Mohon tunggu...
David Kurniawan Putra
David Kurniawan Putra Mohon Tunggu... Mahasiswa - mahasiswa

semangat

Selanjutnya

Tutup

Ilmu Sosbud

Pengaruh Politik Lokal Terhadap Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020

30 Juli 2021   11:04 Diperbarui: 30 Juli 2021   11:31 183
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Ilmu Sosbud dan Agama. Sumber ilustrasi: PEXELS

Pemilihan umum kepala daerah 2020 sering kali digaungkan istilah-istilah “ Politik Dinasti “ karena banyak sekali calon-calon yang berasal dari keluarga para elit elit politik baik itu lokal maupun nasional yang diduga memiliki peran penting pada proses kampanye hingga pemenangan calon. Hal ini tentu berkaitan dengan kebijakan-kebijakan tingkat lokal dan tingkat nasional agar tidak banyak menuai kontra. Faktor ini mungkin menjadi disalah satu faktor menigkatnya partisipasi politik masyarakat untuk memilih para calon pada pemilihan umum kepala daerah tahun 2020.

Para elit-politik baik itu ditingkat lokal maupun nasional ikut turun tangan untuk meningkakan partisipasi politik masyarakat tentunya denga kepentingan masing-masing. Sehingga hal ini tentu dapat menimbulkan gesekan-gesekan atau konflik antar elit. Kondisi geografis dan tradisi masyarakat yang berbeda-beda tentu akan berpegaruh pada proses kampanye atau pemilihan kepala daerah di tiap daerah. Sehingga hal ini dapat menimbulkan percikan-percikan atau konflik antar elit Sistem politik transisional juga dapat digunakan sebagai kerangka analisis. Masa transisi yang masih belum menunjukkan tingkat kemapanan dari segi prosedur dan proses politik yang menyebabkan terjadinya gejala persaingan yang tidak sehat dan konflik politik dalam perebutan kekuasaan.Sistem politik transisi dengan demikian dianggap ikut memberikan peluang bagi terjadninya eksperimen politik yang berbeda-beda ditingkat lokal serta memberi peluang. Apalagi ada gejala hasil proses politik di tingkat lokal seringkali tidak diterima olehmasa yang kontra maupun pemerintah pusat.

Gejala cacat hukum dari hasil proses politik di tingkat lokal seringkali tidak diterima oleh massa yang kontra maupun pemerintah pusat. Gejala cacat hukum dari hasil proses politikmenunjukkan kecenderungan seperti itu. Bila hal ini dieksploitasi dengan menggunakan massa dengan berbagai tipe diatas, bisa berubah positf maupun negatif. Tetapi, realitas politik lebih menunjukkan distorsi dari proses politik yang dapat berubah menajdi konflik Elite dankonflik horizontal. Konteks lokal perlu dipahami sebagai salah satu faktor terjadinya konflikkekuasaan. Sebagai contoh bentuk konflik antar elit yang pernah terjadi adalah pada Konflik
Antar Elite Politik Lokal.

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Ilmu Sosbud Selengkapnya
Lihat Ilmu Sosbud Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun