Sejak Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menuduh Korps Pengawal Revolusi Islam (IRGC) Iran sebagai organisasi teroris, situasi di kawasan Teluk Persia semakin menanas.
AS telah mengirim kapal induknya ke Timur Tengah. Demikian ujar Penasihat Keamanan Nasional AS, John Bolton, hari Minggu waktu setempat, 5 Mei 2019.
Tetapi ada juga yang memprediksi, apakah pengerahan kapal perang AS ke Timur Tengah tersebut, khususnya ke Teluk Persia, bukan sekedar gertakan, tetapi bakal terjadi perang terbuka AS-Iran di bulan Ramadhan ini? Atau terjadi setelahnya, sebelum pemilihan presiden di AS tahun 2020, agar ada prestasi Presiden AS Donald Trump terpilih kembali?
Sebelumnya Iran telah menyatakan akan memblokir Selat Hormuz. Selat yang berbentuk cula badak ini adalah selat yang memisahkan Iran dengan Uni Emirat Arab. Selat ini terletak di antara Teluk Oman dan Teluk Persia. Pada titik tersempit, lebar Selat Hormuz hanya mencapai 54 km. Selat ini merupakan satu-satunya jalur untuk mengirim minyak keluar Teluk Persia.
Pengerahan kapal induk AS, Abraham Lincoln yang terdapat berpuluh-puluh pesawat tempur di atasnya dan konvoi kapal perang lainnya terlihat biasanya terdapat pesawat tempur, terlihat keluar dari Norfolk, Virginia, pada 1 April 2019 lalu. Kapal ini memang selalu dipakai AS untuk menyerang negara lain seperti ke Irak. Selain itu sudah tentu dijadikan pangkalan militer berjalan AS.
Irak memang hancur lebur di masa Presiden AS George Walker Bush. Pasukan AS masuk ke Irak pada 20 Maret 2003. Tetapi sebelumnya sang ayah, George Herbert Walker Bush, di bawah bendera Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Peristiwa terjadi pada tanggal 17 Januari 1991 hingga 27 Februari 1991. Invasi ini berakhir setelah pasukan AS dan 27 negara lainnya berhasil mendesak Irak keluar dari Kuwait.
Akibatnya waktu itu, Irak terisolir, sama dengan Iran sekarang ini. Beberapa sanksi PBB diberlakukan di Irak, antara lain Resolusi PBB no.661 yang isinya melarang mengimpor bahan atau pun barang apa pun dari Irak dan melarang mengekspor ke Irak barang apa pun juga, kecuali pengadaan yang bersifat medis dan bahan pangan yang diberikan untuk kemanusiaan.
Resolusi itu juga melarang semua negara, termasuk Indonesia, menyediakan dana atau sumber keuangan bagi pemerintah Irak.
