Belakangan ini di jagat maya, terdapat narasi-narasi keluh kesah tentang kemacetan yang ada di jalan poros nasional, Trans Sulawesi. Yang dituding menjadi penyebab kemacetan adalah penguasa jalanan alias buruh yang bekerja di kawasan industri sekitar yaitu kawasan PT IMIP (Indonesia Morowali Industrial Park).
Melansir dari metrosulteng.com pada Sabtu (23/10/2021), seorang warga bernama Erni mengeluhkan bahwa akibat kemacetan yang ada di Trans Sulawesi menyebabkan pengiriman usaha dagangannya menjadi terlambat. Lebih lanjut ia pun mengatakan bahwa seharusnya jalanan diperlebar, diperluas agar tidak macet.
Yang seolah dilupakan, bahwa senyatanya buruh PT IMIP juga merupakan warga sekitar yang terdampak akibat dari kemacetan. Belum sampai ke tempat kerja tetapi mereka sudah lelah fisik dan lelah batin harus berkutat dengan kemacetan setiap harinya.
Jalanan adalah salah satu fasilitas publik. Tidak tepat rasanya bila hanya membebankan persoalan ini hanya ke satu pihak. Baik perusahaan dan pemerintah idealnya rembuk duduk bersama dan pembicaraan penyelesaiannya. Publik pun juga jangan hanya 'terima jadi', perlu juga proaktif berperan serta dalam penyelesaian masalah  ini, tetapi apakah itu pernah terjadi?
Dari pihak perusahaan, tentunya mereka sudah merasakan bahwa kemacetan di Trans Sulawesi juga berefek pada pekerjanya. Terlebih kawasan industri ini adalah bagian dari Objek Vital Nasional (Obvitnas) dan Proyek Strategis Nasional (PSN). Kegiatan perindustrian perlu melibatkan banyak tenaga kerja, terlebih dengan digencarakannnya upaya hilirisasi industri untuk memajukan perekonomian negara lebih baik.
PT IMIP pun kemudian melakukan berbagai upaya-upaya. Diantaranya yaitu membuat lokasi area parkir baru yang terletak di kawasan bandara PT IMIP. Hal ini untuk mengurai kepadatan akses keluar masuk yang tidak menumpuk di satu titik. Selain itu, PT IMIP juga menuruti imbauan dari pemerintah untuk mengatur ulang jam kerja karyawan agar tidak bentrok dengan lalu lalang pengguna umum jalan Trans Sulawesi.
PT IMIP lebih lanjut bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah juga memikirkan upaya jangka panjang untuk mengatasi kemacetan ini, yakni dengan pengembangan Jalan Nasional di Morowali, jalan alternatif lain selain jalan Trans Sulawesi.
Hal ini juga dikonfirmasi oleh Kepala Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Ir. H. Syaifullah Djafar yang mengatakan bahwa nantinya pengembangan Jalan Nasional Morowali akan difokuskan di Kecamatan Bahodopi sampai ke perbatasan Sulawesi Tengah -- Sulawesi Tenggara.
Selain itu titik di sekitar kawasan PT IMIP seperti di Desa Fatufia, pihak pemerintah akan melakukan peninjauan apakah perlu dilakukan pelebaran jalan atau pembuatan jalur underpass/flyover.
Yang publik harus sadari, kedua belah pihak baik itu perusahaan dan pemerintah telah mengupayakan bahkan dengan jangka pendek dan jangka panjang. Rencana jangka pendek sudah dilakukan dan beberapa karyawan mengatakan bahwa meski durasi kemacetan dan panjang kemacetan sudah berkurang namun kemacetan itu masih tetap ada.
