Pengelolaan Kawasan Pasca Konflik"Papua".

[caption id="attachment_162864" align="alignleft" width="300" caption="permukiman di papua pasca konflik"][/caption]

Kepulauan Indonesia tersebar merata dari Sabang hingga ke Merauke dengan keragaman suku, budaya, ras dan agama yang berbeda. Namun tetap satu wilayah Republik Indonesia, tidak ada perbedaan antara satu suku dengan yang lainnya. Pemerintah melakukan pemerataan yang sama ke semua pelosok daerah di negeri ini, baik itu pemerataan pembangunan, hak asasi dan kepentingan lainnya agar semua rakyat Indonesia dapat hidup sejahtera di bumi pertiwi ini. Tetapi hal tersebut berbeda dari yang terjadi di berbagai daerah dalam kurun beberapa tahun belakangan ini. Tidak semua daerah merasakan pemerataan pembangunan dan rakyat masih banyak yang tidak hidup sejahtera. Walaupun Negara ini sudah merdeka selama 66 tahun, tetap saja masih banyak rakyat yang miskin, kelaparan, tidak mendapatkan kesempatan bersekolah, tidak memiliki rumah, dan yang lebih menggiris hati masih banyak terjadi perang yang menyebabkan korban dan penderitaan yang tidak ada habisnya untuk rakyat Indonesia. Sehingga banyak daerah – daerah tertinggal yg diakibatkan karena konflik dan tidak adanya perhatian dari pemerintah pusat. Namun setelah adanya otonomi daerah yang dilakukan pemerintah, pemerataan pembangunan ekonomi tersebut mulai terkendali kecuali daerah yang terkena konflik seperti Papua yang memiliki otonomi khusus.

[caption id="attachment_162865" align="alignleft" width="300" caption="masyarakat papua"]

13262053051153864318

[/caption]

Papua butuh perhatian ekstra pemerintah pusat. Sebagai wilayah paling timur Indonesia, Papua selama ini dikenal mengalami ketertinggalan dari daerah lainnya di Nusantara. Masyarakat di sana belum bisa disebut sejahtera kendati di bawah tanahnya terdapat kekayaan yang luar biasa. Ke depan, pemerintah perlu merumuskan kesejahteraan rakyat Papua dengan pendekatan pembangunan melalui kebijakan agar tercapainya solusi tepat atas ketidakadilan yang berlangsung lama ini. Percepatan pembangunan Papua meski telah diikuti perjalanan sepuluh tahun Undang-undang No 21/2011 tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua, ternyata tidak menyelesaikan kemelut dan harapan keadilan rakyat Papua. Sebaliknya, konflik terus berjalan tetapi tidak direspon pemerintah dengan agenda pembangunan yang mampu menyentuh permasalahan pokok. Inilah akibat rangkaian konflik dan pemicu utama tidak mampu dijawab dengan cepat dan tepat oleh pemerintah. Dengan demikian pembangunan yang direncanakan pemerintah tak pernah melahirkan kenyamanan, apalagi kemenangan rakyat Papua.

Dari permasalahan tersebutterdapat beberapa langkah meredam konflik Papua, antara lain membangun sekolah-sekolah milik Negara sampai dengan tingkat menengah atas sebanyak mungkin dengan kualitas yang baik. Sekolah ini penting untuk proses pembudayaan dan pengajaran. Pembangun infrastruktur jalan yang menjangkau sampai ke pelosok-pelosok Papua. Pembangunan infrastruktur disana harus dijadikan program nasional, dengan kualitas nasional. Program sosial kemasyarakatan, penanggulangan kemiskinan dan kesenjangan kepada pemerintah daerah, karena Pemda lah yang tahu kebutuhan masyarakat. Pemerintah pusat harus memfasilitasi terbentuknya Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang menguasai aset dan kekayaan daerah. Menciptakan dialog secara terus menerus dengan berbagai kelompok di Papua, dengan komitmen jangan ada kekerasan dalam bentuk apapun. Tentara mesti dikurangi disana, polisi untuk menjaga keamanan yang diperbanyak.

Percepatan Pembangunan ini akan menyelaraskan pemerataan pembangunan di Papua dan menyelesaikan permasalahan konflik komunal di daerah tersebut. Sehingga hal ini dapat mengembalikan tatanan perkotaan papua seperti kota-kota lainnya di Indonesia. Sehingga tidak adalagi percepatan pembangunan yang terhambat di pelosok negeri yang dikarenakan masalah konflik. semua masyarakat butuh keamanan dan kenyamanan hal itulah yang harus diwujudkan pemerintah dan pihak-pihak lainnya.