F1 2025, Kontroversi Aturan Larangan Kritik FIA

Presiden FIA, Mohammed Bin Sulayem mendapatkan kritisi keras akhir-akhir ini setelah mengeluarkan aturan baru pada Kode Olahraga Internasional (ISC). Perubahan ini menetapkan hukuman ketat bagi pembalap yang terlibat dalam perilaku buruk, seperti menghina anggota FIA, mengkritik badan pengatur motorsport, atau membuat komentar yang merendahkan citra FIA. Pedoman yang telah direvisi ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan konsistensi dalam keputusan FIA, namun telah memicu reaksi keras dari pembalap dan penggemar, khususnya di dunia Formula 1.

Pembatasan Kritik

Cek berat badan Lewis hamilton (Sumber:autosport.com)

Perubahan dalam Kode Olahraga Internasional (ISC) ini memperkenalkan sanksi spesifik bagi pembalap yang terlibat dalam perilaku yang merugikan reputasi FIA, seperti penggunaan bahasa ofensif atau hasutan kekerasan. Pedoman baru ini mengharapkan untuk mengurangi ketidakjelasan dalam pengenaan hukuman yang sebelumnya menjadi sorotan, terutama dalam kasus-kasus terkait makian dan komentar yang menyinggung

Menurut aturan baru, pembalap yang terlibat dalam perilaku merugikan FIA dapat dikenakan denda yang semakin besar, serta hukuman berupa larangan balapan jika pelanggaran dilakukan berulang kali. Sebagai contoh, pelanggaran pertama dapat dikenakan denda hingga €40.000 (Rp. 680Jt) pelanggaran kedua menjadi €80.000 (Rp.1,3M), dan pelanggaran ketiga dapat mencapai €120.000 (Rp.2M), disertai dengan suspensi balapan dan pengurangan poin kejuaraan. Denda untuk perilaku buruk, termasuk makian, dapat berlanjut selama dua tahun. Sekilas aturan ini memang terlihat ok, namun dalam konsisi yang super kompetitif seperti F1 kritik-kritik terhadap wasit (FIA) bisa menjadi masalah. Segala kritik bisa dianggap sebagai perilaku yang merendahkan FIA, sehingga Driver akan takut untuk menggeluarkan pendapat pribadi masing-masing. 

Perang Dingin Driver dan FIA

George Russle (kepala GPDA) dan M Bin Sulayem (Presiden FIA) (Sumber: Paulo Maria / DPPI )

Pedoman baru ini memicu kritik tajam, terutama dari Asosiasi Pembalap Grand Prix (GPDA) yang menyoroti ketidakjelasan definisi "perilaku buruk". Apa yang dianggap ofensif oleh satu pihak bisa jadi tidak dianggap demikian oleh pihak lain, sehingga menciptakan kebingungan. Banyak pihak juga berpendapat bahwa perubahan ini menunjukkan pendekatan otoriter oleh FIA di bawah kepemimpinan Bin Sulayem, yang membatasi kebebasan berbicara para pembalap dan mengurangi ruang ekspresi individuial. Terlebih setelah pernyataan dari GPDA pada akhir 2024 keamrin yang menuntut komunikasi yang lebih jelas dan perlakuan yang lebih adil dan pernyataan tentang denda finansial yang dianggap tidak sesuai dengan F1 dan transparansi penyaluran uang denda yang menjadi sorotan utama.

Mohammed Bin Sulayem menegaskan bahwa tujuan utama perubahan adalah untuk menciptakan konsistensi dan transparansi yang lebih besar dalam pengambilan keputusan FIA. Selama ini, FIA sering kali mendapat kritik atas inkonsistensi dalam memberikan hukuman, seperti pada kasus Max Verstappen yang dikenakan denda di Singapura sedangkan Charles Leclerc menerima hukuman lebih ringan di Meksiko dengan pelanggaran yang serupa. Bin Sulayem berpendapat bahwa pedoman baru ini akan mencegah ketidakkonsistenan yang sama kedepannya.

RA94