Sekarang lagi hangat-hangatnya masalah Ahok dan DPRD Jakarta, sehangat kopi pahit yang saat ini sedang saya minum, untuk sekian kalinya kita menyaksikan tayangan “story” bersambung yang tiap hari ditayangkan oleh berbagai media secara nasional. Menarik itu di simak, bagaimana ending cerita dari story tersebut, saya berharap story ini ada session satu, dua, tiga dan seterusnya agar para siluman yang berubah wujud ini bisa dibasmi. Lumayankan story ini menemani saya pada malam hari sambil menikmati kopi pahit atau cemilan sesuai kebutuhan para penonton.
Cerita ini dimulai saat Ahok seorang gubernur Jakarta “yatim piatu” tanpa pendamping partai menemukan anggaran siluman yang di susun oleh oknum DPRD Jakarta, padahal RAPBD tersebut sudah di e-budgeting yang mana sistem e-budgeting tersebut sudah berdasarkan kebutuhan kepala dinas di Jakarta, tidak tahu mengapa, anggaran sebesar 12,1 triliun ini yang seharusnya digunakan untuk program prioritas dialihkan menjadi program di dinas pendidikan seperti pengadaaan UPS dan alat kelengkapan sekolah yang bernilai fantastis. Mungkin para oknum DPRD tersebut merasa uang siluman tersebut perlu untuk mengantikan dana kampanye mereka, memenuhi utang/kredit atau sebagai gaya hidup DPRD yang sebagai “publik figur”. Citra DPRD Jakarta semakin buruk, seburuk tayangan sinetron yang menayangkan kisah cinta anak SD dan SMP pada tiap malam di salah satu TV swasta yang ditayangkan skala nasional.
Kasus ini kini masih bersambung, DPRD Jakarta melakukan hak angket, hak ini digunakan jika Ahok melakukan pelanggaran secara undang-undang yang berlaku, melanggar undang-undang karena rancangan APBD ini menurut salah satu anggota DPRD bahwa RAPBD merupakan rahasia negara, wow amazing, begitu rahasia banget sampai-sampai anggaran tersebut dimanfaatin oleh oknum DPRD Jakarta untuk bayar utang. Ahok juga tidak mau kalah, beliau melimpahkan kasus anggaran RAPBD 2015 bahkan APBD dari tahun 2013 hingga 2014 kepada KPK, kini story semakin menarik, saya semakin penasaran, kira-kira Ahok yang akan jatuh atau DPRD Jakarta yang jatuh berjamaah.
Keluar dari konteks Ahok dan DPRD Jakarta ini, sekarang yang menjadi pertanyaan bagi saya adalah, bagaimana dengan daerah di luar Jakarta seperti provinsi di jawa, kalimantan, sumatra, sulawesi, papua, bali, nusa tenggara, maluku atau provinsi mana saja dengan APBD dan RAPBD sekarang? Jangan-jangan seperti story yang di Jakarta itu ya? Atau ada kerjasama antara legislatif dan eksekutif di daerah yang ada di Indonesia?. Sepertinya Bung Ahok ini membuka mata masyarakat Indonesia, bahwa cara kerja korupsi salah satunya iyalah memanipulasi anggaran.
Hanya itu saja buat para pembaca kompas, kebetulan storynya mau mulai, jadi saya sudahkan dulu untuk menulis, jangan lupa buat para pembaca, selalu awasi wakil rakyat kita di daerah masing-masing, jangan sampai para siluman mengambil hak-hak kita.
“Saya bilang ke istri, jika nanti saya mati karena melawan korupsi, tulis di pusara saya Basuki Tjahaja Purnama: Mati adalah keuntungan. Jika perlu pakai tiga bahasa; Indonesia, Inggris dan Mandarin. Itu pun kalau mayat saya ketemu” (Basuki Tjahaja Purnama/Ahok)
