Trade Off Analysis sebagai Teknik Evaluasi Kebijakan Publik

Novia Destriani (3609100006) Tugas Individu Teknik Evaluasi Pembangunan TRADE OFF ANALYSIS SEBAGAI TEKNIK EVALUASI KEBIJAKAN PUBLIK I.    DESKRIPSI TEKNIK ANALISA Menurut Crissman et al. (1998), Trade-Off Analysis (TOA) merupakan proses merancang untuk mengintegrasikan pembuat keputusan kebijakan publik dan stakeholders lain dengan sekelompok pakar untuk menyediakan informasi yang bersifat kuantitatif dalam mendukung pengambilan keputusan. Pada saat ini banyak peneliti telah mencoba menggunakan Trade-off analysis sebagai alat untuk pengambilan keputusan yang melibatkan banyak ragam stakeholders dengan banyak kepentingan dan kegunanaan (multy use). Yang menarik dalam pengelolaan berbagai kepentingan ini adalah harus dilakukan secara bijak dan tidak ada yang dimenangkan atau dikalahkan (win-win solution). Analisis Trade-off sebagai alat bantu pengambilan keputusan sangat dirasakan manfaatnya dalam memahami konflik penggunaan sumberdaya dan keinginan stakeholders dalam pengelolaan sumberdaya  tersebut. Stakeholders akan dilibatkan untuk mempertimbangkan strategi pengelolaan dan menentukan prioritas dalam pengelolaan. Penerapan trade-off dapat dilakukan pada berbagai bidang kajian, baik dalam bidang pertanian, perikanan dan kelautan, farmasi kedokteran, telekomunikasi, transportrasi, pertambangan dan energi, kehutanan, pariwisata, dan lain-lain. Sehingga ketika analis kebijakan publik diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang menyangkut banyak stakeholders maka penggunaan trade-off akan sangat membantu. Analisis trade-off telah digunakan oleh Brown et al., (2001) pada Participatory Zone Decision Making di Caribbean. Yeo dan Ang (2001) mencoba melakukan trade-off antara strategi bisnis dan lingkungan dengan menggunakan The Analytical Hierarchy Process (AHP). Brown et al. (2001) melakukan trade-off berbagai kepentingan pada pengembangan Bucoo Reef Marine Park (BRMP) dengan konversi terhadap data skala rasio. II.    METODE ANALISA Untuk mendapatkan gambaran riil tentang analisis trade-off akan diberikan contoh analisis kebijakan pemanfaatan suatu kawasan. Dalam rangka memperolah alternatif kebijakan dalam pengelolaan suatu kawasan konservasi, digunakan trade-off analysis melalui tahapan analisis stakeholders, dan tahap analisis multi kriteria berikut dibawah ini. A.    Analisis Stakeholders Brown et al. (2001), Analisis Stakeholders adalah sistem pengumpulan informasi dari individu atau sekelompok orang yang berpengaruh di dalam memutuskan, mengelompokkan informasi dan menilai kemungkinan konflik yang terjadi antara kelompok-kelompok berkepentingan dengan areal dimana akan dilakukan trade-off. Untuk melakukan analisis stakeholders participatory diperlukan beberapa tahapan, yaitu : 1)    Identifikasi Stakeholders Untuk mengidentifikasi stakeholders digunakan metoda Continuum dari mulai dari tingkat mikro ke tingkat makro, diperoleh pengengelompokan stakeholders sebagai : a.    Tingkat Internasional b.    Tingkat Nasional c.    Tingkat Regional d.    Tingkat Lokal 2)    Menentukan Kategori Stakeholders Dalam Kelompok Prioritas Pengelompokan stakeholders tergantung pada tingkat kepentingan dan pengaruhnya terhadap proses pengambilan keputusan, yakni : primary stakeholders, secondary stakeholders, dan external stakeholders (Gambar 2). a.    Primary Stakeholders b.    Secondary Stakeholders c.    External Stakeholders 3)    Mekanisme participatif dari beberapa kelompok stakeholders Dalam proses participatory diperlukan beberapa mekanisme berbeda beda terhadap beberapa kelompok stakeholders, seperti : 1.    Konsultatif/wawancara secara individu terhadap pengambil keputusan mengenai pengelolaan kawasan (secondary stakeholders) yaitu: para pimpinan instansi pemerintah yang terkait, para pengusaha, pimpinan organisasi kemasyarakatan (LSM) yang terkait, baik pada nasional maupun regional 2.    Participatory terhadap stakeholders yang berada di dalam kawasan dan stakeholders yang dipengaruhi oleh pengelolaan kawasan pada tingkat lokal 3.    