"Kami menghabiskan banyak uang untuk membangun pangkalan yang luar biasa ini. Kami mungkin juga menyimpannya," kata Trump dalam wawancara CBS.
Sebuah rancangan undang-undang yang akan mengatur jadwal penarikan pasukan AS kini ada di hadapan parlemen Irak.
Ini didukung oleh kedua kelompok politik paling kuat di Irak, aliansi nasionalis yang dipimpin oleh ulama Syiah radikal Moqtada Sadr, dan gerakan pro-Iran mantan pejuang anti-IS.
Pada jumpa pers bersama yang jarang dilakukan pada hari Senin, kedua kelompok itu menuntut paling tidak "perjanjian baru" yang menetapkan kondisi ketat tentang kehadiran pasukan asing di masa depan.
Menyusul invasi pimpinan AS yang menggulingkan Saddam Hussein yang dieksekusi sejak 2003, jumlah pasukan AS mencapai sekitar 170.000 sebelum penarikan penuh selesai pada 2011.
Pasukan kembali ke Irak pada tahun 2014 sebagai bagian dari koalisi internasional yang dibentuk untuk memerangi IS setelah melanda sebagian besar wilayah utara dan barat serta sejumlah negara.
Irak berada di dalam situasi sulit. Kehadiran pasukan AS di Irak memang perlu dikaji ulang. Sekarang AS lebih condong mendukung suku Kurdi Irak yang baru-baru ini mayoritas penduduknya ingin merdeka dari Irak.
Di sisi lain perlu juga diperhitungkan, karena kehadiran pasukan AS di Irak yang bertetangga dengan Iran, suatu kecemasan AS juga terhadap Iran. AS akan menantau Iran dari kehadiran pasukannya di Irak.
Tetapi akan menjadi pertanyaan, apakah Irak mengizinkan pasukan AS di Irak. Kita tunggu dalam waktu dekat, apa yang menjadi keputusan pemerintah Irak.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H