Mohon tunggu...
Dedi Damarjati
Dedi Damarjati Mohon Tunggu... wiraswasta -

Seorang buruh yang tinggal di ujung timur Indonesia. Bekerja di http://www.damarjaticomputer.com sebagai tukang service harian.

Selanjutnya

Tutup

Sosbud

“Bola Beton” : Komentar Anggota Dewan yang “Tidak Manusiawi”

22 Januari 2012   03:50 Diperbarui: 25 Juni 2015   20:35 115
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Sosbud. Sumber ilustrasi: KOMPAS.com/Pesona Indonesia

Beberapa anggota DPR menyatakan bahwa pemasangan gawang dengan “Bola Benton” tidak manuasiawi, bahkan beranggapan bahwa hal itu membahayakan. Entah, logika apa yang dipakai anggota DPR untuk bicara tentang kemanusiaan. Saya rasa, PT KAI sudah tidak kurang akal untuk menghalau “Atapers” yang sebenarnya membahayakan diri mereka sendiri. Kritikan anggota dewan seakan mencoreng muka sendiri, tidak melihat bagaimana tingkah laku mereka sendiri yang “Lebih Tidak Manusiawi” dengan menghamburkan anggaran yang nota bene uang rakyat untuk hal-hal yang tidak masuk akal. Kasus yang sedang hangat saat ini misalnya, berkaitan dengan renovasi ruang Banggar yang katanya menghabiskan uang 20 milyar lebih. Semua barang di impor dari luar negeri. Diatur mana otak mereka? Dengan uang yang begitu besar, banyak hal yang bisa dilakukan untuk kesejahteraan rakyat. Misalkan ruang banggar tersebut memang harus direnovasi, rasanya tidak perlu menghabiskan uang sebegitu banyak. Dan perlengkapan yang dipilih pun tidak harus impor. Bagaimana dukungan DPR untuk mendorong produk dalam negeri menjadi raja di negeri sendiri kalau “wakil yang terhormat” saja tidak memiliki kontribusi!? Slogan “Cintai Produk Dalam Negeri” seakan hanya slogan belaka bagi wakil-wakil rakyat yang terhormat itu. Dengan memilih produk-produk dalam negeri, sebenarnya akan menjadi kebanggaan tersendiri bagi bangsa apabila “rumah rakyat” diisi barang-barang yang diproduksi dan dihasilkan oleh tangan-tangan terampil rakyat sendiri. Tapi ya, mungkin otak mereka sudah kebalik, yang dipikir hanya kepentingan pribadi dan partai. Itu hanya satu kasus kecil, belum lagi yang berkaitan dengan anggaran-anggaran pembangunan yang saat ini muncul kepermukaan dengan berbagai permasalahan korupsinya. Kembali ke masalah “Atapers”. Memang, apa yang dilakukan PT KAI dengan memasang “Bola Beton” diatas perlintasan Kereta Api (KA) akan membahayakan bagi mereka yang menumpang KA diatas atap. Namun lebih berbahaya lagi kalau kebiasaan “Atapers” dibiarkan begitu saja. Sudah berapa nyawa yang melayang karena kebiasaan “Atapers” dengan naik diatas atap gerbong kereta api. Menjadi tidak manusiawi kalau solusi itu ditujukan untuk mencelakai oranglain. Rasanya sudah tidak kurang, cara yang dilakukan PT KAI untuk menghalau “Atapers” mulai dengan menyemprotkan cat sampai dipidanakan. Namun kenyataannya? Masih saja “Atapers” merajai atap-atap gerbong kereta api. Dengan berbagai alasan mereka melakukan itu, mulai dari ongkos kereta api yang mahal, penumpang yang sudah melebihi kapasitas dan lain sebagainya. Sebenarnya masalah inilah yang harus dikaji dan dicarikan jalan keluar bersama antara pemerintah, dalam hal ini PT KAI dengan DPR. Saya rasa, solusi “Bola Beton” oleh PT KAI adalah bentuk dari keputusasaan menghadapi benturan persoalan baik antara PT KAI dengan amsyarakat pengguna kereta, PT KAI (Pemerintah) dengan DPR dan Manajemen PT KAI sendiri. Keterbatasan jumlah kereta api, keterbatasan  jumlah gerbong, biaya operasional, sumber daya manusia, dan carut marutnya manajemen menjadi titik awal permasalahan yang dikeluhkan para pengguna kereta api. Lingkaran permasalahan itu yang seharusnya dicarikan jalan keluarnya, bukan dengan saling tuding baik pemerintah, DPR dan masyarakat. Misalkan pengelolaan/manajemen perkeretaapian sudah baik, saya rasa sedikit demi sedikit permasalahan bisa diurai satu persatu. Harapan masyarakat pengguna kereta api hanyalah kenyamanan, harga tiket terjangkau, keamanan terjaga dan ketepatan waktu. Itu saja. Kalau hal itu sudah bisa dipenuhi oleh PT KAI (pemerintah) dengan dukungan anggaran dari DPR maka tidak akan lagi ada “Atapers” dan masyarakat pun nyaman memakai moda kereta api.

Mohon tunggu...

Lihat Konten Sosbud Selengkapnya
Lihat Sosbud Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun