Mengapa kasus politik uang terus terjadi di Indonesia? Bagaimana cara mencegahnya? Kasus politik uang terus terjadi karena beberapa faktor. Yang pertama, faktor kesejahteraan rakyat. Hidup manusia pasti membutuhkan uang untuk membeli barang -- barang kebutuhan. Tapi, masih banyak rakyat Indonesia yang kurang mampu atau di bawah sejahtera. Mereka pasti membutuhkan uang untuk hidup. Mereka menjadi sasaran empuk dalam Politik Uang. Apalagi jumlah dari rakyat Indonesia yang kurang sejahtera cukup banyak sehingga bisa menaikkan jumlah suara dukungan.
Yang kedua, kualitas pendidikan rakyat Indonesia yang tergolong rendah. Dengan kualitas pendidikan rendah, maka membuat rakyat Indonesia mudah tertipu oleh para relawan yang memberikan uang. Mereka dengan mudah diiming-imingi. Hal ini membuat Politik Uang marak terjadi karena mereka menjadi sasaran empuk bagi para relawan.
Yang Ketiga, peraturan yang kurang maksimal. Banyak kasus Politik Uang yang belum tertangkap oleh pihak Bawaslu dan Polri. Oleh karena itu, Politik Uang terus terjadi karena peraturan yang tidak maksimal dan pengawasan yang kurang ketat.
Bagaimana pencegahannya? Yang paling sering dilakukan adalah patroli yang dilakukan oleh Bawaslu. "Kami lakukan di masa tenang, patroli anti-politik uang. Yang kemarin kami lakukan saat pilkada (pemilihan kepala daerah)," ujar Afifuddin, di Kantor Bawaslu RI, Jakarta Pusat, Senin (8/10/2018).
Selain itu ada pula cara lain yaitu sosialisasi. Daerah dengan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) menjadi sorotan Bawaslu. Tercatat ada 177 kabupaten/kota yang rawan politik uang. Bawaslu akan terus berkoordinasi pada daerah untuk menindak para pelaku politik uang.
Cara lain, yaitu dengan peran serta masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam pencegahan politik uang memiliki dampak yang besar bagi politik uang. "Persoalan politik uang, kami punya pandangan, tidak hanya didekati oleh hukum, tetapi harus dengan pendekatan kultural juga. Artinya kami akan mendorong partisipasi masyarakat untuk bersama-sama berani mengatakan no money politics," ujar Abhan seusai peluncuran IKP Pilkada Serentak 2018 di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Selasa (28/11).Â
Pendekatan hukum merupakan langkah terakhir bila peran masyarakat tidak berhasil. UU nomor 10 tahun 2016 sudah memberikan sanksi tegas terhadap pelanggaran politik uang.
Lalu apa hukuman bagi para pelaku politik uang? Dalam pasal 187 A UU Pilkada menegaskan bahwa baik pelaku maupun penerima uang akan mendapat hukuman .
Ayat (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 Ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah).
Ayat (2) menyatakan pidana yang sama diterapkan kepada pemilih yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Politik uang memang menggiurkan tapi politik uang itu salah. Kita sebagai rakyat Indonesia wajib menolak Politik Uang karena Politik Uang merupakan salah satu penipuan rakyat. Rakyat Indonesia sebisa mungkin ikut membantu Bawaslu dan Polri dalam mencegah Politik Uang. Harapan kita, rakyat Indonesia mampu menolak Politik Uang dan bagi para calon tidak melakukan Politik Uang. Mari bersama -- sama wujudkan Pemilu bersih tanpa Politik Uang untuk Indonesia yang lebih baik.
