Formulasi Kebijakan dalam Dunia Pendidikan

Aktivitas-aktivitas sekitar formulasi adalah interaksi peranan antar peserta perumusan kebijaksanaan pendidikan, baik yang formal maupun yang tidak formal. Warna rumusan kebijaksanaan tersebut sangat tergantung seberapa besar para peserta dapat memainkan peranannya masing-masingdalam memformulasikan kebeijaksanaan. 

Dengan demikian, rumusan kebijaksanaan adalah karya group, baik group yang menjadi penguasa formal maupun yang menjadi mitra dan rivalnya. Mereka saling mengintervensi, saling melobi bahkan saling mengadakan bargaining. 

Suatu kebijaksanaan pendidikan dapat selesai ketika disahkan oleh peserta perumusan kebijaksanaa formal. Pengesahan tersebut dapat berupa penerbitan keputusan dan dapat berupa ketetapan, atau berupa undang-undang, dan peraturan pemerintah.

Rumusan kebijaksanaan menurut Imron, Ali (2012) mempunyai 2 aspek penting. Pertama, rumusan kebijaksanaan, termasuk kebijaksanaan pendidikan tidak mejelaskan keputusan spesifik atau hanya menciptakan lingkungan tertentu. Kedua, rumusuan kebijaksanaan, termasuk kebijaksanaan pendidikan, dapat dipergunakan menghadapi masalah atau situasi yang timbul secara berulang. 

Baca juga: Memahami Analisis Kebijakan dalam Dunia Pendidikan

Hal ini berarti bahwa waktu, biaya dan tenaga yang telah banyak dihabiskan, tidak sekedar dipergunakan memecahkan satu masalah atau satu situasi saja.

Prosedur Perumusan Kebijakan

Menurut Imron, Ali (2012) ada 4 prosedur yang dilakukan untuk merumuskan kebijaksanaan, termasuk kebijaksnaan pendidikan sebagai berikut.

Pertama, perumusan masalah kebijaksanaan pendidikan (educational policy problems). Perumusan masalah kebijaksnaan tersebut sangatlah penting karena sebagian besar waktu yang dihabiskan dalam memformulasikan kebijaksanaan tersebut berada di perumusan masalah ini. 

Kekeliruan dalam merumuskan masalah, berakibat pada langkah-langkah berikutnya, bahkan menjadi kelirunya formulasi kebijaksanaan. Karena itu harus berhati-hati, cermat dan teliti. Data-data, informasi dan keterangan yang didapat merupakan masukan dari banyak peserta, harus bisa diakomodasi secara serepresentatif mungkin.

Kedua, penyusunan agenda kebijaksanaan. Dari masalah-masalah yang dirumuskan, kemudian dipilih masalah-masalah dengan prioritas dari yang paling krusial sampai dengan yang paling tidak krusial untuk diagendakan. Pengurutan masalah dari yang krusial ke tidak krusial tersebut sangat penting karena tidak mungkin semua masalah dapat diagendakan. 

Baca juga: Kebijakan Penjaminan Mutu Pendidikan Indonesia, antara Harapan dan Kenyataan

Dengan demikian, masalah-masalah yang diagendakan tersebut dengan sendirinya haruslah masalah yang mungkin untuk diselesaikan. Ini mengingat hal-hal yang berkaitan dengan dengan kebijaksanaan tersebut berkonsekuensi logis bagi penyediaan sumber-sumber potensial baik yang bersifat manusiawi maupun non manusiawi (prasarana dan dana).