Halaman 48 dan 49 buku "Ancaman dari Utara," sangat jelas diutarakan dukungan terhadap PKI. Bahkan dicatat dalam buku ini: " ... ketika penanaman modal dipromosikan melalui undang-undang tahun 1967 dan 1968, orang-orang Tionghoa telah mendapat kesempatan untuk mengembangkan peranan ekonominya di Indonesia.
Dikatakan lebih lanjut, bahwa politik dunia RRC sejak sebelum tahun 1950 sudah jelas berambisi untuk menguasai kawasan Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Oleh karena itu dengan gagalnya usaha RRC di Indonesia dan termasuk gagalnya dukungan terhadap rejim Pol Pot di Phnom Penh, maka kini prosesnya tinggal Beijing-Pyongyang.
Nampaknya Beijing terus berusaha supaya poros Beijing-Jakarta dapat dipulihkan melalui jalan Bangkok dan Kuala Lumpur dengan dalih menyokong gagasan Perhimpunan Negara-negara Asia Tenggara (ASEAN) mengenai kawasan damai, bebas dan netral. Namun pemerintah dan rakyat Indonesia cukup waspada terhadap setiap manuver Beijing. Sudah bisa diperhitungkan bahwa kalau perlu Beijing akan menggunakan Washington untuk memulihkan poros Jakarta-Beijing.
Analisa Drs.Soepeno Sumardjo ini sangat tepat, karena RRC baru-baru ini telah mengklaim Kepulauan Spratly di Laut China Selatan sebagai miliknya.
Mengutip sumber intelijen AS, CNBC bahwa militer China telah memasang sistem pertahanan anti-kapal dan rudal udara ke udara di Laut China Selatan, kawasan yang juga disengketakan Vietnam dan Filipina.
Hal ini sudah tentu meningkatkan ketegangan antara negara-negara di kawasan yang dilalui jalur pelayaran internasional. Washington telah memperingatkan akan konsekuensi jika Beijing melakukan militerisasidi Laut China Selatan. Masalah itu juga telah diangkat Amerika Serikat dengan China.
Sebaliknya, China dalam brifing rutin, Kamis, 4 Mei 2018, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Hua Chunying tidak memastikan atau membantah pembangunan sistem rudal tersebu
"China membangun Kepulauan Spratly dengan tujuan damai, termasuk penempatan sejumlah fasilitas pertahanan nasional yang diperlukan guna melindungi kedaulatan dan keamanan China," kata Chunying.
"Mereka yang tidak berniat melanggar, tak punya alasan untuk khawatir," tambah dia seperti dilansir AFP.
Selain reklamasi di pulau-pulau karang dan membangun fasilitas yang dapat ditempati warga sipil, juga memiliki pangkalan udara, sistem radar dan komunikasi, fasilitas angkatan laut dan senjata pertahanan. Termasuk landas pacu bagi pesawat militer.