Pengisian kuesioner terhadap kelompok pakar dan ilmuwan, baik para pakar dari masyarakat, perguruan tinggi, LSM maupun pemerintah. B.    Analisis Multikriteria Analisis multikriteria akan menyediakan kerangka analisis yang mengkaitkan antara isu permasalahan dan tujuan pengelolaan di masa datang, dan dalam kajian ini akan menggunakan pendekatan rezim (regim approach). Dalam pendekatan rezim ke tiga kriteria yakni: ekonomi, sosial, dan ekologi masih dikelompokkan lagi menurut sub kriteria Tahapan yang perlu diperhatikan dalam melakukan analisis multikriteria adalah sebagai berikut : 1)    Menentukan Skenario Pengelolaan Berbagai skenario pengelolaan dapat dihasilkan dari tahap perencanaan konservasi kawasan (eco-region). Skenario pengelolaan yang dibuat (dihasilkan) haruslah mampu menjelaskan dampak ekonomi, sosial budaya, dan ekologi bila suatu kebijakan pengelolaan tersebut diambil. Mengacu pada Brown et al. (2001), yang melakukan/menentukan skenario ke depan bagi pengembangan pariwisata (tourism development) dan pengelolaan lingkungan (environmental management) untuk Buccoo Reef Marine Park. Ada 4 (empat) skenario (A, B, C dan D) yang dibuat dengan 3 kriteria meliputi ekonomi, sosial, dan ekologi yang masingmasing memiliki beberapa sub kriteria. 2)    Penentuan Kriteria dan Penilaian Dampak Dalam penentuan kriteria dan pendugaan dampak digunakan 3 kriteria yaitu: ekonomi, sosial, dan lingkungan. Namun demikian, ke tiga kriteria tersebut perlu didiskusikan dengan para pakar, pejabat atau stakeholders yang terkait agar nantinya memudahkan dalam pengumpulan data. Penilaian dampak dapat diperoleh dari hasil diskusi dengan para pakar dan stakeholders yang berpengaruh dan memiliki kepentingan dalam pengambilan keputusan dengan analisis stakeholders maupun dari data sekunder. Analisis stakeholders adalah sistem pengumpulan data dengan berbagai cara dengan melibatkan stakeholders dalam diskusi agar mereka mengungkapkan pilihannya baik melalui rapat terbuka, diskusi atau kuesioner dan pendekatan yang dipakai adalah pendekatan partisipasi. Data yang telah terkumpul dari hasil analisis stakeholders menjadi bahan analisis multikriteria. Metode Rezim yang akan digunakan pada analisis multikriteria memerlukan dua masukan data yaitu (1) matriks dampak; dan (2) kumpulan bobot yang menyertai efek-efek dari nilainya. Matriks dampak mewakili nilai indikator dari kriteria yang diperkirakan untuk masing-masing skenario. Indikator yang akan dinilai dapat diambil dari berbagai sumber yaitu pendapat pakar dan pengambil keputusan dan masyarakat diperoleh dari hasil analisis stakeholders. Selanjutnya akan dilakukan penyusunan peringkat pilihan dengan pembobotan dampak. Peringkat bobot dari pilihan pengembangan akan dibandingkan dengan peringkat yang tidak berbobot sebagai masukan pengambilan keputusan. 3)    Penentuan Skor Sebelum penentuan skala (scalling), terlebih dahulu memilah-milah apakah kriteria merupakan suatu pengambangan yang bermanfaat (a benefit) atau suatu kehilangan (a cost). Dari suatu ukuran kriteria akan memberikan makna yang berbeda. Misalkan kriteria aksesibilitas (local access), bagi kelompok stakeholders semakin tinggi masyarakat lokal mengakses sumberdaya alam, maka akan semakin menimbulkan kerusakan (cost). Sebaliknya, semakin tinggi masyarakat lokal mengakses sumberdaya alam bagi pengambil keputusan, semakin tinggi manfaat (benefit) yang dapat diperoleh masyarakat. Setiap kriteria (ekonomi, sosial, ekologi) memiliki nilai skor terendah 0, dan tertinggi 100. Bila kriteria yang paling sedikit yang menyukai dinilai 0, sebaliknya yang paling banyak menyukai dinilai 100. Berbeda halnya bila peneliti harus menghadapi kriteria “benefit” atau kriteria “cost”, maka digunakan rumus berikut :

