Keempat, reformasi sistem manajemen dan teknologi informasi. BPJS Kesehatan perlu meningkatkan efisiensi operasional melalui digitalisasi sistem pengelolaan klaim, data peserta, dan pemantauan iuran. Sistem yang lebih transparan dan terintegrasi akan membantu mengurangi kebocoran anggaran serta memudahkan pengawasan terhadap arus kas dan pelayanan.
Kelima, evaluasi segmentasi iuran yang lebih adil. Untuk mengurangi beban masyarakat kelas bawah, BPJS dapat mempertimbangkan penyesuaian iuran berdasarkan kemampuan ekonomi peserta. Sistem subsidi silang yang lebih jelas, di mana kelompok berpenghasilan tinggi membayar lebih untuk menutupi kekurangan di kelompok berpenghasilan rendah, dapat diterapkan dengan tetap menjaga asas keadilan.
Terakhir, komunikasi yang transparan dengan masyarakat. Isu kenaikan iuran sering kali menjadi kontroversial karena kurangnya pemahaman masyarakat tentang alasan dan manfaat yang mendasarinya. BPJS Kesehatan bersama pemerintah perlu membuka ruang dialog yang lebih luas dengan masyarakat, menyampaikan kondisi keuangan secara transparan, dan memberikan informasi yang jelas tentang langkah-langkah yang diambil untuk memperbaiki layanan.
Dengan kombinasi solusi ini, diharapkan BPJS Kesehatan dapat keluar dari tekanan keuangan tanpa memberikan beban yang berlebihan kepada masyarakat, sekaligus memastikan layanan kesehatan yang berkualitas tetap tersedia bagi seluruh peserta.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H
