- "Saudara semuanya, hrs kepo. Sekali lagi harus kepo. Pingin tahu, pingin ngerti. Jangan rutinitas, jangan monoton. Saudara harus kepo terhadap perkembangan IPTEK, kepo pada informasi, kepo pada dinamika lapangan. Jangan kepo pada mantan pacar"Â #KepoBerfaedah
Begitu salah satu cuitan netizen menuliskan kembali pesan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo kepada Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) hasil seleksi 2017 yang pagi tadi dikumpulkan di Gelora Bung Karno (GBK) Istona Senayan Jakarta . Alhasil pesan "kepo" ala Jokowi itu menjadi perbincangan netizen dengan hastag #KepoBerfaedah dan menjadi trending topic sore ini di Twitter.
Selain menangkap positif pesan kepo Presiden, tidak sedikit juga netizen yang berstigma negatif mengartikan pesan itu, bahkan mengaitkannya dengan utang negara
Dan ternyata pesan "kepo" ala Presiden itu dimaksudkan agar CPNS 2017 sebagai birokrat-birokrat muda untuk kepo terhadap pengetahuan dan dinamika dunia, baik dari aspek sosial, ekonomi, dan politik.
- "Ingat kalian harus bekerja dengan integritas, layani masyarakat dengan cepat, jangan persulit pelayanan, jauhi budaya birokrasi, harus kepo pengetahuan, update terhadap dinamika dunia, jangan bekerja monoton sekadar rutinitas, bekerja ciptakan inovasi, buat perubahan, kalian punya tanggung jawab memajukan bangsa ini, kemajuan NKRI salah satu satunya begantung dari kinerja birokrat bangsa," pesan Presiden kepada CPNS 2017 (dikutip dari laman www.bkn.go.id)
Jadi pesan itu disampaikan presiden kepada 33.155 CPNS hasil seleksi CPNS 2017 dalam forum Kuliah Umum Presiden yang digelar pagi ini.
Yang menarik justru komentar-komentar netizen yang menghubungkan momentum Kuliah Umum Presiden kepada CPNS 2017 pagi ini dengan perhelatan Pilpres 2019. Sah-sah saja sih jika muncul dugaan itu, mengingat Pilpres semakin mendekat, dan Presiden Joko Widodo sudah dideklarasikan akan kembali maju pada pertarungan Pilpres mendatang.
Namun sebelum berkomentar secara parsial, kita juga harus cari tahu alias kepo tentang kapasitas seorang presiden memberi pesan kepada birokrat. Jadi di Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS mencantumkan bahwa presiden merupakan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) tertinggi bagi seluruh ASN di Indonesia tanpa terkecuali.
Melihat dari aspek itu, tidak ada yang salah dengan presiden memberi pesan kepada CPNS, hanya saja momentumnya bertepatan dengan jelang Pilpres, ditambah momen kayak gini untuk pertama kalinya digelar oleh pemerintah. Jadi tidak heran bila memunculkan dugaan-dugaan lain. Mungkin pemerintah bisa gelar pertemuan serupa setiap menyambut CPNS, supaya tidak mengundang prasangka.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H