Kurang lebih empat tahun lagi Presiden SBY akan mengakhiri masa jabatannya. Waktu empat tahun kedepan merupakan masa yang krusial bagi Presiden ditengah kondisi ketidakstabilan negara dalam segala aspek kehidupan. Ketidakstabilan akhir-akhir ini membuat masyarakat semakin tajam mengkoreksi pemerintahan yang dipimpim presiden sby, seakan masyarakat ingin segera mendapatkan pencerahan dengan pergantian secepatnya.
Kondisi diatas diperkeruh oleh sikap beberapa menteri yang dianggap kurang memadai dalam menyikapi isue-isue vital dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Ada empat isue vital yang membuat Presiden khawatir terhadap pencitraan pengakhiran masa jabatannya sampai 2014 nanti, yaitu:
1. Isue Rekening Polisi Gendut, kurang disikapi secara memadai oleh Menkopolhukam
2. Isue Sengketa Daerah Perbatasan antara Indonesia dengan Malaysia, kurang disikapi secara memadai oleh Menlu dan Menpan
3. Isue Remisi dan Grasi, kurang disikapi secara memadai oleh Men Hum dan Ham
4. Isue Ancaman Hukuman Mati terhadap TKI di Malaysia, kurang disikapi oleh Menlu serta Men Hum dan Ham
Keluhan inilah yang disampaikan presiden saat sidang kabinet paripurna dikantor Presiden, senin yang lalu.
Keluhan Presiden pun didukung oleh Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) yang diketuai Kuntoro Mangkusubroto, dengan memberikan rapor merah terhadap kinerja beberapa menteri dalam Kabinet Bersatu II. Berdasarkan penilaian UKP4, perihal Reshuffle Kabinet merupakan hak prerogatif dari Presiden.
Anggota DPR Fraksi PPP Romahurmuzy mengatakan, sejak era Kabinet Indonesia Bersatu (KIB), Presiden SBY selalu memberikan sinyal terlebih dahulu sebelum melakukan Reshuffle. Presiden SBY pun diminta untuk tidak melakukan kosmetikisasi dramatisasi dengan mengilmiahkan ketidakpuasan terhadap menteri yang akan diganti, karena dengan begitu hanya akan menghabisi energi publik serta mengintimidasi dan menghantam menteri tersebut di mata publik.
Berdasarkan pengalaman sebelumnya, Presiden SBY dapat dikatakan telah memberikan sedikit sinyal perihal Reshuffle kabinet nya. Reshuffle bertujuan untuk menjaga kestabilan situasi dan kondisi negara sampai akhir masa jabatannya. Sinyal ini telah dibaca oleh beberapa partai koalisi SBY, dan mereka pun sudah menyiapkan nama kandidat menteri baru dari kader partainya, untuk mewarnai Reshuffle ini bila benar terjadi nantinya.
