PDIP Unggul di Arab Saudi

Siapa pun bisa  bertanya-tanya,  kenapa  PDIP bisa unggul di Arab Saudi. Jika PKB atau partai Islam lain menang, itu hal biasa karena Arab Saudi adalah negara Islam, tanah suci untuk ummat Muslim di seluruh dunia.

[caption id="attachment_331346" align="aligncenter" width="259" caption="Suasana Pemilu Legislatif di Arab Saudi (FOTO: KJRI JEDDAH)"][/caption]

Tetapi itulah yang terjadi pada tanggal 10 April 2014, ketika PPLN Jeddah telah menyelesaikan penghitungan suara hasil Pemilihan Umum Legislatif 2014 secara keseluruhan. Penghitungan tersebut  meliputi hasil pemungutan suara yang digelar pada tanggal 5 April 2014, di TPS-TPS yang telah ditentukan di wilayah Jeddah dan Mekkah, maupun hasil pemungutan suara melalui mekanisme drop box yang dilaksanakan sebelumnya, yaitu pada tanggal 28-29 Maret 2014 di sejumlah wilayah akreditasi KJRI Jeddah. Adapun hasil final penghitungan keseluruhan suara yang dianggap sah sebanyak 7.947 suara, dari total 8.067 jumlah surat suara yang dihasilkan, dengan perincian sebagai berikut:

Partai Nasional Demokrat (NASDEM)                        : 94

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)                              : 2546 (No.2)

Partai Keadilan Sejahtera (PKS)                                  : 899

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)        : 2585 (No.1)

Partai Golongan Karya (GOLKAR)                               : 278

Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)            : 637

Partai Demokrat                                                             : 176

Partai Amanat Nasional (PAN)                         : 74

Partai Persatuan Pembangunan (PPP)                       : 393

Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)                          : 203

Partai Bulan Bintang (PBB)                                           : 52

Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)       : 10

Antusiasme pemilih pada pelaksanaan Pemilu Legislatif 2014 di Jeddah terbilang sangat tinggi. Pemungutan suara pada tanggal 5 April 2014 disebar di 6 TPS yaitu 2 TPS di KJRI Jeddah, 1 TPS di Wisma Konjen RI Jeddah, 2 TPS di Sekolah Indonesia Jeddah dan 1 TPS di Kantor Urusan Haji Indonesia, Kota Mekkah.

Pemungutan suara di Kota Mekkah dilakukan bersamaan dengan kegiatan rutin Pelayanan Terpadu yang dilaksanakan oleh KJRI Jeddah, yang meliputi pelayanan kekonsuleran, keimigrasian dan ketenagakerjaan bagi WNI yang berdomisili di wilayah Mekkah dan sekitarnya.

Secara umum, pelaksanaan Pemilu Legislatif 2014 di wilayah akreditasi KJRI Jeddah berjalan dengan lancar dan aman. Disamping itu, jumlah pemilih pada Pemilu Legislatif di Jeddah kali ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan dengan Pemilu Legislatif sebelumnya (2009) yang berjumlah 1.676 pemilih.

Menurut saya bagaimana pun juga ada kekecewaan masyarakat Indonesia di Arab Saudi dikartenakan lambannya pemerintah menangani kasus hukuman mati yang menimpa Satinah, tenaga kerja Indonesia yang dituduh membunuh majikannya di Arab Saudi. Pada waktu ini Presiden Susilo Bambang Yudhoyono justru mempertanyakan dan merasa berat membayar diyat (uang tebusan) yang jumlahnya tidak sedikit, Rp.21 miliar.

Pemerintahan Koalisi yang juga terdiri dari partai-partai Islam sepertinya tidak memperjuangkan sepenuh hati. Hal ini sudah tentu melanggar UU Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Ditekankan bahwa Pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan kepada TKI selama masa SEBELUM pemberangkatan, masa penempatan, dan masa PURNA-penempatan. Juga ditegaskan, bahwa penempatan TKI di luar negeri hanya dapat dilakukan ke negara tujuan yang pemerintahnya telah membuat perjanjian tertulis dengan Pemerintah RI atau ke negara tujuan yang mempunyai peraturan perundang-undangan yang melindungi tenaga kerja asing.

Dalam hal ini dengan Arab Saudi, Pemerintah RI tidak memiliki perjanjian tertulis. Sebaliknya yang terjadi membiarkan jutaan warga dikirim ke Arab Saudi, demi devisa yang dihasilkan TKI yang mencapai Rp.120 triliun per-tahun. Sudah tentu hal ini menjadi catatan penting untuk  pemerintahan yang baru mendatang.(FOTO: KJRI Jeddah)