Ijin Tambang Batu Bara, Siasat Oligarki Benturkan NU dengan Gerakan Lingkungan

Publik berharap Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU) berani menolak tawaran pemerintah untuk mengelola tambang batu bara. Pasalnya, Keterlibatan NU, sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesia dalam mengelola tambang akan berdampak buruk, bukan saja bagi NU namun juga bagi masyarakat secara umum.

Seperti diberitakan oleh berbagai media massa, Menteri Investasi sekaligus Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia berjanji akan segera memberikan izin usaha pertambangan atau IUP kepada PBNU. Pemberian ijin ini dilakukan setelah pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2024 pada akhir Mei lalu. 

Regulasi ini merupakan revisi atas PP Nomor 96 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Dalam regulasi terbaru itu, salah satunya, mengatur tentang pemberian wilayah izin usaha pertambangan khusus (WIUPK) kepada organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan. Dengan regulasi itu, ormas keagamaan memungkinkan untuk ikut serta mengelola tambang batu bara.

Pemerintah seperti hendak menjerumuskan NU  masuk dalam lingkaran industri kotor yang merusak lingkungan hidup.  Pembakaran batu bara berdampak pada meningkatnya emisi gas rumah kaca (GRK), penyebab krisis iklim. Krisis iklim ini telah menyebabkan berbagai bencana di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia.

Bukan hanya itu, tambang batu bara juga menyebabkan persoalan lingkungan hidup dan sosial bagi masyarakat sekitar. Tambang batu bara memiliki karakteristik yang merusak karena membuka lahan dan mengubah bentang alam secara luas. Karakteristik yang merusak itu tentu saja akan menimbulkan dampak terhadap lingkungan seperti penurunan kesuburan tanah, kualitas air, kualitas udara, terjadinya ancaman terhadap keanekaragaman hayati dan pencemaran lingkungan lainnya di sekitar area tambang.

Selain itu, saat ini banyak negara telah meninggalkan penggunaan energi fosil, termasuk batu bara, untuk beralih ke energi terbarukan. Pertanyaannya, kenapa pemerintah seperti menjerumuskan NU untuk mengelola industri yang sudah tidak memiliki masa depan? Jika alasannya kesejateraan rakyat, mengapa pemerintah tidak memberikan kesempatan bagi NU dan ormas keagamaan lainnya untuk mengembangkan energi terbarukan berbasis komunitas seperti pembangkit listrik tenaga surya, mikro hidro dan sebagainya?

Menurut penelitian Celios dan 350.org, yang berjudul Dampak Ekonomi dan Peluang Pembiayaan Energi Terbarukan Berbasis Komunitas menunjukkan bahwa energi terbarukan berbasis komunitas mampu menciptakan kontribusi terhadap PDB (Produk Domestik Bruto) sebesar Rp10.529 triliun selama 25 tahun.  

Penelitian itu juga mengungkapkan bahwa energi terbarukan berbasis komunitas juga mampu menurunkan angka kemiskinan hingga lebih dari 16 juta orang. Bukan hanya itu,  dari sisi ketenagakerjaan, energi terbarukan berbasis komunitas juga membuka peluang kerja sebesar 96 juta orang.

Upaya melibatkan ormas keagamaan dalam mengelola tambang batu bara adalah akal-akalan oligarki untuk melawan desakan transisi energi dengan membenturkan ormas keagamaan itu dengan gerakan lingkungan hidup. Dengan membenturkan ormas keagamaan dengan gerakan lingkungan hidup itu tangan oligarki tetap bersih. Terkait dengan itulah akan lebih baik bila PBNU menolak tawaran pemerintah untuk mengelola tambang batu bara yang beresiko secara sosial dan ekologis itu.