Interaksi Kesultanan Jambi dan Kolonial Belanda dapat kita runut sejak awal abad-17 ketika perdagangan negeri-negeri Selat Melaka sedang meningkat. Kesultanan Jambi dalam sejarah, berinteraksi dengan beberapa negara-negara Barat diantaranya Portugis, Inggris, Amerika, termasuk Belanda. Interaksi internasional ini terjadi berkat posisi Jambi sebagai pelabuhan lada utama hingga abad ke-17. Kesultanan Jambi menjalin hubungan dagang dengan Portugis sejak abad ke-16. Menurut Tome Pirez dalam catatannya Suma Oriental menyebut Jambi sebagai pemasok utama lada bagi Eropa kala itu. Spanyol di lain pihak, biarpun salah satu kekuatan kolonial yang dominan, namun Spanyol lebih fokus pada ekspedisi dan eksploitasi ke Amerika dan Filipina. Inggris sendiri melalui East India Company (EIC) diketahui berdagang dengan membawa tekstil dan emas dari India untuk ditukarkan dengan lada dari Jambi. Adapun interaksi antara Jambi dan Amerika Serikat terjadi pada 1852 ketika seorang penjelajah Amerika, Walter Murray Gibson tiba di Jambi dalam upaya mencari sekutu bagi Amerika di wilayah jajahan bangsa Eropa. Posisi dan peran Kesultanan Jambi seperti dijabarkan wajib dikaji lebih lanjut, mengingat tidak seperti kesultanan sumatera lainnya seperti Siak dan Aceh, Jambi adalah sebuah kesultanan yang relatif kecil baik secara luas wilayah dan kekuatan.
Kesultanan Jambi pertama kali berinteraksi dengan Belanda pada 1615, ketika kapal Wapen van Amsterdam dan Middelburg dikapteni Abraham Strek tiba di Tanah Pilih dalam upaya perizinan pembukaan loji dagang VOC di Jambi. Saat itu Jambi dipimpin oleh Pangeran Keda gelar Sultan Abdul Kahar. Kontrak dagang pertama Belanda dan Jambi ditandatangani pada tahun 1643 di bawah Kekuasaan Pangeran Depati Anom gelar Sultan Abdul Jalil gelar Sultan Agung. Diketahui Belanda berperan penting sebagai sekutu Jambi selama Perang Jambi-Johor (1661-1681). Intervensi Kolonial Belanda mengubah berbagai aspek dalam struktur pemerintahan Jambi, termasuk kendali atas perdagangan rempah-rempah, pengaruh dalam pemilihan sultan, pembatasan kekuasaan sultan, intervensi dalam konflik internal, dan bahkan dalam pembangunan infrastruktur di Kesultanan Jambi. Hubungan Kesultanan Jambi dan Kolonial Belanda cenderung fluktuati, namun seiring waktu menguntungkan Belanda, dari semula mitra dagang menjadi monopoli, dari semula sama-sama negara berdaulat menjadi negara protektorat dan negara protektor.
Kesultanan Jambi menjalin hubungan diplomatik dengan Kolonial Belanda dari pembukaan Kantor Komisari Loji VOC pertama di Pecinan, Tanah Pilih pada 1616 hingga aneksasi akibat Perang Jambi (1858-1904). Dalam rentang waktu tersebut, Belanda memiliki andil penting dalam sejarah Jambi. Belanda bersikap hipokrit dan oportunis dalam interaksinya dengan Jambi. Jatuhnya harga lada dan maraknya perompakan di pesisir Jambi Dilihat dari Intervensi Belanda pada Perang Jambi-Johor (1661-1681), Masalah Tembesi (1681), Insiden Kumpeh (1690) yang berujung pada Perang Saudara Jambi (1690-1709), dan Perjanjian Rawas yang menjadikan Jambi sebagai negara protektorat Belanda. Segala upaya kolonialisme dan Imperialisme Belanda ini tentunya mendapat perlawanan dari Jambi, puncaknya pada Perang Jambi, dimana Jambi dipimpin Sultan Thaha Syaifuddin berusaha merestorasi kemerdekaan penuh Jambi dari tangan penjajahan Belanda.
