Nampaknya Jokowi telah membuat keputusan tepat saat menunjuk Ketua Pelaksana pada Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Ini sekaligus memberi sinyal bahwa Menteri BUMN tersebut aman dari reshuffle. Mana mungkin diberi tugas seberat itu jika bukan orang yang dianggap mampu dan dipercaya.
"Jokowi merasakan ada frekuensi yang sama dengan beliau soal sensitivitas Erick Tohir dalam menghadapi krisis kesehatan dan krisis ekonomi sekarang ini. Erick Tohir punya sense of crisis yang sama dengan Presiden Jokowi," kata Dewan Pakar Indonesia Maju Institute (IMI), Lukman Edy, sebagaimana dikutip dari laman jpnn.com.
Kelihatan jelas bahwa presiden melihat bahwa diantara para Menteri di kabinetnya, Erick-lah yang paling cepat, kreatif dan tidak banyak cincong dalam menghadapi krisis sekarang. Bahkan berani melawan kepentingan politik yang sempat ramai, yaitu keinginan jabatan komisaris dari kader partai tertentu. Dia jelas menolak, namun dengan halus tentunya, silahkan ditulis dalam bentuk surat, agar ada dasarnya ditunjuk sebagai komisaris. Jawaban yang cerdas. Mana ada partai berani menerbitkan surat demikian. Hehe
Memang sedari awal, Jokowi memang 'klik' dengan  Erick Tohir ini. Pada masa kampanye, Jokowi menunjuk dia menjadi Ketua Tim Kampanye Nasional Koalisi Pendukung Jokowi. Dan kepercayaan itu dibayar lunas dengan terpilihnha kembali Jokowi pada periode kedua. Ini tentu berkat tangan dingin dari Erick Tohir saat melaksanakan operasional tim kampanye.
Pun sebelumnya, Jokowi telah menguji Erick Tohir dalam gelaran Asian Games 2018 lalu. Sebagai Ketua Pelaksana (INASGOC), Erick Tohir sukses menorehkan catatan emas dengan suksesnya Asian Games terselenggara di Indonesia. Raihan prestasi melampaui target awal. Tentu ini membanggakan Indonesia, dan Jokowi puas dengan kinerjanya itu. Yang tidak kalah penting, Erick bahkan mampu melaksanakan Asian Games dengan berhemat Rp. 3 triliun. Semula anggaran direncanakan Rp. 8 triliun, hanya digunakan Rp. 5 triliun.
Berkaca dari pengalaman ini, Jokowi melihat bahwa sekiranya Ketua Pelaksana diserahkan pada Menteri yang berasal dari Partai politik tertentu, agak riskan disisipi kepentingan politik. Selain mungkin Jokowi tidak meyakini kemampuan Menteri parpol, bisa jadi ini seakan menjadi jalan tengah, agar risiko pada partai politik tertentu bisa diminimalisir. Atau mungkin tidak ada Menteri dari partai yang mau.Â
Menjadi Ketua pelaksana satgas covid-19 ini bukan perkara mudah. Tidak semudah menjabat komisaris. Beban dan tanggung jawab besar harus dipikul. Bagaimana sekiranya gagal? Tentu nama partai akan terimbas. Lihat tuh gara-gara Menteri A, dari partai B, tidak jalan program pemulihan ekonomi kita.Â
Jika berhasil pasti maka bisa diklaim oleh partai B tadi, kader terbaik kami berhasil menjalankan tugasnya. Tentu dampak positif bagi elektabilitas partai tersebut. Bisa jadi politisi partai-partai memahami betul ini. Daripada mengambil risiko, lebih baik jangan.Â
