Skandal Burning Sun yang mengguncang Korea Selatan pada tahun 2019 menjadi salah satu kasus hukum besar yang melibatkan selebritas, industri hiburan, serta dugaan kejahatan yang serius, seperti kekerasan seksual, narkoba, dan suap. Kasus ini menarik perhatian tidak hanya dari masyarakat Korea tetapi juga dari penggemar K-pop di seluruh dunia. Melalui lensa filsafat hukum positivisme, kita dapat memahami penerapan hukum dalam kasus ini.
Mazhab Hukum Positivisme
Positivisme hukum menekankan bahwa hukum adalah seperangkat aturan yang dibuat oleh otoritas yang sah dan harus dipatuhi tanpa mempermasalahkan nilai moral atau etika. Dalam pandangan ini, hukum merupakan perintah dari otoritas yang berwenang dan harus dijalankan terlepas dari apakah aturan tersebut dianggap adil secara moral. Para tokoh seperti John Austin dan H.L.A. Hart menyatakan bahwa hukum dan moralitas harus dipisahkan; yang menjadi fokus adalah bagaimana hukum ditegakkan berdasarkan aturan yang sudah ditetapkan.
Kasus Burning Sun
Skandal Burning Sun mencakup berbagai kasus kejahatan berat, termasuk penyalahgunaan narkoba, kekerasan, pelacuran, dan korupsi yang melibatkan polisi. Beberapa artis K-pop, termasuk Seungri, mantan anggota boyband Big Bang, terlibat dalam kasus ini. Seungri dituduh terlibat dalam penyediaan layanan prostitusi untuk investor asing serta penyuapan pihak kepolisian untuk menutupi pelanggaran yang terjadi di klub malam Burning Sun. Dalam hal ini, hukum Korea menuntut para pelaku berdasarkan undang-undang pidana yang berlaku.
Dari perspektif hukum positivisme, fokus utama dalam kasus ini adalah penerapan hukum yang berlaku secara tegas. Terlepas dari status selebritas para tersangka, hukum harus ditegakkan berdasarkan aturan yang sah, bukan berdasarkan opini publik atau faktor sosial lainnya. Jika terbukti bersalah berdasarkan hukum pidana Korea, para tersangka harus menerima hukuman sesuai dengan peraturan yang berlaku, tanpa memperhatikan apakah mereka populer di masyarakat atau tidak.
Argumentasi Mazhab Hukum Positivisme dalam Hukum di Indonesia
Meskipun kasus Burning Sun terjadi di Korea Selatan, penerapan mazhab hukum positivisme juga relevan dengan konteks hukum di Indonesia. Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia jelas mengatur berbagai kejahatan, termasuk tindak pidana yang mirip dengan yang terjadi dalam skandal Burning Sun, seperti korupsi, perdagangan manusia, dan penyalahgunaan narkoba.
Dalam konteks Indonesia, pendekatan positivisme hukum menekankan pentingnya penegakan hukum berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan oleh negara. Dalam kasus serupa di Indonesia, misalnya, kasus yang melibatkan figur publik atau selebritas, harus diselesaikan berdasarkan peraturan yang ada, tanpa dipengaruhi oleh tekanan publik atau faktor sosial lainnya. Selama ada bukti dan hukum yang jelas, tindakan yang melanggar hukum harus mendapatkan sanksi sesuai dengan undang-undang.
Kesimpulan
Melalui perspektif filsafat hukum positivisme, skandal Burning Sun dapat dianalisis sebagai contoh penerapan hukum yang tidak memandang status sosial atau moralitas para pelaku. Hukum diterapkan berdasarkan aturan yang sudah ada, tanpa mempertimbangkan opini publik atau nilai-nilai moral. Mazhab hukum ini menekankan bahwa keadilan harus ditegakkan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh otoritas hukum yang sah, dan bukan berdasarkan nilai-nilai subjektif masyarakat.
Artikel ini ditulis oleh Davilla Nasya Aulodia Ardhana untuk memenuhi tugas Sosiologi Hukum yang diberikan oleh Muhammad Julijanto, S.Ag., M.Ag. sebagai pengampu mata kuliah.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H
