Mohon tunggu...
Darwono Guru Kita
Darwono Guru Kita Mohon Tunggu... profesional -

**************************************** \r\n DARWONO, ALUMNI PONDOK PESANTREN BUDI MULIA , FKH UGM, MANTAN AKTIVIS HMI, LEMBAGA DAKWAH KAMPUS JAMA'AH SHALAHUDDIN UGM, KPMDB, KAPPEMAJA dll *****************************************\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nPemikiran di www.theholisticleadership.blogspot.com\r\n\r\nJejak aktivitas di youtube.com/doitsoteam. \r\n\r\n\r\n*****************************************\r\n\r\nSaat ini bekerja sebagai Pendidik, Penulis, Motivator/Trainer Nasional dan relawan Pengembangan Masyarakat serta Penggerak Penyembuhan Terpadu dan Cerdas Politik Untuk Indonesia Lebih baik\r\n*****************************************

Selanjutnya

Tutup

Politik Pilihan

Stop Total Kurikulum 2013

9 Desember 2014   22:50 Diperbarui: 17 Juni 2015   15:40 673
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Politik. Sumber ilustrasi: FREEPIK/Freepik

Babak baru masalah Kurikulum 2013 lebih tegas, Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta agar pemerintah menghentikan penerapan kurikulum 2013 secara total karena menilai Kurikulum 2013 adalah upaya resentralisasi dan tidak mencerminkan semangat penegakan otonomi daerah. Kurikulum tersebut menyamaratakan pendidikan sesuai standar baku pemerintah pusat padahal tiap daerah tak memiliki kemampuan yang sama untuk menerima kurikulum tersebut. Koordinator divisi monitoring pelayanan publik ICW, Febri Hendri,  seharusnya pemerintah pusat memberi kesempatan agar tiap daerah bisa mengembangkan pendidikan sesuai kebutuhan masing-masing. Ia mengaku sudah bicara dengan Anies Baswedan agar tidak buang-buang waktu membuat kurikulum baru. Menurutnya, pemerintah cukup menyempurnakan Kurikulum 2006 dan menyelaraskannya dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional.

Argumentasi ICW ini sangat sejalan dengan pemikiran kami yang dipublikasikan terdahulu. Seperti sudah dijelaskan bahwa indikator merupakan penanda pencapaian KD  (Kompetensi dasar) yang ditandai oleh perubahan perilaku yang dapat diukur yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Indikator dikembangkan sesuai dengan karakteristik peserta didik, mata pelajaran, satuan pendidikan, potensi daerah dan dirumuskan dalam kata kerja operasional yang terukur dan/atau dapat diobservasi. Selanjutnya dalam mengembangkan indikator perlu mempertimbangkan: (1) tuntutan kompetensi yang dapat dilihat melalui kata kerja yang digunakan dalam KD; (2) karakteristik mata pelajaran, peserta didik, dan sekolah; dan (3) potensi dan kebutuhan peserta didik, masyarakat, dan lingkungan/ daerah.

Ketika kita Ingin mengembangkan kreatifitas tertentu pada diri siswa, kita tinggal menyusun indikator sesuai keterampilan dan sikap yang ingin dikembangkan. Sebagai contoh "membuat film pendek tentang lingkungan" sebagai indikator psikomotor,  atau mungkin pada kondisi lain dengan rumusan yang sesuai kondisi riilnya.

Pada daerah dimana banyak warteg dan warung nasi lain, terkait dengan limbah, pada KTSP kita dapat merumuskan Indikator kreatif  "dapat mengolah limbah nasi menjadi krupuk aneka rasa" dll. Di daerah industri tahu tempe dapat disusun "dapat mengolah limbah cucian kedelai menjadi nata de soya. Di daerah sentra penjual  gorengan  dapat dirumuskan indikator "mengolah jelantah menjadi sabun dan bioplastik" benar benar  kreatifitas terbuka luas.

Dengan kembali ke KTSP maka Visi kejayaan maritim yang ditekankan dalam pemerintahan Jokowi akan sangat Mudah Diintegrasikan melalui penyusunan Indikator-Indikator yang "bernuansa" kemaritiman/Bahari/Kelautan.

Sebagai contoh dalam Mata Pelajaran Biologi pada KD (kompetensi dasar) Pemanfaatan Keanekaragamana Hayati Indonesia dapat disusun Idikator misalnya: "Peserta Didik dapat melakukan pengolahan limbah kulit/cangkang fauna laut". Dengan pengembangan karakter Kerjasama, Teliti, Jujur, Dll dan dengan nilai Ekonomi Kreatif : jeli memanfaatkan peluang. dll.

Untuk sekolah-sekolah yang "berlingkungan" pegunungan atau ekosistim lain dengan produk unggulan daerah yang berlainan pula dapat merumuskan sesuai dengan kondisi lingkungannya, sehingga lulusan pendidikan kita dapat mengelola daerahnya dengan produktif. Hal ini insya Allah akan mengurangi arus urbanisasi sekaligus memperkokoh kukuatan daerah dengan Otonominya dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Berbeda dengan K13 Yang tiap pelajaran sdh ditentukan berbagai aspeknya, pada KTSP berbagai mata pelajaran dapat merumuskan Indikator sejenis dalam sebuah fenomena masyarakat. Sebagai contoh panen padi, guru biologi bisa merumuskan "mendiskripsikan faktor nutrisi", "interaksi sosial panen padi" utk sosiologi, "hukum penawaran" utk ekonomi dll. Pembelajaran dapat  dilakukan bersama, dampaknya lebih luas. Dalam artian Collaboration Learning tidak hanya pada belajar bersama diantara peserta didik namun dapat meluas pada kolaborasi antar guru, dengan bekerjasama dalam perumusan Indikator tertentu di satuan Tingkat pendidikan (sekolah).

Sebagai sekolah yang telah menerapkan K13 selama 3 semester, kami menilai baha guru lebih Gampang ngajar dengan K13, Jika semua yang dibutuhkan ada, guru bisa sekadar jadi FASILITATOR ATAU BAHKAN SEKEDAR OPERATOR MULTIMEDIA Tetapi jelas akan menjadi kesulitan yang luar biasa bagi Saudara kita, guru guru yang berada di daerah dengan berbagai keterbatasannya. Sebagai contoh, ketika PLN mati maupun Koneksi Internet lemod, sungguh pembelajaran K13 menjadi sangat terganggu.

Bayangkan jika arus listrik tidak ada setiap hari, berada didaerah Blanks spot, maupun daerah terpencil lain ditambah berbagai keterbatasan yang  ada. KIta bersyukur mempunyai Mendikbud yang dengan cekatan dan tanggap mau blusukan ke seluruh negeri beserta team evaluasi tentunya, umtuk mendengar, berdialog, dan  dengan emhati beliau dengan cepat memahami kondisi riil yang terjadi.

Kita jadi mendapat informasi riil tentang kesulitan pelaksanaan K13 di sekolah-sekolah, sebagai contoh ketika mendikbud mendatangi di satu SMA negeri Di Kota depok yang dekat dengan Jakarta saja, penerapan K13 mengami kesulitan, bagaimana dengan sekolah di daerah lebih jauh dari pusat kota, di gunung, di daerah blank spot, dan seterusnya dan seterusnya ?

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun