Tahun 2045 menjadi momentum bersejarah bagi bangsa Indonesia, sebab bangsa ini akan genap 100 tahun merdeka pada tahun tersebut. Visi Indonesia Emas 2045 bahkan telah dicanangkan oleh pemerintah dan perlu dukungan dari semua pihak untuk mendorong Indonesia menjadi negara maju, dan menuju prestasi dan potensi penuh pada tahun 2045.
Selain itu, pada tahun 2045 tersebut Indonesia akan mendapatkan bonus demografi, sekitar 70 persen  jumlah penduduk Indonesia dalam usia produktif (15-64 tahun). Untuk itu, posisi generasi muda saat ini tidak boleh dikesampingkan, sebab tahun 2045 mereka akan memegang peran strategis yang akan bertindak sebagai pemimpin di bidang masing-masing. Sehingga diperlukan upaya kolektif dari berbagai sektor, terutama peran pemuda sebagai pengisi usia emas di tahun tersebut.
Lantas seperti apa wajah Indonesia, jika generasi muda memilih tidak berkontribusi apa-apa saat ini, kedepan atau seterusnya.?
Pertama, Stagnasi Teknologi, saat ini generasi muda tumbuh di era digital dan memiliki potensi besar untuk mendorong kemajuan teknologi di masa depan. Jika generasi muda tidak terlibat, tentu hal ini dapat menyebabkan penurunan inovasi dan kemajuan teknologi yang akan menghambat dan perkembangan teknologi yang diharapkan terus berkembang kearah yang lebih canggih seperti robotika, kecerdasan buatan (AI) serta teknologi atau energi terbarukan.
Kedua, Kesenjangan Ekonomi, generasi muda memiliki peran penting dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia, karena mereka memiliki kreatifitas dan inovasi apalagi di era digital saat ini. Jika generasi muda tidak terlibat dalam perekonomian dan tidak berpartisipasi dalam dunia pekerjaan atau tidak menghasilkan inovasi ekonomi, maka dapat menyebabkan kesenjangan atau ketidakseimbangan pertumbuhan ekonomi Indonesia dan ekonomi global. Hal ini akan berdampak pada terciptanya lapangan pekerjaan dan penganguran.
Ketiga, Tidak Ada Perubahan Sosial, saat ini generasi muda dihadapakan dengan berbagai isu-isu seperti perubahan iklim, lingkungan, kemiskinan, korupsi, keadilaan sosial, dan ketidakmerataan masyarakat dalam pembangunan. Jika generasi muda tidak terlibat dalam isu-isu tersebut atau tidak terlibat dalam upaya sosial dan politik, hal ini dapat memperlambat atau menghambat perubahan yang diperlukan atau yang diharapkan oleh masyarakat.
Keempat, Lingkungan Terancam, perubahan iklim dan lingkungan menjadi tantangan besar generasi muda saat ini dan generasi selanjutnya. Jika generasi muda tidak berani mengambil sikap atau mengambil tindakan terkait isu-isu perubahan iklim dan lingkungan seperti mengurangi pemanasan global, emisi gas rumah kaca, tidak ikut menyuarakan energi terbarukan, dan dampak lingkungan yang merugikan masyarkat seperti pengundulan hutan, banjir, kekeringan, dan kepunahan beragam spesies akan menjadi sinyal bahaya terhadap perubahan lingkungan.
Kemudian kelima, Instabilitas Politik, generasi muda menjadi pilar demokrasi menuju Indonesia emas 2045. Jika generasi muda tidak ikut berpartisipasi dalam politik atau tidak berkontribusi dalam membentuk kebijakan publik (Public Policy), hal ini akan dapat menyebabkan ketidakstabilan atau Instabilitas politik. Sebab, ketidakhadiran suara generasi muda dapat mengarah terhadap kurangnya perwakilan dan kepentingan generasi muda yang tidak terwakilkan secara memadai dalam proses pengambilan keputusan. Â
Generasi muda perlu menentukan peran dan kontribusi apa yang dapat diberikan secara konsisten untuk generasi berikutnya. Melalui momentum Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 mendatang, generasi muda dapat berkontribusi untuk memastikan calon pemimpin yang dipilih adalah memiliki gagasan atas permasalahan yang sedang dan akan kita hadapi kedepan. Dihadapan anak muda semua gagasan para calon pemimpin perlu diuji secara bebas. Termasuk calon pemimpin yang mampu mengakomodir isu-isu sosial politik yang mengancam generasi muda di masa depan. Keterlibatan generasi muda pada Pemilu tidak hanya terlibat dalam menyalurkan hak suaranya di hari pemungutan, tapi juga terlibat dalam proses sosialisasi, pendidikan politik, pemantau pemilu hingga menjadi penyelenggara pemilu. (*)
