Terkait Tanda Tangan Palsu DPRD

* Banyak "Utusan" Minta Sahabuddin Berdamai Sahabuddin Thoha. PINRANG -- Sejak mencuat pemalsuan tandatangan milik legislator PKS DR Sahabuddin Thoha M.Agr, pada bulan April lalu, tidak sedikit orang yang mengaku sebagai utusan beberapa pihak berkepentingan, yang datang menemui anggota Komisi II DPRD Pinrang tersebut, agar menghentikan dan mencabut laporannya terkait tandatangannya yang dipalsukan, pada empat dokumen perjalanan dinas yang menggunakan anggaran tahun 2011 lalu, yang kemudian menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada LPH 2011 lalu. "Sejak memasukkan laporan ke Badan Kehormatan (BK) terkait pemalsuan tandatangan milik saya, sudah ada beberapa yang datang meminta agar saya tidak meneruskan masalah tersebut. Selain utusan-utusan dari pihak berkepentingan yang tidak perlu saya sebutkan identitasnya," ungkapnya. Tidak hanya itu, Sahabuddin juga mengakui adanya beberapa rekannya sesama anggota DPRD yang ikut memintanya agar tidak ngotot meneruskan kasus tersebut. Bahkan, katanya, lima dari anggota BK DPRD, diantaranya ada yang menemuinya sdecara khusus demi menghentikan langkahnya untuk mengejar pelaku pemalsuan tandatangan miliknya, yang diperkirakan telah merugikan keuangan negara sekitar Rp18 juta. "Dari utusan-utusan yang mendatangi saya, ada yang terang-terangan siap memberi uang sebagai membayar jika kasus tersebut tidak saya teruskan. Tapi masalah ini tidak sesederhana yang mereka fikir," jelasnya. Bahkan, kata Sahabuddin lagi, beberapa hari terakhir, pihaknya banyak menerima masukan dan tudingan dari sesama anggota DPRD, karena dinilai tidak loyal terhadap lembaga dan tega terhadap anggota DPRD lainnya, yang diduga terlibat dalam pemalsuan tandatangan tersebut. "Mereka berfikir saya tega, sementara tidak ada yang kasihan dengan saya, karena sayalah yang korban dalam kasus ini," ujarnya. Selain pemalsuan dokumen surat perintah perjalanan dinas (SPPD) anggaran tahun 2011 yang mencatut tandatangan miliknya, kata Sahabuddin, kasus yang diduga kuat melibatkan oknum anggota DRPD dan pejabat di Sekretariat DPRD Pinrang tersebut, juga ikut mencatut namanya dalam beberapa tiket perjalanan dinas palsu, baik itu yang harganya digelembungkan maupun yang aspal alias asli tapi palsu. Sejak desakan banyak pihak agar pihak kepolisian menuntaskan kasus pemalsuan tandatangan legislator yang dikenal vokal tersebut, tidak satupun dari unsur pimpinan di DPRD yang mau berkomentar. Ketua DPRD bahkan terkesan menghindari kejaran wartawan dengan semakin sering melakukan kunjunga ke wilayah pegunungan, selain tidak mengaktifkan telepon selularnya. Hal yang sama dilakukan Ketua BK DPRD H Alimuddin Ngaru, yang belakangan menolak memberi komentar terkait kasus yang ikut ditangani pihaknya sejak delapan bulan lalu tersebut, namun belum membuahkan hasil, hingga akhirnya dilaporkan ke kepolisian oleh salah satu LSM di Pinrang. (Darwiaty H Ambo Dalle)