[caption caption="Sumber : http://energitoday.com/uploads//2015/06/pln2.jpg"][/caption]Beredarnya isu mengenai perusahaan keluarga Wapres menguasai mayoritas bisnis listrik di Indonesia adalah fitnah yang nyata. Sebagian besar para penyebar fitnah memaparkan hal tersebut tanpa didasarkan data-data yang akurat, bahkan hanya wacana yang penuh kebohongan dan kuat akan tendensi politik.
Di pelbagai kesempatan misalnya, secara terang-terangan Mantan Juru Bicara Presiden, Adhie Massardi menyebutkan "Keluarga Kalla menguasai mayoritas bisnis di Indonesia." Pernyataan aktivis GIB tersebut, menurut penulis, miskin akan data, cenderung halusinatif dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya.
Belum lagi, tudingan-tudingan miring yang terus beredar di media sosial. Hampir semuanya berisi bualan-bualan untuk membodoh-bodohi publik dan menggiring pada opini yang sesat.
Menurut data valid yang penulis dapatkan (silahkan dicek keabsahaannya), nyatanya perusahaan-perusahaan keluarga wapres yang tergabung dalam Kalla Group hanya pemain kecil, lebih kecil dari perusahaan-perusahan lain seperti Adaro, Indika, Medco, maupun perusahaan asing seperti Merubeni group.
Kalla group dengan tiga pembangkitnya yaitu PLTA Poso 1, PLTA Poso 2 hanya mampu memproduksi 198 MW dari total existing listrik kita yaitu 45000 MW. Bandingkan dengan kapasitas produksi yang dihasilkan oleh Adaro yaitu sebesar 2 x 2000 MW, Indika 2 x 1000 MW dan perusahaan-perusahaan jepang yang tergabung dalam Marubeni group yang menguasai 21 % existing listrik kita yaitu sebesar8600 MW.
Bahkan secara mencengangkan, kapasitas produksi yang dihasilkan oleh pembangkit listrik perusahaan Kalla, justru lebih kecil ketimbang yang dihasilkan oleh perusahaan milik Menkopolhukam Luhut Pandjaitan. Perusahaan Luhut yaitu PT Toba Power mampu memproduksi 160 MW melalui pembangkitnya di Palu dan Kutai.
Kapasitas pembangkit yang dimiliki Kalla Group memang 198 MW tapi itu baru berfungsi 50 %, sedangkan pembangkit perusahaan Luhut sudah beroperasi optimal. Artinya bisnis listrik Keluarga Wapres bahkan lebih kecil ketimbang yang dijalankan oleh perusahaan Luhut.
Kesimpulannya, masyarakat saat ini sudah semakin cerdas. Data-data sudah semakin mudah diakses melalui internet maupun menanyakan langsung ke pihak-pihak terkait. Tidak ada bangkai yang tidak tercium, begitu juga tidak ada fitnah yang mampu mengalahkan kebenaran.
Penulis menyarankan kepada Ketua Gerakan Indonesia Bersih (GIB) Adhie Massardi agar tidak bicara yang tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya dan cenderung fitnah. Ada baiknya jika aktvis sekelas Adhie Massardi mempelajari kembali peta bisnis listrik sesuai dengan data yang relevan.
Semoga Indonesia mampu mewujudkan swasembada listrik dengan tercapainya program 35000 MW. Semoga tidak ada lagi satu pun atap di bumi pertiwi ini yang tidak dialiri listrik. Selamat bekerja pemerintahan Jokowi-JK.
