[caption id="attachment_416477" align="aligncenter" width="560" caption="Peta Timur Tengah (Dokumentasi)"][/caption]
Sebagai seorang Warga Negera Indonesia (WNI), saya sungguh sungguh tidak mampu mencerna ke arah mana Kebijakan Luar Negeri Republik Indonesia sekarang ini. Saya mengatakan sedang berada di persimpangan jalan. Sulit menemukan kata kunci ketika perubahan dan perkembangan dunia begitu cepat, terutama di Timur Tengah. Hal seperti ini berbeda jauh di masa-masa awal kemerdekaan Indonesia. Kita masih bisa memilih untuk berdiri di tengah-tengah, tidak memihak kepada kekuatan Barat atau Timur.
Perjalanan saya ke Irak, September 2014 lalu boleh dikatakan sebagai perjalanan yang tidak memunculkan kepastian. Perjalanan di tengah-tengah ketatnya penjagaan dan suasana tak menentu di Baghdad. Saya terhenyak sejenak, karena di sana tidak boleh berbicara tentang Saddam Hussein. Menurut saya, terlepas dari suka atau tidak, ia pernah memimpin Irak. Ia pernah didukung oleh Indonesia.
Perkembangan cepat ini pula berdampak terhadap kepemimpinan di Indonesia. Setelah Presiden Soekarno turun, Indonesia seakan-akan melihat ke Barat. Seakan-akan lebih mengartikan memang tidak jelas di mana posisi negara ini. Ya kita sepakat bahwa kebijakan luar negeri adalah pancaran kebijakan nasional sebuah bangsa. Tetapi ketika pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang menyarankan agar Presiden Suriah Bashar al-Assad mengundurkan diri dari jabatannya ketika disampaikan dalam pertemuan dengan ahli tafsir asal Suriah, Syekh Muhammad Ali Ash-Shobuni, di Istana Presiden Bogor, Senin, 7 Januari 2013 lalu, kita pun sedikit heran. Seakan-akan kita ikut campur dalam urusan negeri lain yang bertentangan dalam mukaddimah pembukaan UUD 1945.
Setelah ini juru bicara presiden, waktu itu Julian Aldrin Pasha seperti meralat ucapannya sendiri, "Saya luruskan bahwa yang saya maksud dalam bukan desakan Presiden Assad mundur namun akan lebih baik bila Presiden Bashar al Assad mundur demi menghentikan pertumpahan darah dan konflik di sana.” Kita tidak tahu.sejauh mana pengaruh ucapan ini berdampak terhadap hubungan Indonesia-Suriah, juga terhadap Iran dan Rusia yang sejauh ini mendukung kepemimpinan Presiden Bashar al Assad.
Memang benar, Suriah merupakan salah satu negara strategis, baik oleh negara-negara Timur Tengah, Rusia maupun Iran. Oleh negara Timur Tengah, negara ini selalu diincar Israel. Sebuah Dataran Tinggi Golan yang selama ini ingin diminta kembalikan oleh pihak Suriah, hingga sekarang tidak pernah dikembalikan Israel.
Oleh Rusia, Suriah dianggap negara penting dalam mempertahankan pangkalan angkatan lautnya. Iran pun demikian menganggap Suriah adalah sahabat akrab di Timur Tengah.
Kita sepakat kebijakan yang harus dilakukan Indonesia adalah ikut berperan langsung menciptakan perdamaian di Timur Tengah atau di dunia yang sedang bergolak. Namun demikian hendaknya upaya dilakukan jangan terjebak di antara dua pilihan. Membantu Suriah sedangkan di pihak lain membuka konflik dengan sekutu-sekutu Suriah lainnya.
[caption id="attachment_416485" align="aligncenter" width="180" caption="Mantan Menlu RI, Ali Alatas (Foto: Dokumentasi)"]
Kita masih ingat ketika Pasukan NATO menggempur Irak. Memasuki hari ketiga Menteri Luar Negeri RI waktu itu Ali Alatas, Senin, 25 Februari 1991 mengingatkan Amerika Serikat dan sekutunya agar jangan meninvasi atau menggulingkan pemerintahan Irak." Kecaman Ali Alatas ini didukung bangsa Indonesia. Tetapi kemudian kebijakan kita kepada Irak berubah di tengah jalan.
Sebaiknya upaya Indonesia tetap saja seperti dulu tidak terlalu memasuki wilayah negara lain, meskipun saran-saran tersebut ada benarnya. Jika demikian yang terjadi kebijakan luar negeri kita berada di persimpangan jalan.