Mengkaji Ideologi Grass Root ala PDI Perjuangan di Era Digital

Penulis : David Putra Setiawan

Dosen pengampu : Saeful Mujab, S.Sos, M.I.Kom

Abstrak

Artikel ini mengkaji ideologi gerakan Grassroots di era digital. Gerakan Grassroots (akar rumput) adalah suatu pendekatan politik yang menekankan secara aktif partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan politik dan pembentukan kebijakan. Sebagai partai politik terbesar di Indonesia, PDI Perjuangan menggunakan strategi ini untuk membangun infrastruktur dan memobilisasi populasi yang besar. Di era digital yang ditandai dengan kemajuan pesat dalam teknologi informasi dan komunikasi, gerakan Grassroots telah mengalami transformasi yang signifikan. Internet, media sosial, dan alat komunikasi digital lainnya menyediakan cara yang nyaman bagi orang untuk berinteraksi, berbagi informasi, dan mengatur tindakan kebijakan. PDI Perjuangan telah menggunakan platform digital ini untuk membuat jangkauan dan pengaruhnya. 

Namun, meski penggunaan teknologi dan gerakan Grass Root di era digital memberikan manfaat yang signifikan, ada beberapa masalah yang harus diatasi. Privasi data, berita palsu, dan polarisasi politik hanyalah sebagian kecil dari masalah kritis yang harus ditangani. Alhasil, hal ini juga berimplikasi pada upaya PDI Perjuangan untuk mengatasi persoalan tersebut, serta edukasi kebijakan dan kampanye informasi. 

Namun, meski penggunaan teknologi dan gerakan akar rumput di era digital memberikan manfaat yang signifikan, ada beberapa masalah yang harus diatasi. Privasi data, berita palsu, dan polarisasi politik hanyalah sebagian kecil dari masalah kritis yang harus ditangani. Alhasil, hal ini juga berimplikasi pada upaya PDI Perjuangan untuk mengatasi persoalan tersebut, serta edukasi kebijakan dan kampanye informasi. Artikel ini berharap untuk memberikan pemahaman yang baik tentang bagaimana Grassroots ideology ala PDI Perjuangan dapat diterapkan di era digital. Dengan memanfaatkan teknologi secara efektif dan mengatasi masalah yang ada, gerakan akar rumput dapat menjadi aset berharga dalam hal mobilisasi publik, partisipasi politik, dan pemerintahan demokratis di Indonesia.

Latar Belakang

Iklim politik Indonesia sekarang di tengah era digital dan post-truth pun memberi dampak mendalam yang menguji sikap kepemimpinan serta karakter orang Indonesia. Era digital dimulai dengan berkembangnya internet yang memudahkan pengiriman informasi jarak jauh, kemudian diikuti dengan berkembangnya smartphone dan media sosial di Indonesia. Menurut Hill dan Sen (1997), internet telah menjadi komoditas nasional pada masa pasca perang berkat upaya Kementerian Pertahanan dan tokoh-tokoh seperti B. J. Habibie. 

Popularitas internet yang terus meningkat telah mempengaruhi pemikiran beberapa pembuat kebijakan pada periode saat ini untuk melakukan investasi besar-besaran dalam pengembangan internet di Indonesia. Agenda investasi internet di abad 21 ini adalah untuk memperkuat nasionalisme dan patriotisme di Indonesia yang kini dipantau oleh berbagai sensor pemerintah.

Walaupun Iklim politik Indonesia di bawah rezim yang menuntut konten bersifat politik untuk menguatkan nasionalisme dan patriotisme, Internet Pada awalnya, ada respon positif yang ditunjukkan dengan hadirnya internet (warnet) dan konten-konten lain yang bertransformasi digital seperti buku dan koran. Akhirnya, Orde Baru menjadi titik berangkat argumen retrospektif pertumbuhan Internet di Indonesia. Internet dan peredaran informasi sangat bermanfaat baik bagi pemerintah maupun masyarakat umum. Sebagai kelanjutan, Hill dan Sen (1997, p. 67) menyatakan bahwa tujuan Internet adalah untuk menyebarkan konten untuk menumbuhkan nasionalisme dan patriotisme di kalangan warga melalui Hankam-net, sehingga mengurangi risiko rezim sebagai akibat dari pengaruh globalisasi.

PDIP sendiri terbentuk dari penggabungan lima partai politik yang salah satunya adalah Partai Nasionalis Indonesia. Secara umum, penyertaan tiga parpol dimaksudkan untuk memperkuat posisi PDIP sebagai partai terbesar di Indonesia saat itu. Identitas orang biasa juga ditentang, begitu pula dengan kehadiran politik PDIP di setiap provinsi di Indonesia. Alhasil, faktor-faktor tersebut menjadi indikator penting bagi perkembangan dan implementasi kebijakan PDIP di internal partai. Hal ini menjelaskan bagaimana sosok Megawati mampu menjaga stabilitas internal partai sejak Orde Baru hingga sekarang.