SEJARAH DALAM CATATAN KOLONIAL
Merujuk The Archives of the Dutch East India Company (VOC) and the Local Institutions in Batavia (Jakarta) karya G. L. Balk dkk dari situs sejarah-nusantara.anri.go.id, Sejarah Jambi terdokumentasi pada arsip Hoge Regering (Pemerintahan Agung) Kasteel Batavia. Sejarah dokumen-dokumen ini tidak begitu jelas, hampir tidak ada dokumen yang selamat dari sebelum tahun 1620-an, kondisi perang menjadi alasan utama. Arsip tersebut juga tidak menyimpan surat-surat asli, tetapi hanya salinan dari surat asli yang telah melalui proses transkripsi dan translasi. Dokumen asli mungkin telah kehilangan nilai setelah diterjemahkan kemudian dibuang atau bahkan diberikan sebagai hadiah kepada pihak yang berminat. Situasi serupa ditemukan dalam arsip East India Company (EIC) yang sekarang disimpan di Arsip Kantor India di British Library, di mana hampir tidak ada surat-surat asli dalam bahasa Melayu atau dari kerajaan asing lainnya.
Selama abad ke-18, pekerjaan di kantor Sekretariat Umum menanjak pesat. Kepala Juru Tulis menulis surat permohonan kepada Hoge Regering agar jajaran Juru Tulis di Generale Secretarie, yang pada waktu itu berjumlah 34 orang, ditingkatkan. Pekerjaan tulis-menulis telah meluas bukan main. Kepala Juru tulis mencatat dalam kurun waktu 100 tahun, jumlah bab notulen singkat bertambah dari 51 menjadi 261. 1781, bagian-bagian arsip yang rusak karena serangga dibersihkan. Pada 1792 sekretaris sekali lagi mengirim surat berhubungan dengan beban kerja kantor, di samping itu, dia menyatakan bahwa pengawasan terhadap arsip-arsip sama sekali tidak memadai. Ia memandang perlu sekali para archivaris segera menyusun sebuah daftar inventaris. Daftar Inventaris tersebut diserahkan pada tahun 1793. Pada waktu itu pun diputuskan untuk membuang berkas-berkas yang tidak terpakai (sekali lagi terutama surat-menyurat dengan kantor-kantor cabang). Pada 8 mei 1801 Hoge Regering membentuk komisi untuk meninjau arsip-arsip dan perpustakaan pemerintahan. Komisi ini pun memberikan saran agar dokumen-dokumen yang tidak terpakai dimusnahkan saja (khususnya surat-surat masuk dari kantor-kantor cabang, lampiran-lampiran pada resolusi-resolusi dari kurun waktu 1678-1797, dan dokumen-dokumen yang berasal dari Direktur Pembangunan Benteng-benteng, Gedung-gedung, dan Bangunan air). Daftar inventaris baru ini (yang sama sekali tidak lengkap) baru diterima pada tahun 1804, dan sama sekali tidak memuaskan.
Kedatangan Inggris Membawa perubahan besar. Dibawah Deandels, pada 1808 fungsi Archivaris dihapus dan jumlah Juru Tulis berkurang. Ketika Benteng Batavia dibongkar, dilakukan pembersihan besar-besaran pada arsip yang tersimpan disana. Selama masa pendudukan Inggris tersebut, Pastor P. Wedding, Pustakawan Bataviaasch Genootschap secara resmi bertindak sebagai pengelola arsip. Pada kenyataannya, dari 1814 sampai 1826, tugas pengelola arsip dilakukan oleh seorang Juru Tulis, D. A. Tempel. Dengan keputusan tanggal 19 Februari 1819 no. 19, pengawasan arsip-arsip lama menjadi tanggung jawab langsung Algemeen Secretarie (Sekretaris Umum). Keputusan ini tetap berlaku sampai pengangkatan J. A. van der Chijs menjadi landsarchivaris. Selama rentang waktu tersebut, terjadi beberapa kali pemindahan lokasi penyimpanan arsip.
