Rencana pelaksanaan konvensi oleh partai demokrat untuk menjaring pigur calon presiden bakal diusung pada pilpres 2014 menimbulkan tanda tanya, banyak pihak meragukan kebenaran konvensi ini untuk memilih bakal calon presiden terbaik, memiliki integritas dan kapabilitas. Kredibelitas penyelenggara konvensi juga dipertanyakan karena dianggap tidak menetapkan kriteria jelas tentang calon yang bakal dipilih. Selain kritisi yang muncul dari pihak yang berada di luar lingkaran partai demokrat, dari tokoh internal partai itu juga bermunculan gugatan.
Marzuki Alie, ketua DPR dan salah satu tokoh sentral partai demokrat, wakil ketua majelis tinggi partai democrat, mengkritik cara kerja komite konvensi partai demokrat yang dinilainya kurang memahami makna konvensi. Kerja komite konvensi dianggap justru mendegradasi makna konvensi, karena kriteria umum dan kriteria khusus calon yang bisa menjadi peserta konvensi belum disampaikan kepada publik, tetapi komite sudah membahas nama-nama calon.
Menurut Marzuki, sebaiknya Komite terlebih dulu menetapkan dan mengumumkan kriteria umum dan kriteria khusus calon yang akan mengikuti konvensi, sehingga publik mendapatkan gambaran jelas manfaat konvensi, komite selain diminta jangan sejak awal sudah menyebutkan banyak nama calon sebelum menetapkan kriteria. Marzuki Alie, konvensi calon presiden bukan sekadar untuk meningkatkan citra Partai Demokrat, tetapi harus benar-benar bisa mencari dan mendapatkan calon presiden untuk memimpin bangsa besar ini.
Mahfud MD mantan Ketua Mahkamah Konstitusi selain membantah bahwa ia meragukan keseriusan konvensi calon presiden partai democrat, mengakui bahwa keraguan itu datang dari tim politiknya. Mahfud mengungkapkan bahwa tim politiknya memberikan masukan kepadanya bahwa konvensi capres partai demokrat kurang berwibawa, hanya mencari juru kampanye, dan seperti tidak serius.
Ketidak jelasan aturan main dan kriteria ini menimbulkan keraguan bagi banyak pihak bahwa pelaksanaan konvensi hanya berorientasi kepada upaya memperbaiki citra partai democrat yang sedang terpuruk, upaya atau terobosan politik untuk mendapatkan kandidat presiden sangat diragukan, seperti halnya yang pernah dilakukan partai Golkarketika melakukan konvensi yang mempergunakan peraturan internal partai untuk menjamin berlangsungnya kepentingan subyektif para elite partai. Masyarakat juga ragu bahwa pelaksanaan konvensi hanya sarana atau jalan pintas pencitraan partai, padahal tetap mengutamakan kepentingan tokoh sentralnya, bahkan dikuatirkan hanya berupa strategi untuk memuluskan jalan bagi kerabat dekat tokoh sentral partai.
Partai demokrat, sebagai partai yang sejak awal didirikan oleh keluarga besar SBY, sampai hari ini masih sangat tergantung atas kepada kepentingan keluarga itu, apalagi dengan posisi SBY selain sebagai presiden sedang berkuasa, memiliki banyak jabatan di partai democrat, sehingga tidak dapat dinafikan peran sentralnya. Maka wajar jika pigur yang akan ikut konvensi partai democrat harus mendapat restu oleh SBY, hal ini juga diperjelas oleh Marzuki Alie kepada media, bahwa nama-nama calon peserta konvensi yang dihasilkan harus mendapat persetujuan majelis tinggi yang dipimpin Susilo Bambang Yudhoyono.
Menteri BUMN Dahlan Iskan yang baru saja mengumumkan kesiapan dirinya untuk maju mengikuti konvensi partai demokrat, terang-terangan mengungkapkan mengikuti konvensi partai demokrat setelah disetujui oleh SBY, bahkan Dahlan Iskan menyatakan bahwa SBY yang meminta dia untuk mengikuti konvensi.
Mencermati wacana yang sedang berkembang di seputar rencana pelaksanaan konvensi pemilihan bakal calon presiden yang akan di usung partai demokrat, menarik merenungkan apa yang ditulis oleh J. Kristiadi, dalam sebuah opini di harian Kompas, Kebimbangan publik terhadap kredibilitas konvensi harus dijawab dengan sikap dan langkah yang tepat, jelas, dan tegas.
Pertama, kalau Partai Demokrat berani menyelenggarakan konvensi sekadar alat politik kepentingan subyektif, pertaruhannya amat mahal. Partai demokrat akan melikuidasi dirinya sendiri.
Kedua, anggota Komite Konvensi harus terdiri dari tokoh-tokoh publik yang mempunyai integritas dan keterampilan melakukan seleksi sehingga dapat menggaransi konvensi bukan memenuhi agenda kepentingan Partai Demokrat semata.
Ketiga, kalau survei dilakukan sebagai langkah awal penjaringan, publik harus mendapatkan akses mengaudit data mentah dari survei tersebut. Keempat, aturan konvensi harus benar-benar berprinsip demokratis dan meritokratik.
