Tirani Keluarga: Nepotisme di Bawah Bayang-bayang Pemimpin Indonesia

Sumber gambar: FOTO/MUHAMMAD ADIMAJA/FOC

Nepotisme dalam dinasti politik di Indonesia menjadi kontroversi yang tak berkesudahan. Polemik ini terus memanas hingga eksistensi dari hakikat demokrasi dan keadilan pada sistem pemerintahan dipertanyakan.

Politik dinasti seakan menjadi warisan budaya politik dalam pemerintahan di Indonesia. Praktik KKN sendiri ramai dijumpai sejak masa pemerintahan di bawah kuasa Presiden Soeharto, yang juga dikenal dengan masa Orde Baru. Selama masa orde baru, Soeharto telah menempatkan kerabatnya pada posisi-posisi penting di dalam pemerintahan Indonesia melalui kekuasaannya. Salah satu bukti nyatanya ialah putri dari Soeharto, Siti Hardiyanti Rukmana (Tutut), yang sempat berperan aktif dalam politik Indonesia dengan menjabat di dalam Kabinet Pembangunan VII sebagai Menteri Sosial dari bulan Maret hingga Mei 1998. Praktik KKN semasa rezim Soeharto pun berakhir oleh karena demo besar-besaran oleh masyarakat yang menuntut mundurnya Soeharto pada kursi kepemimpinannya.

Namun, berakhirnya Orde Baru tersebut tidak berarti praktik nepotisme juga berakhir. Seolah menjadi warisan yang diturunkan, praktik nepotisme dalam dunia politik dan pemerintahan Indonesia kian terasa hingga hari ini.

Era kepemimpinan Presiden Jokowi dinilai menjadi puncak bangkitnya praktik nepotisme dalam pemerintahan Indonesia. Hal ini mulai menjadi perbincangan warga hingga saat ini. Selama beberapa tahun ini, Jokowi dinilai sedang membangun dinastinya dalam dunia politik Indonesia. Dimulai dari menantunya, Bobby Nasution yang menjabat sebagai Wali Kota Medan, dilanjut dengan putra sulungnya, Gibran Rakabuming, yang telah ditetapkan menjadi calon Wakil Presiden Indonesia 2024 mendatang. Tak berhenti dari situ, putra bungsu dari Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep pun digadang-gadang akan maju pada Pilkada DKI Jakarta 2024. Tak heran jika masyarakat akhirnya menilai adanya dinasti politik yang dibangun oleh Presiden Jokowi.

Dinasti politik dan nepotisme telah menjadi ciri khas yang mendalam dalam politik Indonesia, meresap dalam setiap lapisan kehidupan politik negeri ini. Hal ini dapat membawa Indonesia dalam kemunduran. Fokus utama dari pemerintahan di Indonesia bukan lagi untuk melayani masyarakat, tapi untuk mempertahankan kekuasaan melalui praktik nepotisme itu sendiri. Inilah saatnya untuk membentuk demokrasi yang sesungguhnya, di mana kekuasaan berasal dari rakyat dan untuk rakyat.