Tingginya tuntutan terhadap lulusan pendidikan menengah yang kompeten mendorong setiap sekolah untuk mencetuskan sebuah program unggulan. Program-program tersebut dapat berupa peningkatan pendidikan karakter, keahlian olahraga, peningkatan kemampuan religiusitas, peningkatan kepedulian terhadap lingkungan, dan lain-lain. Harapannya, selain memiliki kemampuan akademik dan keterampilan yang baik, lulusan pendidikan menengah juga memiliki kompetensi lain yang dapat berguna di kehidupan masyarakat.
Namun demikian, perkembangan zaman telah merubah karakter dan gaya hidup siswa masa kini. Perilaku yang dianggap sebagai ”kekinian” lebih banyak bertentangan dengan nilai-nilai atau norma yang berlaku di masyarakat. Pergaulan yang menjurus ke arah kebebasan bukan lagi hal tabu, namun dianggap sebagai gaya hidup yang mengikuti perkembangan zaman.
Melihat fenomena yang terjadi di kalangan siswa saat ini, seperti tawuran antar pelajar, gaya berpacaran, dan pergaulan bebas tentu membuat miris di kalangan guru sebagai pendidik mereka di sekolah. Guru harus berpacu lebih cepat untuk menangkal berbagai faktor yang mendorong mereka berbuat di luar batas norma dan nilai-nilai yang berlaku masyarakat.
Tantangan yang begitu berat membuat beban tugas guru semakin besar. Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, pada pasal 1 ayat 1 menjelaskan bahwa tugas utama guru adalah sebagai pendidik. Adapun pendidik menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti orang yang mendidik, yang memiliki arti memberi latihan (ajaran, tuntunan, pimpinan) mengenai akhlak dan kecerdasan.
Berdasarkan landasan yuridis di atas, guru memiliki tugas utama untuk mengajarkan tentang akhlak dan kepribadian melalui pengasuhan, kepemimpinan, dan keteladanan. Adapun selama ini sebagian besar guru hanya berfokus pada pembelajaran akademik di kelas. Namun demikian, pencapaian akademik seolah menjadi hasil semu karena didapatkan melalui proses pendidikan yang tidak benar seperti mencontek dan sejenisnya. Hal ini disebabkan karena penilaian unsur afektif di nomor duakan.
Menggabungkan tugas mendidik dan mengajar memang bukan suatu hal yang mudah. Selama ini guru sudah diribetkan dengan urusan administrasi pembelajaran yang begitu banyaknya. Padahal rancangan administrasi pembelajaran tersebut tidak selalu tepat saat diaplikasikan di kelas. Hal ini didorong kenyataan bahwa tidak semua anak yang hadir di kelas memiliki niat, kemampuan, dan kemauan untuk belajar. Bahkan ada banyak kasus yang mengindikasikan bahwa mereka hadir di sekolah hanya untuk ”bersenang-senang”.
Melihat kondisi tersebut, dapat dibayangkan betapa beratnya tugas guru di sekolah. Selain harus meningkatkan prestasi akademik, mereka juga dituntut untuk memperbaiki akhlak dan perilaku siswa yang mulai menyimpang dan bertentangan dengan budaya luhur bangsa Indonesia. Ironisnya, tugas tersebut harus dipikul sama rata oleh guru dengan status yang berbeda, yakni guru PNS dan non-PNS atau yang biasa disebut dengan GTT (guru tidak tetap).
Tentu ada ketimpangan saat kewajiban yang sama ditanggung oleh guru dengan status yang berbeda. Hal ini perlu diketahui bahwa tingkat kesejahteraan GTT jauh dari kata layak, meskipun sebagian dari mereka sudah mendapatkan TPP. Akibatnya, tingkat kesejahteraan yang rendah mendorong mereka untuk mengabaikan kata ”PROFESIONALISME” dalam bertugas.
Sebagai solusi atas ketidakmampuan mereka dalam meningkatkan kesejahteraan sesuai dengan profesinya, maka jalan yang diambil adalah dengan menjalani profesi ganda. Ada guru (tidak hanya GTT) yang berbisnis, menjadi tukang ojek, berjualan keliling, dan sebagainya. Fakta seperti ini tentu mencengangkan bagi dunia pendidikan karena guru-guru tersebut tidak akan fokus dalam menjalankan profesinya. Akibatnya, banyak guru yang tanpa sadar sudah melakukan ”MAL PRAKTEK”. Jika seorang dokter melakukan mal praktek hanya membunuh atau mencederai satu orang pasien, namun jika seorang guru melakukan mal praktek, maka dia dapat membunuh satu generasi. Atas dasar tersebut, maka perlunya ada perlindungan profesi bagi guru.
Perlindungan profesi bagi guru meliputi perlindungan hukum, perlindungan jiwa, dan perlindungan finansial. Perlindungan hukum terkait dengan legalitas mereka dalam bertugas seperti memiliki NUPTK atau sertifikat pendidik. Sebagai contoh, dari 2.906.239 jumlah guru di Indonesia, masih ada 522.722 yang belum memiliki NUPTK (data.gtk.kemendikbud.go.id). Kepemilikan NUPTK akan berkaitan erat dengan hak mendapatkan berbagai tunjangan dan hak peningkatan kompetensi guru seperti mengikuti bimbingan teknis dan lomba-lomba yang diadakan oleh kemendikbud melalui kesharlindung.
Sama halnya dengan kepemilikan sertifikat pendidik. Sertifikat pendidik merupakan bukti seorang guru diakui secara profesional. Namun demikian, indikator penilaian bagi guru profesional sudah tidak relevan lagi dengan tuntutan pelayanan terhadap siswa. Seharusnya, guru profesional itu memiliki kualitas kerja yang baik, bukan kuantitas beban kerja yang banyak.
Demikian pula untuk mendapatkan sertifikat pendidik guru harus antri sesuai dengan masa kerja. Padahal guru yang lebih lama mengajar belum menjamin memiliki kinerja, wawasan, dan ilmu pengetahuan yang lebih baik daripada guru yang baru lulus dari perguruan tinggi. Hal-hal demikian harus menjadi koreksi bagi pemerintah bahwa hak untuk mendapatkan NUPTK dan sertifikat pendidik seyogyanya diberikan sesuai dengan kemampuan mereka tanpa memandang usia dan masa kerja. Hal ini bertujuan agar guru-guru yang bertugas di sekolah betul-betul guru profesional dan mampu menjalankan keprofesionalannya.
Perlindungan profesi bagi guru selanjutnya adalah yang terkait dengan perlindungan jiwa. Guru harus mendapatkan jaminan rasa aman dan nyaman dalam bertugas. Berdasarkan fakta yang sudah diuraikan sebelumnya, bahwa kondisi siswa saat ini, dan beban kerja yang berat dapat mendorong guru untuk melakukan kekerasan fisik. Namun demikian, segala tindakan yang dilakukan oleh guru pasti ada penyebabnya seperti perilaku siswa yang di luar batas. Oleh karena itu, pada dasarnya semua tindakan tersebut bertujuan untuk mendidik.
Persoalannya, tidak semua orang tua memahami kondisi tersebut. Alih-alih berterima kasih kepada guru karena sudah mendidik anaknya dengan baik, orang tua/keluarga justru melakukan protes dengan melakukan intimidasi baik secara fisik maupun psikis kepada guru. Bahkan adapula yang melaporkannya kepada pihak berwajib atas tuduhan melakukan tindak kekerasan.
Untuk menjaga marwah sekolah sebagai lembaga pendidikan, hal-hal demikian tentu tidak dapat dibiarkan. Guru harus diberikan rasa aman dan nyaman dalam bertugas. Oleh karena itu, perlindungan jiwa bagi guru dapat diwujudkan dalam bentuk advokasi dan jaminan kelangsungan hidup jika ada guru yang terancam atau bahkan meninggal dunia akibat intimidasi tersebut.
Perlindungan profesi guru selanjutnya adalah perlindungan terkait finansial. Perlu diketahui bahwa tidak semua guru memiliki tingkat kesejahteraan yang layak. Bagi GTT yang penggajiannya berdasarkan jumlah jam mengajar, kondisi demikian tentu tidak adil. Bagaimana mungkin dapat diterima jika beban kewajiban yang sama, di sekolah yang sama, namun mendapatkan perlakuaan finansial yang berbeda antara GTT dan guru PNS. Seharusnya, GTT mendapatkan gaji yang sama dengan guru PNS. Hal ini untuk menjaga kualitas pelayanan pendidikan di sekolah tersebut.
Perlindungan finansial juga terkait dengan keberlangsungan hidup, baik saat menjadi guru maupun setelah pensiun. Pemerintah harus bertanggung jawab untuk membuat program persamaan kesejahteraan dan jaminan keberlangsungan hidup bagi guru-guru non-PNS yang ada di sekolah-sekolah negeri. Begitu pula dengan sekolah swasta, yayasan tempat mereka bernaung harus bertanggung jawab untuk membuat program yang sama.
Perlindungan profesi bagi guru merupakan suatu hal yang mendesak mengingat pendidikan adalah dasar bagi pembangunan bangsa. Untuk mencetak generasi yang berkualitas dibutuhkan guru-guru yang berkualitas pula. Adapun guru-guru yang berkualitas meskipun lahir dari berbagai keadaan harus mendapatkan jaminan dan fasilitas peningkatan kesejahhteraan yang sama. Oleh karena itu, pemerintah ataupun pihak swasta perlu membingkai berbagai wujud perlindungan profesi bagi guru agar setara dengan profesi yang lain dan lebih pantas untuk diterima sebagai tenaga kerja profesional.
