Indonesia adalah negara kepulauan dengan jumlah pulau sebanyak 17.504 pulau. Luas wilayah Indonesia seluruhnya adalah 5,2 juta km2, terdiri dari 1,9 juta km2 daratan dan 3,3 juta km2 lautan. Terdapat lima pulau besar di Indonesia adalah Sumatera dengan luas 480.793,28 km2, Jawa 129.438,28 km2, Kalimantan dengan luas 544.150,07 km2, Sulawesi 188.522,36 km2, dan Papua 416.060,32 km2.
Namun sudah sejak lama Jawa menjadi pusat pembangunan di Indonesia. Tak heran kemudian pulau ini menjadi pulau terpadat di Indonesia. Menurut Buku Informasi Statistik Pekerjaan Umum (BIS-PU) 2013 menyebutkan bahwa pada tahun 2012 menyebutkan bahwa 54,39 persen penduduk Indonesia ada di Jawa dan Bali. Sementara sisanya tersebar di pulau lainnya. Bahkan Pulau  Jawa  menjadi  salah  satu  daerah terpadat  di  dunia  dengan  jumlah  penduduk 132,76  juta  jiwa  dan  kepadatannya  mencapai 1.025  jiwa/km2.Â
Pembangunan infrastruktur yang selama ini terkonsetrasi di Jawa membuat pulau ini menjadi daya tarik warga Indonesia di pulau lainnya untuk mengadu nasib. Konsentrasi pembangunan dan penduduk di Jawa membuat pulau ini memiliki persoalan serius terkait dengan daya dukung lingkungan hidup. Kerusakan lingkungan hidup menjadi keniscayaan ketika pembangunan sudah melebihi daya dukung lingkungan hidup. Banjir di musim hujan dan kekeringan di musim kemarau adalah persoalan yang selalu muncul di Jawa dan Bali.
Kondisi itu nampaknya disadari pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mewujudkan pembangunan infrastruktur sentris dengan cara mengembangkan wilayah di luar pulau Jawa yang memiliki potensi sektor ekonomi, wisata, dan lainnya. Pembangunan infrastruktur yang mulai di geser ke luar Jawa membawa kedua manfaat sekaligus.Â
Pertama, mengeser pembangunan infrastruktur ke luar Jawa berarti akan mencetak pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru. Kue-kue pembangunan akan dibagi secara lebih adil dan merata di seluruh pulau di Indonesia. Kemakmuran akan terdistribusi dengan baik.
Kedua, dengan menggeser pembangunan infrastruktur ke luar Jawa, berarti mengurangi beban pulau ini.Daya dukung lingkungan hidup Pulau Jawa secara bertahap akan ditingkatkan. Artinya, Pulau Jawa akan terhindar dari ancaman bencana ekologis.
Namun, sebagai pembayar pajak di negeri ini, kita pun harus selalu mengawasai proyek pembangunan infrastruktur di luar Pulau Jawa ini. Jangan sampai pembangunan infrastruktur di luar Pulau Jawa itu mencotek pembangunan di Jawa yang melampaui daya dukung lingkungan hidupnya. Publik harus ikut mengawasi agar Kementerian PUPR memastikan bahwa pembangunan infrastruktur di luar Pulau Jawa sesuai dengan kaidah-kaidah pembangunan yang ramah lingkungan hidup dan Hak Asasi Manusia (HAM).