Dimana: Xs = nilai skor X = nilai yang akan ditransformasi ke dalam skor Xmax = nilai maksimum Xmin = nilai minimum 4)    Melibatkan Pilihan Stakeholder Dalam Penyusunan Peringkat dari Skenario Kebijakan. Jika pilihan dari kelompok stakeholders berbeda-beda dalam identifikasi dan analisis, maka akan menghasilkan prioritas yang akan mengubah posisi ranking dari skenario sebelumnya. Pilihan stakeholders dari management priority yang berbeda dapat dilakukan dengan berbagai cara. Informasi yang dikumpulkan dapat berbentuk data yang berbeda seperti : data nominal, ordinal, interval atau ratio akan diubah menjadi ranking dari masing-masing skenario. 5)    Mengidentifikasi Bobot Peringkat Skenario Dalam pembobotan peringkat skenario terdapat dua tahapan, yaitu: pembobotan kriteria dan pembobotan sub kriteria. Bobot dari kriteria menunjukkan prioritas pengelolaan, sedangkan bobot dari sub kriteria menunjukkan tingkat kepentingan dari sub kriteria dalam kelompok kriteria. Dengan mengalikan ranking management priority dengan skor yang ada pada masing-masing kriteria, bila dijumlahkan akan menghasilkan bobot dari skenario. Hasil dari evaluasi kebijakan dengan metode rezim ini adalah peringkat skenario, sehingga dapat dipilih skenario mana yang paling diinginkan. 6)    Penilaian Terhadap Skenario-skenario Sebagai tahap akhir akan dilakukan penilaian secara menyeluruh terhadap skenario-skenario yang ada. Kinerja dari berbagai skenario diperbandingkan, kemudian mengkomunikasikannya dengan para pengambil keputusan. III.    REVIEW TEKNIK ANALISA Trade off dikatakan sebgai suatu alat atau instrument yang dapat digunakan dalam suatu evaluasi kebijakan publik dengan tidak melihat unsur-unsur yang lebih berat didalamnya. Asumsi dasar yang digunakan dalam teori trade off adalah adanya informasi asimetris yang menjelaskan keputusan struktur kebijakan yang diambil oleh suatu pemerintahan, yaitu adanya informasi yang dimiliki oleh pihak manajemen suatu pemerintanan dimana dapat diinformasikan ke publik. Menurut waktu, alat analisis TOA ini dapat dilakukan baik pada tahap perencanaan (ex-ante), pelaksanaan (on-going) dan pasca-pelaksanaan (ex-post). Mengapa demikian? Karena diketiga tahap tersebut memerlukan parameter dan partisipasi stakeholders: 1.    Tahap Perencanaan (Ex-ante) Keterlibatan stakeholders dalam menetapkan rencana pembangunan untuk memilih menentukan skala prioritas dari berbagai alternatif dan dan kemungkinan cara mencapai tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya 2.    Tahap Pelaksanaan (On-going) Keterlibatan stakeholders pada saat pelaksanaan program sudah selesai dengan tujuan untuk menilai hasil pelaksanaan program 3.    Tahap Perencanaan (Ex-ante) Keterlibatan stakeholders pada saat setelah pelaksanaan proyek/program rencana berakhir dengan tujuan untuk melihat apakah pencapaian (output/outcome/impact) program mampu mengarasi masalah yang ingin dipecahkan dan untuk menilai efektivitas, efesiensi dan manfaat dari proyek/program tersebut. Trade off analysis ini memiliki beberapa keuntungan  bagi pengguna nya dalam menentukan dan mengevaluasi kebijkan publik, namun juga memiliki kekurangannya yang dapat mengakibatkan ketidak optimalan suatu program, berikut kekurangan dan kelebihannya: Kelebihan: 1.    Melibatkan pemangku kepentingan sehingga dapat dipastikan bahwa pengambil keputusan mengajukan pertanyaan penting dan menganalisis asumsi dan resiko sesuai keahliannya dan mewakili masing-masing kepentingan yang ada 2.    Melibatkan pemangku kepentingan dalam proses perencanaan dan monitoring 3.    Ketika digunakan secara dinamis, TOA merupakan alat manajemen efektif untuk memandu implementasi, monitoring dan evaluasi Kekurangan: 1.    Suatu program kebijkan dengan resiko kegagalan besar dapat memiliki kerugian yang besar. 2.    Analisis ini memakan biaya yang banyak, lambat dan kurang akurat jika penggunaannya dalam suatu proggram kebijakan hanya untuk menentukan kekurangan dari program ini. Referensi: Anonim, 2001. Trade-Off Analysis. Department of Agricultural Economics and Econoics Montana State University. Laboratory of Soil Science and Geology Wageningen University. International Potato Center. International Potato Center and International Fertilizer Development Center. (Di download dari Internet). Brown, K.; Tompkins, E. and Adger, W.N. 2001. Trade-Off Analysis for Participatory Coastal Zone Decision Making. ODG DEA. Csserge. UEA Norwich. (di download dari Internet). Kismartini, Analisis Trade Off Sebagai Alat Analisis Kebijakan Publik, 2010