Dalam literasi kekuasaan dan pengelolaan organisasi publik, seperti Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), terdapat berbagai dinamika kekuasaan yang tidak selalu terlihat jelas. Salah satu dinamika ini adalah hubungan simbiosis antara Gubernur, Direktur Utama (Dirut) BUMD, dan Komisaris BUMD, yang dapat memiliki implikasi mendalam pada pengelolaan daerah dan perekonomian. Dalam konteks literasi politik, relasi berbasis kedekatan personal seringkali lebih mendominasi daripada penunjukan yang didasarkan pada prestasi atau reputasi profesional.
 1. Sebelum Menjadi Gubernur: Membangun Jaringan Dukungan Politik
Sebelum seorang calon terpilih menjadi Gubernur, ada proses penciptaan jaringan yang menghubungkan calon dengan orang-orang yang memiliki pengaruh di bidang bisnis dan ekonomi, termasuk di dalam BUMD. Dalam konteks ini, calon gubernur biasanya lebih mengutamakan koneksi personal dan relasi loyalitas dibandingkan kriteria berbasis kompetensi atau reputasi publik.
- Politik Koneksi: Di tahap ini, calon Gubernur mencari individu-individu yang dapat berperan dalam mendukung kampanye dan ambisi politiknya. Orang-orang yang dikenal dengan baik, seperti teman lama, kolega, atau mereka yang pernah berkontribusi dalam perjalanan politiknya, cenderung mendapat prioritas untuk menduduki posisi penting. Literasi di sini menunjukkan bahwa politik kerap kali mengandalkan familiaritas daripada meritokrasi.
- Kepentingan Politik di Balik Dukungan: Dalam upaya mendapatkan dukungan finansial dan jaringan dari BUMD, calon Gubernur mungkin membangun hubungan yang saling menguntungkan dengan calon Komisaris atau Dirut BUMD. Dukungan tersebut bisa berupa komitmen untuk memberikan proyek-proyek besar kepada BUMD yang bersangkutan setelah Gubernur terpilih.
 - Negosiasi Tersembunyi: Pada tahap ini, ada negosiasi informal yang terjadi di balik layar. Penunjukan ke posisi strategis di BUMD sering kali dijanjikan kepada orang-orang yang sudah dikenal atau yang memiliki keterkaitan erat secara politik dengan calon Gubernur, terlepas dari apakah mereka memiliki prestasi atau reputasi profesional yang unggul.
 Literasi Politik:
Dalam narasi literasi politik, hal ini menunjukkan bahwa kekuasaan sering kali berfungsi melalui jaringan sosial yang kuat. Pengetahuan tentang bagaimana "sistem bekerja" --- yaitu, bahwa kedekatan personal lebih penting daripada prestasi --- adalah bagian penting dari memahami bagaimana kekuasaan dalam birokrasi dijalankan.
 2. Saat Menjadi Gubernur: Memperkuat Kedekatan dengan Penunjukan
Ketika seorang calon resmi menjabat sebagai Gubernur, kekuasaan eksekutifnya memberikan wewenang penuh untuk melakukan penunjukan pejabat strategis di dalam BUMD, termasuk Direktur Utama dan Komisaris. Dalam konteks literasi, penunjukan ini biasanya lebih banyak didorong oleh loyalitas daripada pencapaian objektif. Hal ini sering kali disebabkan oleh keinginan Gubernur untuk memastikan orang-orang yang ia percayai berada di posisi kunci.
- Penunjukan Berbasis Kedekatan: Gubernur cenderung memilih individu yang sudah ia kenal secara pribadi, atau yang pernah terlibat dalam mendukung kepentingan politiknya, ketimbang menunjuk seseorang karena prestasi atau rekam jejaknya di industri. Literasi kekuasaan mengajarkan bahwa penunjukan ini bukan hanya soal keahlian, tetapi soal siapa yang dapat dipercaya untuk menjaga stabilitas politik.
