KPPS Bukan Pekerjaan Biasa

Pengalaman  yang dialami penulis saat menjadi Ketua PPS pada Pemilu 1998 saat itu kontestan Pemilu ada 48 partai politik. Tak ada pengalaman sebelumnya karena saat itu KPPS , PPS dan seterusnya adalah utusan dari parpol membuat penulis harus bisa langsung adaptasi dengan bimbingan teknis yang diberikan. Bukan persoalan mudah apalagi saat itu Pemilu era reformasi yang akan menentukan ke Pemilu berikutnya. Namun seberat apapun itu nyatanya bisa dilewati dan mampu mengerjakannya secara baik.

Suasana saat itu jelas untuk Pemilu maka partai politik yang ada diberi tanggung jawab untuk menyukseskan semua itu. Sehingga siapapun yang bertugas tentu mesti netral. Kendati mereka datang dari berbagai partai politik tetapi intinya mereka telah disumpah untuk melaksanakan tugas negara. Sehingga hal itu mesti benar-benar dilaksanakan secara baik dan jika gagal apalagi menimbulkan chaos maka resikonanya adalah tuntutan pidana.  

Pemilu kali ini sebenarnya tak jauh-jauh amat dari teknis Pemilu sebelumnya. Hanya saja karena tuntutan teknologi dan efektifitas waktu maka ada skala prioritas anggota KPPS harus ada yang paham IT setidaknya 2 orang untuk kegiatan ini. 

Artinya dibutuhkan orang-orang yang handal untuk melakukannya. Bisa memungkinkan secara personal siap mengerjakan tugas ini hanya bisa saja ada kesalahan karena namanya juga manusia. Jsuteru yang perlu diperhatikan adaah server yang kadangkala eror karena saking banyak kiriman data dari berbagai pelosok negeri.

Kali ini untuk menjadi anggota KPPS mesti memiliki kondisi kesehatan yang prima terbukti dengan diperiksa tekanan darah, kadar gula dan satu hal lagi guna menghindari resiko dari bekerja yang cukup berat. 

Dengan anggota KPPS yang prima akan mengurangi resiko kematian serta kelelahan yang terjadi apalagi kerja yang dilakukan cukup berat dengan waktu yang tak terbatas bahkan bisa saja terjadi sampai 24 jam. dapat dibayangkan kerja seperti ini akan menguras otak dan menguras tenaga pula.

Menarik pula aturan yang diterapkan dengan pembatasan usia maksimal 55 tahun serta harus berijazah SMA. Hal ini menandakan jika Pemilu kali ini diharapkan menjadi pemilu yang berkualitas dengan kinerja yang diharapkan memuasakan. 

Begitupula ada aturan sipol (verfikasi parpol) bagi  calon anggota KPPS di mana yang tercatat anggota parpol maka tak bisa menjadi anggota KPPS untuk menciptakan Pemilu yang jujur dan adil. Karena itu untukenyukseskan Pemilu kali ini maka KPPS mesti menjalankan tugas secara baik dan mesti fokus terhadap pekerjaan yang dilakukan.

Maka dari itu sesungguhnya KPPS itu bukan pekerjaan  biasa. Kendati dikerjakan hanya dalam satu hari namun untutan yang ada sangat luar biasa. Maka setiap anggota KPPS mesti memahami hal ini. 

Di dalam pelaksanaannya setiap anggota KPPS mesti saling memahami, saling melengkapi dan saling mengisi agar tugas yang dilakukan dapat berjalan secara baik. 

Semisal untuk menghitung kartu suara, berarti sebelum dihitung harus cocok dengan kehadiran peserta yang datang ke TPS. Selanjutnya proses menghitung untuk DPD dan capres-cawapres terbilang tidak sulit akantetapi ketika menghitung calon legislatif Kabupaten/Kota, Propinsi dan DPR RI di sini perlu ketelitian dan kesabaran karena banyaknya caleg dan juga parpol. Hal i ni terbilang krusial karena semua harus dilakukan secara detail karena jika salah jelas bisa membuat laporan mesti melakukan revisi karenanya.