Dalam beberapa hari ini penulis menemukan fenomena yang menarik perhatian, meski sebenarnya juga ada keraguan untuk membahasnya. Karena, sudah banyak orang yang memperbincangkannya, dan sepertinya mereka sudah memiliki opini yang cukup seirama.
Apa itu?
Tentang konflik kepentingan.
Betul, ini menyinggung tentang viralnya tindakan staf khusus (stafsus) Presiden RI, Joko Widodo yang semuanya berasal dari generasi milenial. Jujur saja, penulis belum mengetahui apa kinerja stafsus milenial tersebut sejak resmi dibentuk pada 21 November 2019.
Antara penulis yang kudet atau memang kinerja mereka masih step by step, membuat performa mereka (seperti) belum saatnya untuk muncul ke permukaan.Â
Hal ini cukup berbeda jika dibandingkan dengan tuntutan kinerja yang harus cepat terwujud dari para menteri pada kabinet baru Presiden Jokowi di periode keduanya sebagai Kepala Negara Indonesia.
Lalu, mengapa mereka akhirnya kembali viral setelah kabar tentang pengangkatan dan besaran gaji mereka per bulan?
Tentu semua sudah tahu, bahwa viralnya mereka saat ini diawali dengan kontroversi surat edaran ke seluruh camat di Indonesia. Kabarnya surat edaran itu dibuat oleh salah satu stafsus presiden.
Kurang lebih polemiknya adalah seputar kewenangan dan adanya dugaan terkait pemanfaatan jabatan di struktur pemerintahan terhadap kepentingan pribadi. Salah satunya dengan penjalinan kerja sama antara pemerintah daerah dengan perusahaan yang dimiliki stafsus.
Masyarakat pun heboh. Banyak opini dan tuntutan untuk mundur bergemuruh, membuat stafsus tersebut harus mempertimbangkan masa depannya di jabatan tersebut.
Apakah dia harus mundur dan lebih fokus terhadap perusahaannya, atau tetap bertahan?
