kenapa indonesia gagal dalam menanggulangi kemiskinan?

menurut data statistik (BPS) yang membahas tentang tingkat kemiskinan, terdapat fakta bahwa pada bulan maret 2006 jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan mencapai 39,90 juta jiwa, atau sebanyak 17,75% dari jumlah total penduduk indonesia. sudah banyak program-program yang dicanangkan pemerintah namun belum ada yang membuahkan hasil. selama ini yang kita lihat penyebab program-program pemerintah belum juga membuahkan hasil dikarenakan pemerintah masih berfokus menyalurkan bantuan-bantuan untuk golongan orang miskin. juga adanya pemahaman yang masih kurang tepat tentang apa itu kemiskinan. upaya pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan adalah hak untuk seluruh masyarakat indonesia. yang dimaksudkan adalah pemerintah harus dapat berusaha dengan maksimal untuk memenuhi seluruh hak-hak masyarakatnya. yang termasuk didalamnya adalah hak atas pendidikan, layanan kesehatan, tempat tinggal dan pekerjaan yang layak. 

upaya pemerintah indonesia dengan program-program yang di canangkan atau yang sudah direalisasikan untuk menanggulangi kemiskinan selama ini belum berhasil mengatasi masalah kemiskinan di indonesia. hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yang mendasar, seperti belum meratanya pembangunan di berbagai aspek, sampai saat ini pembangunan masih berfokus pada pertumbuhan ekonomi dan juga kurangnya mempertimbangkan persoalan-persoalan kemiskinan yang multi dimensi. metode-metode yang di gunakan untuk memahami masalah kemiskinan dengan maksud agar dapat menyelesaikan masalah sehingga menghasilkan solusi masih belum sampai menggali akar penyebab dari munculnya masalah kemiskinan.

data dan informasi kemiskinan yang akurat dan memang benar adanya dangat diperlukan untuk dapat memastikan dan sebagai tolak ukur apakah program-progam pemerintah sebagai upaya penanggulangan kemiskinan ini berhasil atau tidak. dalam keakuratan data dan informasi mengenai kemiskinan harus menyentuh sampai ke tingkat yang paling kecil seperti daerah atau komunitas. masalah utama yang muncul yang berhubungan udengan data mikro adalah data tersebut belum tentu juga relevan atau nyata dengan kondisi daerah, data tersebut juga hanya dapat mengukur dampak namun belum dapat melihat akar penyebab dari timbulnya masalah kemiskinan ini. 

dalam proses menentukan keputusan perlu adanya data-data sekiranya apa yang menjadi jawaban apa yang menjadi akar penyebab timbulnya masalah kemiskinan agar dapat mengambil keputusan yang tepat sasaran dan dapat berhasil menanggulangi masalah kemiskinan. data-data tersebut harus peka dan sensitif terhadap banyak fenomena yang terdapat di sekitar seperti fenomena kemiskinan dan kesejahteraan individu, keluarga, atau dalam lingkup sosial yang lebih besar atau makro. fenomena yang perlu di kaji yang berkaitan dengan masalah kemiskinan seperti faktor penyebab timbulnya masalah kemiskinan dan pemahaman mengenai gejala kemiskinan serta dampak-dampak dari masalah kemiskinan itu sendiri. 

berarti dapat kita lihat dari penjelasan diatas masalah pemerintah dalam melaksanakan program penanggulangan kemiskinan adalah mengenai data-data yang belum valid mengenai kemiskinan itu sendiri yang malah sebenarnya data-data itu sangat dibutuhkan oleh pemerintah agar dapat berupaya dalam menyelesaikan masalah kemiskinan. sehingga disini perlu diadakannya sistem pengelolaan informasi dan komitmen dari pemerintah dalam penyediaan dana secara berkelanjutan untuk membangun sistem pengelolaan data informasi tersebut. dengan adanya dana daerah untuk sistem pengelolaan informasi mengenai kemiskinan, pemerintah dapat menghemat biaya pengeluaran karena dengan adanya pengelolaan sistem data informasi, pemerintah dapat melakukan kebijakan yang tepat sasaran dan tidak salah arah. hal ini juga dapat membantu pemerintah dalam melakukan pembangunan melalui program-program yang tepat. 

dan juga, koordinasi dan kerja sama pihak-pihak terkait juga sangat penting, baik dalam lingkup lokal sampai nasional, agar program penyaluran dana bantuan dari pemerintah yang di peruntukkkan untuk rakyat miskin dapat tersalurkan dengan baik dan tersebar menyeluruh. dalam usaha pemerintah untuk mengatasi masalah kemiskinan terdapat berbagai inpres yang diluncurkan yaitu inpres perhubungan, inpres kesehatan, inpres desa tertinggal (IDT) , dan bangdes. banyak juga program-program lain dalam bidang pemberdayaan contohnya seperti Program Pembinaan dan peningkatan Pendapatan Petani dan Nelayan Kecil (P4K), Program Tabungan dan Kredit Usaha Kesejah teraan Rakyat (Takesra - kukesra), Program Pengembangan Kecamatan (PPK),Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP), Program Pembangunan Prasarana Pendukung Desa Tertinggal (P3DT), dan masih banyak lainnya. hampir semua departemen mempunyai program-programnya sendiri untuk membantu mengatasi masalah kemiskinan. program-progtram yang dilaksanakan pemerintah pun juga sudah mencapai trilyunan rupiah.

kurangnya perhatian pemerintah indonesia terhadap kelompok usaha kecil atau mikro dan menengah dibandingkan dengan usha-usaha makro mengakibatkan ketidak seimbangan struktur perekonomian indonesia. unit-unit usaha besar dalam perkembangannya umumnya kurang dapat merangkul unit-unit usaha yang mikro atau kecil dan menengah. mereka kurang saling membuat hubungan yang saling memperkuat dalam usaha meningkatkan kesejahteraan. 

tolak ukur kemiskinan yang di atur di pusat belum 100% memadai dalam upaya menyelesaikan masalah kemiskinan di lingkup lokal. namun data dan informasi yang ada di pusat malah menjadikan kebijakan yang salah sasaran atau salah arah karena data yang di imput tidak menyentuh daerah dalam lingkup yang kecil sehingga data tersebut tidak dapat dikunakan sebagai acuan atau objek penghilatan dalam menentukan keputusan pembuatan kebijakan untuk mengentas kemiskinan. itu sebabnya tidak hanya data informasi kemiskinan di tingkat makro saja yang di perlukan namun data informasi kemiskinan di tingkat makro pun penting. tetapi, data informasi dari lingkup lokal juga perlu di integrasikan atau di lihat kesesuaiannya dengan data informasi lingkup nasional. strategi atau upaya menumbuhkan ekonomi dalam waktu yang cepat yang tidak di barengi dengan pemerataan merupakan strategi yang salah besar yang dilakukan para pemimpin negara, seperti di indonesia. dalam menjalankan strategi ini pinjaman luar negeri menjadi iming-iming sumber pembiayaan. pada dasarnya malah sering terjadi ketidaksesuaian antara paket pembangunan yang dianjurkan dengan kebutuhan nyata masyarakat. kebijakan-kebijakan moneter dan fiskal juga tidak berkubu pada rakyat miskin, tidak nbertanggung jawabnya dalam hal pengelolaan sumber daya alam, dan lain-lain