salah satunya dengan menyediakan infrastruktur bagi masyarakat.
Dalam acara 3rd Annual Indonesia Infrastructure Finance Conference pada Rabu (17/05) di Hotel Grand Hyatt Jakarta, Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo mengatakan bahwa perfoma ekonomi domestic dan perekonomian global kuartal pertama 2017 semakin membaik. "Pemerintah secara aktif mengembangkan solusi alternative untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur. Dukungan pemerintah tidak hanya diberikan melalui belanja tetapi juga melalui sektor privat seperti intensif perpajakan, pembiayaan proyek dan garansi proyek melalui PPP" pungkasnya. Selain itu untuk menunjang kebutuhan belanja infrastruktur yang masih dalam jangka waktu lima tahun kedepan, Pemerintah perlu menggalakkan kerjasama dengan swasta melalui skema Public Private Partnership (PPP). (https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/public-private-partnership-salah-satu-solusi-pembangunan-infrastruktur/)
Public Private Partnership (PPP) atau biasa disebut juga dengan Kerjasama Pemerintah Swasta merupakan mekanisme pembiayaan alternative dalam pengadaan pelayanan publik yang telah digunakan secara luas diberbagai negara khususnya Negara maju. Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur adalah salah satu kewajiban pemerintah yang bertujuan untuk kepentingan umum. Tetapi dengan adanya keterbatasan pemerintah yang salah satunya adalah keterbatasan anggaran menjadikan peran investor atau pihak swasta sangat diperlukan untuk menciptakan serta mengembangkan sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Hal tersebut mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Menteri/ Kepala Lembaga yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya Badan Usaha dengan memperhatikan pembagian risiko diantara para pihak.
Dengan adanya kerjasama tersebut diharapkan dapat memberikan dampak yang baik dalam alokasi investasi dan juga meningkatkan kualitas pelayanan. Akan tetapi kerjasama tersebut seringkali dapat membawa masalah karena adanya kepentingan yang berbeda antara pemerintah dengan swasta. Dimana kepentingan pemerintah bersifat sosial kemasyarakatan sedangkan kepentingan swasta mempunyai sifat profit oriented. Maka dengan memperkecil hambatan maupun resiko yang terjadi, Pemerintah perlu memberikan jaminan kepada badan usaha atau pihak swasta untuk meyakinkannya supaya mau bekerjasama dengan baik, dengan memberikan fasilitas-fasilitas dalam kerjasama tersebut, Jaminan pemerintah, serta pembayaran atas layanan dan intensif perpajakan, karena tidak banyak pembangunan yang dilaksanakan pemerintah melibatkan badan usaha lain atau pihak swasta.
Kerjasama yang terjalin antara Pemerintah dan badan usaha tersebut diharapkan dapat meningkatkan dan memperkuat nilai ekonomi Negara serta dapat mempercepat pembangunan infrastruktur yang hingga saat ini menjadi gencaran di setiap Negara di dunia terutama Negara maju yang infrastrukturnya sudah jauh daripada di Indonesia.
