Pernah dengar Gubernur DKI Jakarta berkata kasar? Tentu jawabanya adalah pernah. Bahkan sebagian mungkin mengatakan sering. Ada sebagian orang yang protes terhadap kata-kata kasar Ahok. Eits..tunggu dulu. Jangan salahkan Ahok bila berkata kasar.
Ada yang mengatakan bahwa pertahanan yang paling baik itu adalah menyerang. Filosofi itu dalam praktiknya pernah dilakukan oleh anak-anak kecil ketika sedang bermain dengan temannya. Pernahkah anda melihat seorang anak kecil tiba-tiba marah-marah duluan dengan menyalahkan temannya, padahal si anak itu yang berbuat salah? Ya..anak yang sedang marah-marah itu sedang mempertahankan diri agar tidak disalahkan, meskipun dia sendiri sadar bahwa sebenarnya dia yang salah. Sebelum dimarahi ya harus marah-marah duluan. Itu mungkin yang ada di benaknya.
Kembali ke Ahok. Jadi bila kita melihat Ahok marah-marah dan berkata kasar, jangan buru-buru menyalahkan dan berpikiran negatif terhadap Gubernur DKI, yang jadi pahlawan bagi kelas menengah di Jakarta itu. Bisa jadi itu dilakukan Ahok dalam konteks pertahanan diri. Sebalum dimarah-marahi ya marah-marah duluan. Biar semua takut, sehingga tidak ada lagi yang mengkritiknya.
Eits..emang Ahok salah apa kok perlu mempertahankan diri dari kritik publik dengan marah-marah duluan?
Sekali lagi Ahok tidak salah bila lahir sebagai orang non-muslim dan keturunan etnis tertentu serta kemudian menjadi Gubernur DKI Jakarta. Dalam konteks itu Ahok tidak salah. Namun, yang menjadi persoalan adalah model pembangunan yang diterapkannya. Ahoknomic, begitu saya menyebutnya. Ahoknomic adalah model pembangunan yang melayani kelas menengah dan mengabaikan kepentingan warga miskin serta keberlanjutan ekologi perkotaan.
Lho...lho...mana buktinya?
Masih ingat betapa bernafsunya Ahok membangun 6 tol dalam kota? Padahal dulu pada saat kampanye bersama Jokowi, dia menolak 6 tol lho. Bahkan saking bernafsunya membangun 6 tol dalam kota itu, dalam sebuah wawancara di Majalah TEMPO edisi 25 Agustus, Ahok mengakui bahwa ia telah ingkar janji. “Memang gue ingkar janji, lu mau apa? Tidak usah pilih gue lagi. Beres, toh,” ujar Ahok. Argumen Ahok adalah enam jalan tol itu dibutuhkan untuk angkutan barang logistik dan untuk menyambungkan Jakarta Outer Road. “Kalau itu tidak nyambung, tak ada guna,” kata Ahok.
Padahal, JORR (Jakarta outer ring road) berfungsi sebagai jalan pintas (by-pass) bagi lalu lintas komuter dari dan menuju wilayah Timur-Barat-Selatan tanpa harus memasuki tengah kota Jakarta. Dengan demikian, kemacetan tol dalam kota yang saat ini menjadi pemandangan sehari-hari diharapkan akan berkurang karena aliran kendaraan dari dan menuju daerah Bekasi, Bogor, dan Serpong Tangerang, dan daerah lainnya sekitar Jakarta yang selama ini melalui Jakarta Intra Urban Tol Road (JIUT/Tol Dalam Kota), sebagian akan teralihkan melewati jaringan JORR I.
JORRdirancang untuk angkutan barang agar tidak masuk dalam kota, alias langsung ke pelabuhan. Kalau disambungkan ke jalan tol dalam kota berarti tujuan awal dari JORR agar mengurangi beban lalu lintas di dalam kota justru dilanggar. Jalanan dalam kota akan semakin macet dan terjadilah bencana ekologis.
Apa kaitannya 6 tol dengan pelayanan terhadap kelas menengah dan pengabaian warga miskin kota serta ancaman bagi keberlanjutan ekologi perkotaan? Bencana ekologis itu terjadi karena pembangunan enam jalan tol itu akan semakin merangsang pertumbuhan penggunaan mobil pribadi di Jakarta. Studi kelayakan pembangunan jalan tol dalam kota Jakarta (PT. Pembangunan Jaya, Mei 2005) justru menyatakan bahwa setiap pertambahan jalan sepanjang 1 km di Jakarta akan selalu dibarengi dengan pertambahan kendaraan sebanyak 1923 mobil pribadi. Enam jalan tol dalam kota di Jakarta nantinya akan dibangun sepanjang 69,77 kilometer. Bayangkan berapa ratus ribu mobil lagi yang akan berkeliaran di Jakarta. Bisa dibayangkan pula, betapa tingginya peningkatan polusi udara sebagai akibatnya. Jadi sudah jelas, siapa pihak yang diuntungkan dengan pembangunan 6 tol itu? Ya benar...kelas menengah yang memiliki mobil pribadi. Dan warga miskin kota yang tidak punya mobil pribadi ya harus menerima untuk menghirup gas beracun dari emisi knalpot mobil-mobil milik orang kaya itu.
Hanya 6 tol? Tidak. Lihat pula proyek reklamasi pantai Jakarta yang mendapat restu dari Ahok. Nelayan-nelayan yang menjadikan laut sebagai sumber kehidupannya menjadi tidak penting dalam proyek reklamasi pantai itu. Pantai dan lautan yang menjadi sumber-sumber kehidupan dari nelayan nantinya akan ditimbun kemudian dibangunlah kawasan komersial baru dan pemukiman mewah. Siapa yang akan menikmati tanah hasil reklamasi itu, nelayan atau warga miskin kota? Bukan..bukan mereka yang akan menikmatinya. Namun, kelas menengah yang bisa membeli pemukiman mewah dan membelanjakan uangnya di kawasan komersial yang akan dibangun di atas tanah hasil reklamasi pantai Jakarta.
